6 Debitur LPEI Terindikasi Korupsi Rp3 Triliun, Jaksa Agung Beri Peringatan Begini
Enam debitur LPEI tersebut merupakan perusahaan ekspor yang dilaporkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Enam debitur LPEI tersebut merupakan perusahaan ekspor yang dilaporkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Jaksa Agung, Sanitiar Burhanudin mengungkapkan ada 6 perusahaan yang terindikasi fraud dalam kasus dugaan korupsi terkait penggunaan dana kredit pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Diketahui, 6 perusahaan ini merupakan debitur tahap kedua yang dilaporkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, hari ini Senin (18/3).
kata Burhanudin, dalam Konferensi Pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (18/3).
Jika hal ini tidak diindahkan, maka akan berlanjut ke proses pidana.
Sebagai informasi, Menteri Keuangan, Sri Mulyani melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana kredit pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
merdeka.com
Keempat perusahaan tersebut bergerak pada bidang kelapa sawit, batubara, perkapalan dan nikel.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata mengusut kasus dugaan korupsi penggunaan dana penyaluran kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Baca SelengkapnyaPemeriksaan pejabat LPEI karena bertanggung jawab dalam proses peminjaman dana kepada empat perusahaan tersebut.
Baca SelengkapnyaAda 4 perusahaan yang diduga melakukan fraud berpotensi merugikan negara hingga Rp2,5 triliun.
Baca SelengkapnyaKPK membeberkan ada tiga perusahaan terlibat terindikasi fraud atau kecurangan hingga mengakibatkan negara rugi Rp3,4 triliun.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung (Kejagung) menerima laporan dari Kementerian Keuangan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Baca SelengkapnyaTotal pinjaman 4 perusahaan ekspor tersebut mencapai Rp2,5 triliun.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menyebut, pertemuan dirinya dengan Puan Maharani untuk melakukan konsultasi terkait pergantian anggota Dewas Lembaga Pengelola Investasi (LPI).
Baca Selengkapnyaaksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.
Baca Selengkapnyaealisasi pembayaran THR bagi pensiunan PNS sudah mencapai Rp10,2 triliun dari alokasi yang ddianggarkan sebsar Rp11,7 triliun.
Baca Selengkapnya