Follow
37 OKP se-Jatim Siap Lawan People Power Amien Rais Jika Inkonstitusional
Merdeka.com - 37 Oraganisasi Kepemudaan (OKP) se-Jawa Timur berkumpul di Surabaya, Rabu (24/4) malam. Mereka merapatkan barisan untuk melawan seruan people power yang disampaikan Amien Rais jika gerakan tersebut bersifat inkonstitusional.
Puluhan OKP yang tergabung dalam Forum Kebangsaan Jawa Timur (FKJ) itu terdiri dari Pemuda Muslimin, IPNU, IPPNU, Pemuda Katolik, Garda NasDem, Bahtera Nusantara, Pemuda Lira, Barisan Muda Kosgoro 57 dan sejumlah OKP lainnya.
"Kita akan melawan itu, melawan people power. Karena itu gerakan inkonstitusional," kata Koordinator FKJ, Benydiktus Kanggur usai deklarasi.
-
Siapa yang serukan pemilu damai? Forum Rektor Indonesia menyerukan pelaksanaan Pemilu 2024 yang aman dan damai pada suatu deklarasi di Makassar, Sabtu (3/2).
-
Apa saja asas pemilu di Indonesia? Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 memaparkan bahwa asas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
-
Apa saja asas Pemilu di Indonesia? Asas Pemilu di Indonesia adalah Luber Jurdil, Ini Penjelasannya Luber Jurdil merupakan kependekan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian asas adalah alas, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat), atau pedoman. Sehingga dapat dikatakan bahwa Asas Pemilu adalah dasar atau pedoman dalam pelaksanakan pemilihan umum atau pemilu di Indonesia.
-
Bagaimana Anies Baswedan berpendapat tentang demokrasi? 'Kemudian kan dia nyindir-nyindir sekarang tidak demokratis, kalau tidak demokratis berarti dia tidak jadi gubernur. Ketika memaparkan sesuatu itu lebih banyak asumsi, opini,' kata Trubus.
-
Kenapa asas pemilu penting bagi Indonesia? Asas-asas pemilu bertujuan untuk memastikan proses pemilu berlangsung sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat.
-
Siapa yang mengungkapkan kekhawatiran soal demokrasi di Indonesia? Sama halnya dengan Omi, Koordinator Pertemuan Alif Iman Nurlambang mengaku dengan situasi terkini yang menyebut demokrasi Indonesia sedang diontang-anting. Ia mengatakan bahwa sesuai temuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diduga ada intervensi dari lembaga eksekutif ke lembaga yudikatif.
Menurutnya, seruan Amien Rais itu mencederai semangat Pemilu 2019. Apalagi, kata dia, tak ada gerakan people power dalam tradisi demokrasi di Indonesia.
"Jadi dalam negara kita, tradisi demokrasi kita, tidak ada yang disebut dengan people power, apalagi mengangkangi hasil Pemilu dengan people power," tegasnya.
Aktivis Barisan Muda Kosgoro 57 ini menganggap, gerakan people power justru akan menimbulkan konflik baru di masyarakat. "(People power) itu inkonstitusional, tidak bertanggung jawab, memicu kerusuhan, memicu konflik," ujarnya.
Beny berujar, jika terjadi sengketa atau kecurangan Pemilu, leboh baik pihak yang tak puas mengajukan gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atau Mahkamah Konstitusi. "Karena dengan people power hanya akan menciderai prinsip dan makna demokrasi," ungkap dia.
Selain itu, pihaknya juga bertekad akan terus mengawal proses rekapitulasi suara hasil Pemilu hingga putusan resmi dari KPU (Komisi Pemilihan Umum). Sebab, Beny mengaku mulai melihat adanya polarisasi yang cukup tajam di masyarakat pasca-pemungutan suara 17 April lalu.
Polarisasi ini akibat klaim kemenangan oleh salah satu kandidat dan mendahului pengumuman resmi KPU. "Jadi inilah yang menjadi situasi bertambah panas dan terciptanya polarisasi di masyarakat," ucapnya.
Tak lupa, Forum Kebangsaan Jawa Timur juga mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu yang telah menyelenggarakan pesta demokrasi dengan baik, aman, tertib dan Jurdil (jujur dan adil). Apresiasi juga diberikan untuk TNI-Polri yang ikut mengawal dan mengamankan pelaksanaan Pemilu 2019.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hal itu disampaikan mantan Ketua Ketua MPR 1999-2004, Amien Rais usai bertemu dengan pimpinan MPR di kompleks parlemen.
Baca Selengkapnya
Amien Rais berharap tidak terjadi kecurangan secara substansial demi memenangkan salah satu pasangan calon (paslon).
Baca Selengkapnya
Amien Rais setuju sistem pemilihan presiden dikembalikan oleh MPR lewat amendemen UUD 1945.
Baca Selengkapnya
Amien Rais jmenyoroti putusan MK yang menyetujui gugatan soal syarat capres-cawapres tak harus berusia 40 tahun asal pernah menjadi kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Gerindra mengatakan, pembahasan amandemen UUD 1945 masih jauh dan tak mudah mengembalikan kewenangan MPR seperti zaman dulu.
Baca Selengkapnya
Senior Demokrat tak setuju dengan usulan amandemen UUD 1945 untuk mengubah Pemilihan Presiden Kembali lewat MPR.
Baca Selengkapnya
Amien Rais menilai, manuver yang dilangsungkan Jokowi dalam beberapa waktu belakangan juga sangat kentara. Menurutnya, Jokowi mementingkan dirinya sendiri.
Baca Selengkapnya
Hasto ingin agar segala sesuatunya harus dicermati serta harus dikaji dengan bersamaan.
Baca Selengkapnya
Hasil itu berdasarkan temuan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dilakukan pada 2-11 September 2023.
Baca Selengkapnya
Kampanye akbar pasangan AMIN yang menjadi penutup massa kampanye Pemilu 2024 dihadiri ratusan ribu pendukung di JIS.
Baca Selengkapnya
Jokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.
Baca Selengkapnya
Anies menilai semakin tampak jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Baca Selengkapnya