Ada 17 Juta Suara Tak Sah, Perludem Nilai Karena Sistem Pemilu RI yang Rumit
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menyoroti angka suara tidak sah dalam pemilu. Sejak 1999, lanjut dia, jumlah suara tidak sah terus meningkat.
Sejak pemilu 1999 sampai pemilu 2019, lanjut dia, suara tidak sah selalu meningkat. Pada 1999 jumlah suara tidak sah sebesar 3,4 persen, 2004 sebesar 8,8 persen, dan pada 2009 sebesar 14,4 persen. Selanjutnya pada 2014 sebesar 10,6 persen dan 2019 sebesar 11,12 persen.
"Ini tentu bukan kondisi yang baik-baik saja," kata dia dalam diskusi CSIS bertema 'Menimbang Sistem Pemilu 2024: Catatan dan Usulan', Senin (1/11)
-
Siapa yang mengancam integritas Pemilu? Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm, mengungkapkan keprihatinannya terkait ancaman uang dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dalam acara yang diselenggarakan DKPP RI.
-
Siapa yang menemukan pelanggaran Pemilu 2024? Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah menangani sebanyak 16 kasus pelanggaran pemilu yang tersebar di berbagai kabupaten/kota selama tahapan Pemilu 2024.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kecurangan pemilu di Kuala Lumpur? 'Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum telah menyatakan lengkap secara formil dan materiil (P-21) berkas perkara tersangka 7 anggota PPLN,' kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana dalam keteranganya, Rabu (6/3).
-
Apa itu Surat Suara Pemilu? Surat suara pemilu adalah selembar kertas atau dokumen yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan umum atau pemilu.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Siapa yang terlibat dalam Pemilu? Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme fundamental dalam sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk secara langsung atau tidak langsung memilih para pemimpin dan wakilnya.
Dia menjelaskan, jika melihat rata-rata global, maka besaran suara tidak sah masih dianggap wajar hanya sekitar 3 sampai 4 persen suara tidak sah. Sementara di Indonesia, misalnya Pemilu 2019 mencapai 11,12 persen atau sekitar 17 juta suara tidak sah.
Kenyataan ini tidak bisa hanya dijawab dengan pernyataan bahwa pemilih Indonesia belum cerdas. Perlu ada penjelasan lain yang lebih substansial. "Kan kita tidak bisa, tidak bijak juga kalau kita menyatakan mungkin pemilih kita belum menjadi pemilih yang cerdas," ungkap dia.
Menurut dia, patut dicurigai bahwa penyebab kian naiknya jumlah suara tidak sah dikarenakan sistem pemilu Indonesia yang memang kompleks. Sehingga menyulitkan masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya.
"Jangan-jangan memang kompleks sistem pemilu kita. Tadi kombinasi-kombinasi proporsional terbuka, dapilnya besar, digabung semua DPR RI DPRD, DPRD Kabupaten/Kota, DPD, Presiden dalam satu hari yang sama. Jadi mungkin pemilih dikondisikan menjadi rumit dengan situasi yang seperti ini," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puan mengatakan Pemilu tahun ini penuh kecurangan yang sistematis, terstruktur dan massif.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya menghentikan penayangan grafik atau diagram hasil hitung suara Pemilu 2024 melalui Sistem Informasi Rekapitulasi.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah mengkritik proses pemilu 2024 yang sangat brutal
Baca SelengkapnyaSaat ini belum ada rekap data untuk suara tidak sah dari KPU RI.
Baca SelengkapnyaWalaupun ada India dengan jumlah pemilih yang lebih besar dan Amerika Serikat yang punya pemilu lebih besar.
Baca SelengkapnyaDengan rincian 13 masalah pemungutan suara dan 6 permasalahan saat penghitungan suara
Baca SelengkapnyaBerdasarkan Sirekap KPU menunjukkan perolehan suara PSI melonjak dari awal real count KPU di bawah 3 persen kini memperoleh 2.403.316 suara atau 3,13 persen.
Baca SelengkapnyaDugaan terjadinya penggelembungan suara pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) ditemukan ormas Pemuda Pancasila (PP).
Baca SelengkapnyaSebelumnya, partai yang diketuai oleh Kaesang Pangarep itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen pada 26 Februari lalu
Baca SelengkapnyaPuan Maharani sempat tidak sanggup meneteskan mata saat baca hasil rekomendasi Rakernas V PDIP.
Baca SelengkapnyaDi Dapil DKI misalnya, jumlah perolehan suara Caleg melebihi DPT total penduduk ibu kota
Baca SelengkapnyaTindak pidana pemilu menjadi ancaman serius yang dapat merusak integritas dan legitimasi demokrasi.
Baca Selengkapnya