Akbar Tandjung minta DPR kaji ulang hak angket KPK

Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung menyarankan anggota DPR pengusul hak angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempertimbangkan penggunaan hak tersebut.

Sebab, dia melihat mayoritas fraksi di DPR telah menolak dan tak akan mengirim perwakilan ke Pansus angket KPK. Usulan itu disampaikan saat bersilaturahmi dengan Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), Jaringan Masyarakat Anti Korupsi (JaMAK), Formappi, Fokal IMM sore tadi.

"Saya melihat bahwa walaupun hak itu sudah dibahas, dan juga cukup banyak fraksi yang memberikan dukungan tapi faktanya terkait penyusunan pansusnya itu banyak yang tidak mengirim termasuk Partai Golkar, kan. Jadi karena itu, menurut saya apa perlu, apa patut ditindaklanjuti soal hak angket itu," kata Akbar di Kediamannya, Jalan Punawarman, Jakarta, Kamis (11/5).

Meski begitu Akbar mengakui penggunaan hak angket adalah hak dari tiap anggota dewan. Namun akan lebih baik jika DPR memprioritaskan pada dukungan terhadap pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK ketimbang menggunakan angket.

"Jadi angket itu ya tetap dimungkinkan untuk dilaksanakan DPR karena bagian institusi kita. Kita berikan prioritas upaya pemberantasan korupsi dalam hal ini institusi KPK," terangnya.

Menurutnya, KPK adalah lembaga independen yang tidak bisa diintervensi dengan kepentingan politik tertentu. Oleh karenanya, Akbar berharap DPR membiarkan KPK menjalankan tugas sesuai amanat UU KPK.

"KPK itu independen dan tidak bisa kita melakukan ekstremnya intervensi biarkan mereka berjalan sesuai aturan-aturan yang ada merupakan yang diamanatkan UU KPK, produk penting reformasi kita pada tahun 2002," tegas Akbar.