Anggota DPR dari PKB Potong Gaji Bantu Pekerja Harian Terdampak Virus Corona
Merdeka.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR sepakat memotong gaji seluruh anggotanya untuk digunakan sebagai jaring pengaman sosial (social safety net) bagi masyarakat terdampak virus Corona atau Covid-19. Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan keputusan itu diambil setelah rapat koordinasi dengan Ketum Muhaimin Iskandar.
"Dari rapat koordinasi yang dipimpin Ketua Umum DPP PKB Gus Muhaimin Iskandar secara daring, seluruh legislator PKB di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten kota berkomitmen untuk memberikan sebagian gajinya untuk percepatan penanggulangan wabah Covid-19 di Tanah Air. Salah satunya untuk social safety net bagi pekerja harian yang kehilangan mata pencarian," kata Cucun kepada wartawan, Selasa (31/3).
Tidak hanya potong gaji, sejumlah kegiatan seperti reses atau kunjungan ke daerah pemilihan juga difokuskan untuk membantu masyarakat yang terdampak wabah Covid-19. "Semua untuk membantu social safety net," tuturnya.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Siapa yang terdampak kesenjangan? Dampaknya dapat dirasakan oleh individu dan kelompok yang kurang beruntung, seperti penurunan kualitas hidup, ketidakadilan, perasaan terpinggirkan, dan kesulitan untuk meraih kesempatan yang sama dengan kelompok yang lebih beruntung.
-
Siapa yang paling terdampak oleh isolasi sosial? Sedikit orang yang bisa berkembang dalam isolasi. Penelitian menunjukkan peningkatan penyakit jantung, stroke, dan demensia pada pria yang kesepian.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Di mana kesenjangan terjadi? Masalah kesenjangan ini tidak hanya terjadi dalam aspek sosial masyarakat, tetapi juga berbagai aspek lainnya. Mulai dari kesenjangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesenjangan digital.
-
Kenapa kesenjangan terjadi di masyarakat? Kesenjangan dalam masyarakat bisa terjadi akibat berbagai faktor, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan.
Cucun menilai saat ini wabah Covid-19 telah memberikan dampak besar, utamanya bagi pekerja informal di Tanah Air. Kebijakan pembatasan sosial (social distancing) maupun physical distancing sangat berpengaruh kepada mereka yang menggantungkan sumber penghasilan harian.
"Mereka membutuhkan jaring pengaman sosial (social safety net) karena sebagian besar telah kehilangan sumber penghasilan. Kami berharap pemotongan gaji para legislator khususnya dari PKB bisa sedikit meringankan beban mereka," ujar dia.
Cucun mengatakan, penanggulangan pandemi corona membutuhkan kontribusi dari semua elemen bangsa. Menurutnya, proses penanggulangan wabah ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah saja. Pemerintah, swasta, hingga masyarakat harus bekerjasama mengatasi masalah ini.
"Maka semua elemen bangsa harus memberikan sumbangsih baik dalam bentuk donasi atau sekadar berdiam diri di rumah," tegas Cucun.
Dia menambahkan, para anggota Fraksi PKB DPR dalam reses masa sidang ke-II telah melakukan sosialisasi bahaya corona di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Selain itu, anggota Fraksi PKB juga telah melakukan kegiatan pembagian masker, sosialisasi pentingnya cuci tangan, hingga kampanye social distancing.
"Ke depan kami akan kian masifkan berbagai kegiatan penanggulangan Covid-19 baik di dapil masing-masing maupun di seluruh wilayah Indonesia," terang dia.
Arahan Ketum PKB
Sebelumnya, pernyataan sikap Fraksi PKB tersebut juga disampaikan Cucun dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 20192020 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3) kemarin.
Cucun mengusulkan agar anggota dewan rela menyisihkan gajinya untuk mendukung langkah pemerintah menangani Covid-19 ini.
Aksi tersebut dilakukan sesuai dengan instruksi Ketum Muhaimin Iskandar yang sebelumnya telah mengeluarkan 11 intruksi kepada seluruh kader PKB dalam menghadapi virus corona.
"Seluruh pengurus dan kader PKB di seluruh Indonesia, agar PKB berdiri terdepan bersama seluruh kekuatan bangsa untuk bergotongroyong menghadapi Covid-19 dan membantu semaksimal seluruh langkah dan kebijakan Presiden Jokowi dan Pemerintah Republik Indonesia," tutur Cak Imin.
Wakil Ketua DPR itu memerintahkan partainya untuk menurunkan tim medis untuk mengecek kesehatan warga yang memerlukan pengecekan dari rumah ke rumah. "Selanjutnya, setiap DPW dan DPC PKB menjadi posko hotline, menjadi pusat orang kontak minta pengecekan kesehatan dalam rangka tindakan preventif COVID-19," katanya.
Menurut dia, PKB menyediakan relawan medis membantu penyemprotan disinfektan ke rumah ke rumah atau daerah rentan. "Seluruh struktur partai mulai DPW hingga ranting (desa) melakukan pendataan dan mengedukasi masyarakat di sekitarnya terkait Corona meliputi bagaimana cara mencegah corona, baik melalui pamflet maupun bahan medsos disebarkan ke semua jaringan partai," ucapnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya juga meminta agar program social safety net atau jaring pengaman sosial untuk melindungi pekerja informal dan harian di tengah wabah virus corona dipercepat.
Program tersebut diharapkan bisa melindungi perekonomian para pekerja tersebut dari pelemahan ekonomi akibat wabah virus Corona.
"Saya minta percepatan program social safety net dari pengaman sosial yang berikan perlindungan di sektor informal dan pekerja harian, dan program insentif ekonomi mikro kecil betul-betul segera dilaksanakan di lapangan," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas video conference, Senin (30/3).
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Uang potongan tersebut tidak diberikan pada pemerintah, tetapi untuk membantu warga yang tidak punya pendapatan karena pandemi.
Baca SelengkapnyaAHY tidak menginginkan masyarakat tergantung pada bantuan jangka pendek.
Baca SelengkapnyaKebijakan pemotongan gaji untuk iuran Tapera dari ini menuai kritik publik karena semakin menambah beban hidup pekerja di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.
Baca SelengkapnyaSeluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PNS DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaFajar mendorong perusahaan untuk menghindari PHK serta mengedepankan hubungan yang sehat dan saling memahami.
Baca SelengkapnyaAirlangga menuturkan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang terdaftar melalui Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan angka yang terlalu rendah.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka buka suara soal wacana program iuran pensiun tambahan.
Baca SelengkapnyaHerman ingin aturan yang dibuat oleh pemerintah itu akan baik dan tidak akan memberatkan masyarakat.
Baca SelengkapnyaMenurut data BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 39,2 juta pekerja telah terlindungi dalam berbagai programnya.
Baca SelengkapnyaPKS berikan catatan terkait perubahan peraturan soal Tapera tersebut.
Baca SelengkapnyaPuan juga mengingatkan Pemerintah agar memberi bantuan yang efektif, hal ini menyusul adanya isu Pemerintah akan melakukan bail out untuk menyelamatkan Sritex.
Baca SelengkapnyaDana yang dihimpun dari peserta akan dikelola oleh BP Tapera sebagai simpanan yang akan dikembalikan kepada peserta.
Baca Selengkapnya