Balas Sindiran PDIP, Demokrat Bilang Ada Politikus Temui Anggota KPU Jelang Pemilu
Merdeka.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyindir sejarah pada Pemilu 2009 dimana ada pihak yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan Pemilu. Pihak itu, melakukan manipulasi DPT, menggunakan aparat, juga menjadikan elemen penyelenggara Pemilu sebagai pengurus partai.
Partai Demokrat merasa tersindir dengan pernyataan Hasto. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani meminta PDIP lebih baik fokus menuntaskan janji-janji politiknya.
"Sebaiknya Hasto fokus aja dengan agenda partainya apalagi sebagai the ruling party mesti bertanggung jawab memastikan pemerintah bekerja optimal menunaikan janji-janjinya saat Pemilu," ujarnya, Selasa (24/8).
-
Kenapa DPR nilai efek jera belum optimal? 'Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,' jelasnya.
-
Kenapa pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran diprediksi kurang maksimal? Hal itu, dikarenakan Prabowo berencana akan menggelontorkan dana untuk pembangunan IKN sebanyak Rp16 triliun per tahun.
-
Kenapa Anggota DPR periode 2024-2029 tidak mendapat Rumah Jabatan? Kondisi rumah yang sudah tua dengan anggaran pemeliharannya sudah tidak balance, dan kalau dalam bentuk tunjangankan lebih fleksible,' kata Indra, saat dihubungi merdeka.com.
-
Kenapa PDIP belum memutuskan calon untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Apa yang diabaikan di dunia politik? Penelitian mereka memperlihatkan sikap bermusuhan terhadap kelompok oposisi atau mereka yang pandangan politiknya berbeda menjadi faktor pendorong untuk mengabaikan moral ketika orang berada di ranah politik.
-
Siapa yang memprediksi pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran kurang maksimal? Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi upaya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dilanjutkan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan maksimal.
Menurutnya, hingga kini tak ada capaian dan janji baik di bidang ekonomi, politik dan hukum yang ditepati. Sehingga, tak perlu buat pengalihan isu di tengah krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 seperti sekarang.
"Sebaiknya fokus bantu pemerintah mengatasi pandemi, apalagi berdasarkan hasil survei Fixpoll sebagian besar rakyat tidak puas atau kecewa dengan penanganan Covid yang dilakukan mencapai 37,8 persen sementara yang puas hanya sebesar 33,4 persen," ujarnya.
Secara pribadi, lanjut dia, Hasto mestinya membantu menghadirkan Harun Masiku yang sudah bertahun-tahun tak kunjung ketemu. Dia bilang, ini semakin memperburuk citra pemerintah dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Termasuk vonis kasus korupsi Bansos mantan Mensos Juliari Batubara kader PDIP yang kontroversi dan menuai polemik.
"Gaya politik post truth yang dikembangkan Hasto adalah bentuk distorsi demokrasi, hanya menjadi benalu reformasi. Banyak jejak digital yang menyajikan informasi upaya Hasto mengintervensi Anggota KPU pada perkara Harun Masiku, termasuk jejak digital pertemuan politisi PDIP dengan oknum Anggota KPU menjelang Pemilu," pungkasnya.
Andi Nurpati sendiri masuk Partai Demokrat setelah tak lagi menjadi Anggota KPU, itu hak politiknya untuk memilih jalan pengabdian baru berkiprah di politik dan yang dipilihnya adalah Partai Demokrat. Sama halnya dengan mantan Anggota KPU lainnya yang kemudian masuk Partai Politik. Itu biasa saja, terlalu picik jika Hasto memberi stigma KPU ditunggangi pada masa itu. Fenomenanya saat ini justru banyak mantan komisioner KPU di berbagai daerah masuk PDIP.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan, pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa dengan Partai Gerindra dan Ketua Umumnya Prabowo Subianto memiliki persahabatan yang satu cita-cita.
"Beliau (Megawati) menegaskan bagaimana persahabatan dengan pak Prabowo merupakan persahabatan yang benar-benar mencitakan bagaimana Indonesia dibangun mendayagunakan seluruh gotong-royong nasional. Sehingga kita semakin berdaulat berdikari dan berkepribadian dalam kebudayaan," ujar Hasto saat membuka pertemuan.
Hasto juga terkenang saat PDIP berkoalisi dengan Partai Gerindra pada Pemilu 2009. PDIP dan Gerindra saat itu mengusung pasangan calon presiden Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto.
"Saya pribadi dengan kunjungan ini langsung bernostalgia pada tahun 2009 lalu pasangan Mega-Prabowo saat itu kita bekerja sama," ujar Hasto.
Lebih lanjut, ia bilang dari hubungan itu juga belajar sejarah pada Pemilu 2009. Yaitu, ada pihak yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan Pemilu. Pihak itu, kata Hasto, melakukan manipulasi DPT, menggunakan aparat, juga menjadikan elemen penyelenggara Pemilu sebagai pengurus partai.
"Kita belajar dari sejarah itu kita belajar juga dengan Pemilu 2009 itu, ternyata kita bisa melihat ketika demokrasi menghalalkan segala cara dengan manipulasi DPT, demokrasi dengan menjadikan beberapa elemen KPU, sebagai pengurus partai, demokrasi menggunakan bansos sebagai politik elektoral, dan demokrasi menggunakan hukum aparat sebagai alat untuk memenangkan pemilu," kata Hasto.
Hasto mengatakan, sejarah itu menjadi evaluasi bersama PDIP dan Gerindra. Supaya demokrasi benar-benar dari rakyat untuk rakyat.
"Itu menjadi evaluasi bersama dari kedua partai. Sehingga kemudian dari situlah terbangun cita-cita bagaimana demokrasi yang sejati-sejatinya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat sehingga itu betul-betul dapat diperjuangkan bersama," pungkasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim bahwa hampir 95 persen politisi sudah move on dari Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDjarot memastikan komunikasi antara Partai Demokrat dengan PDIP tetap terjalin
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla (JK) sempat membenarkan pertemuannya dengan Hasto.
Baca SelengkapnyaDemokrat Akui Bertemu PKS Bahas Pilkada Jakarta, Tapi Tak Tawarkan Posisi Cawagub
Baca SelengkapnyaEks Sekjen PKB Lukman Edy menyatakan, hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu adalah pekerjaan sia-sia.
Baca SelengkapnyaPartai politik yang memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan tetapi tidak mengusulkan nantinya akan dikenai sanksi.
Baca SelengkapnyaNamun, Cak Imin membenarkan terkait adanya politikus PDIP yang mengungkap terus berkomunikasi dengan PKB
Baca SelengkapnyaPKB dan PKS telah sepakat menghadapi pasca-Pilpres dengan bersatu untuk hadapi tantangan yang kian besar.
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan alasan tak mengundang, lantaran Presiden Jokowi tampak sibuk dan menyibukkan diri.
Baca SelengkapnyaPDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengungkapkan belum ada lobi dan tawaran dari pemerintah atau paslon Prabowo-Gibran untuk menolak hak angket kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP telah berkomunikasi sebelum Demokrat merapat ke koalisi Prabowo
Baca Selengkapnya