Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Balas Sindiran PDIP, Demokrat Bilang Ada Politikus Temui Anggota KPU Jelang Pemilu

Balas Sindiran PDIP, Demokrat Bilang Ada Politikus Temui Anggota KPU Jelang Pemilu Deputi Bappilu DPP PD Kamhar Lakumani. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyindir sejarah pada Pemilu 2009 dimana ada pihak yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan Pemilu. Pihak itu, melakukan manipulasi DPT, menggunakan aparat, juga menjadikan elemen penyelenggara Pemilu sebagai pengurus partai.

Partai Demokrat merasa tersindir dengan pernyataan Hasto. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani meminta PDIP lebih baik fokus menuntaskan janji-janji politiknya.

"Sebaiknya Hasto fokus aja dengan agenda partainya apalagi sebagai the ruling party mesti bertanggung jawab memastikan pemerintah bekerja optimal menunaikan janji-janjinya saat Pemilu," ujarnya, Selasa (24/8).

Orang lain juga bertanya?

Menurutnya, hingga kini tak ada capaian dan janji baik di bidang ekonomi, politik dan hukum yang ditepati. Sehingga, tak perlu buat pengalihan isu di tengah krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 seperti sekarang.

"Sebaiknya fokus bantu pemerintah mengatasi pandemi, apalagi berdasarkan hasil survei Fixpoll sebagian besar rakyat tidak puas atau kecewa dengan penanganan Covid yang dilakukan mencapai 37,8 persen sementara yang puas hanya sebesar 33,4 persen," ujarnya.

Secara pribadi, lanjut dia, Hasto mestinya membantu menghadirkan Harun Masiku yang sudah bertahun-tahun tak kunjung ketemu. Dia bilang, ini semakin memperburuk citra pemerintah dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Termasuk vonis kasus korupsi Bansos mantan Mensos Juliari Batubara kader PDIP yang kontroversi dan menuai polemik.

"Gaya politik post truth yang dikembangkan Hasto adalah bentuk distorsi demokrasi, hanya menjadi benalu reformasi. Banyak jejak digital yang menyajikan informasi upaya Hasto mengintervensi Anggota KPU pada perkara Harun Masiku, termasuk jejak digital pertemuan politisi PDIP dengan oknum Anggota KPU menjelang Pemilu," pungkasnya.

Andi Nurpati sendiri masuk Partai Demokrat setelah tak lagi menjadi Anggota KPU, itu hak politiknya untuk memilih jalan pengabdian baru berkiprah di politik dan yang dipilihnya adalah Partai Demokrat. Sama halnya dengan mantan Anggota KPU lainnya yang kemudian masuk Partai Politik. Itu biasa saja, terlalu picik jika Hasto memberi stigma KPU ditunggangi pada masa itu. Fenomenanya saat ini justru banyak mantan komisioner KPU di berbagai daerah masuk PDIP.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan, pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa dengan Partai Gerindra dan Ketua Umumnya Prabowo Subianto memiliki persahabatan yang satu cita-cita.

"Beliau (Megawati) menegaskan bagaimana persahabatan dengan pak Prabowo merupakan persahabatan yang benar-benar mencitakan bagaimana Indonesia dibangun mendayagunakan seluruh gotong-royong nasional. Sehingga kita semakin berdaulat berdikari dan berkepribadian dalam kebudayaan," ujar Hasto saat membuka pertemuan.

Hasto juga terkenang saat PDIP berkoalisi dengan Partai Gerindra pada Pemilu 2009. PDIP dan Gerindra saat itu mengusung pasangan calon presiden Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto.

"Saya pribadi dengan kunjungan ini langsung bernostalgia pada tahun 2009 lalu pasangan Mega-Prabowo saat itu kita bekerja sama," ujar Hasto.

Lebih lanjut, ia bilang dari hubungan itu juga belajar sejarah pada Pemilu 2009. Yaitu, ada pihak yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan Pemilu. Pihak itu, kata Hasto, melakukan manipulasi DPT, menggunakan aparat, juga menjadikan elemen penyelenggara Pemilu sebagai pengurus partai.

"Kita belajar dari sejarah itu kita belajar juga dengan Pemilu 2009 itu, ternyata kita bisa melihat ketika demokrasi menghalalkan segala cara dengan manipulasi DPT, demokrasi dengan menjadikan beberapa elemen KPU, sebagai pengurus partai, demokrasi menggunakan bansos sebagai politik elektoral, dan demokrasi menggunakan hukum aparat sebagai alat untuk memenangkan pemilu," kata Hasto.

Hasto mengatakan, sejarah itu menjadi evaluasi bersama PDIP dan Gerindra. Supaya demokrasi benar-benar dari rakyat untuk rakyat.

"Itu menjadi evaluasi bersama dari kedua partai. Sehingga kemudian dari situlah terbangun cita-cita bagaimana demokrasi yang sejati-sejatinya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat sehingga itu betul-betul dapat diperjuangkan bersama," pungkasnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Gerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil
Gerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil

Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim bahwa hampir 95 persen politisi sudah move on dari Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
PDIP Batal Koalisi dengan Demokrat, Gara-Gara Megawati dan SBY Belum Bertemu?
PDIP Batal Koalisi dengan Demokrat, Gara-Gara Megawati dan SBY Belum Bertemu?

Djarot memastikan komunikasi antara Partai Demokrat dengan PDIP tetap terjalin

Baca Selengkapnya
Sudirman Said Bocorkan Isi Percakapan Jusuf Kalla Bertemu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Sudirman Said Bocorkan Isi Percakapan Jusuf Kalla Bertemu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Jusuf Kalla (JK) sempat membenarkan pertemuannya dengan Hasto.

Baca Selengkapnya
Demokrat Akui Bahas Pilkada Jakarta dengan PKS, Tapi Tak Tawarkan Posisi Cawagub
Demokrat Akui Bahas Pilkada Jakarta dengan PKS, Tapi Tak Tawarkan Posisi Cawagub

Demokrat Akui Bertemu PKS Bahas Pilkada Jakarta, Tapi Tak Tawarkan Posisi Cawagub

Baca Selengkapnya
Eks Sekjen PKB: Desakan Hak Angket di DPR Pekerjaan Sia-Sia, Tak Bisa Ubah Hasil Pemilu
Eks Sekjen PKB: Desakan Hak Angket di DPR Pekerjaan Sia-Sia, Tak Bisa Ubah Hasil Pemilu

Eks Sekjen PKB Lukman Edy menyatakan, hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu adalah pekerjaan sia-sia.

Baca Selengkapnya
KPU Jelaskan Sanksi Jika PSI Tak Dukung Siapapun di Pilpres 2024
KPU Jelaskan Sanksi Jika PSI Tak Dukung Siapapun di Pilpres 2024

Partai politik yang memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan tetapi tidak mengusulkan nantinya akan dikenai sanksi.

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Cak Imin Ungkap Sudah Lama Putus Komunikasi dengan PDIP
Blak-blakan Cak Imin Ungkap Sudah Lama Putus Komunikasi dengan PDIP

Namun, Cak Imin membenarkan terkait adanya politikus PDIP yang mengungkap terus berkomunikasi dengan PKB

Baca Selengkapnya
PKB Nilai Semua Partai Sudah Menerima Presiden-Wapres Terpilih Kecuali PDIP
PKB Nilai Semua Partai Sudah Menerima Presiden-Wapres Terpilih Kecuali PDIP

PKB dan PKS telah sepakat menghadapi pasca-Pilpres dengan bersatu untuk hadapi tantangan yang kian besar.

Baca Selengkapnya
PDIP Gelar Rakernas ke-V di Jakarta, Presiden Jokowi yang Tak Diundang Milih Berada di Yogyakarta
PDIP Gelar Rakernas ke-V di Jakarta, Presiden Jokowi yang Tak Diundang Milih Berada di Yogyakarta

Dia menjelaskan alasan tak mengundang, lantaran Presiden Jokowi tampak sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya
PDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi
PDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi

PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Klaim Belum Ada Lobi dan Tawaran Jabatan agar PKB Tak Ikut Hak Angket Pemilu 2024
Cak Imin Klaim Belum Ada Lobi dan Tawaran Jabatan agar PKB Tak Ikut Hak Angket Pemilu 2024

Cak Imin mengungkapkan belum ada lobi dan tawaran dari pemerintah atau paslon Prabowo-Gibran untuk menolak hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
PDIP dan Demokrat Belum Berjodoh, Gara-Gara Hubungan Megawati-SBY?
PDIP dan Demokrat Belum Berjodoh, Gara-Gara Hubungan Megawati-SBY?

PDIP telah berkomunikasi sebelum Demokrat merapat ke koalisi Prabowo

Baca Selengkapnya