Bawaslu minta kepala daerah bijak, ajukan cuti jika jadi jurkam capres-cawapres
![Bawaslu minta kepala daerah bijak, ajukan cuti jika jadi jurkam capres-cawapres](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2018/11/05/1022904/540x270/bawaslu-minta-kepala-daerah-bijak-ajukan-cuti-jika-jadi-jurkam-capres-cawapres.jpg)
Merdeka.com - Bawaslu RI meminta para kepala daerah bijak dalam menghadapi tahun politik. Mereka juga diminta mengajukan cuti jika melakukan aksi kampanye untuk pasangan capres-cawapres yang didukungnya.
"Teman-teman kepala daerah lebih bijak lah. Kalau mau jadi jurkam silakan mengajukan cuti, itu lebih manis, sweet, memenuhi aturan. Kalau dalam fungsi sekarang yang bersangkutan masih pakai atribut bupati, kepala daerah lebih baik jangan, tidak boleh (kampanye)," Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (5/11).
Pernyataan ini disampaikan Bagja menyusul adanya laporan ke Bawaslu terkait aksi demonstrasi Bupati Boyolali, Seno Samodro yang mengajak masyarakat tak memilih capres nomor urut 02, Prabowo Subianto setelah mengeluarkan pernyataan yang dinilai merendahkan masyarakat Boyolali.
-
Bagaimana cara memilih calon kepala daerah di Pilkada? Dalam Pilkada 2005, calon kepala daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik. Kemudian, rakyat dapat memilih calon kepala daerah sesuai dengan preferensi mereka.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Apa syarat bagi figur eksternal yang ingin mendaftar sebagai calon kepala daerah di Pilgub Jateng? Sejumlah figur dari eksternal partainya bisa mendaftarkan diri sebagai kandidat kepala daerah. Bendahara PDIP Jawa Tengah, Agustina Wilujeng mengatakan syarat yang berlaku bagi kader internal justru lebih berat karena partainya ingin mendapatkan sosok figur calon pemimpin yang handal untuk memajukan Pemprov Jateng. 'Kalau dari eksternal tidk perlu KTA. Persyaratan untuk internal justru lebih berat ketimbang eksternal. Kalau internal harus diusung DPC, bawa surat endorsement dari PAC dan ranting tempat domisili. Kita berharap seluruh masyarakat ikut mendaftar sebagai calon pemimpin Jawa Tengah,' kata Agustina Wilujeng, Rabu (22/5).
-
Siapa yang bisa ikut Pilkada? Pilkada: Berfokus pada tingkat lokal, memilih kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota, serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
-
Pilkada memilih apa saja? Pilkada adalah proses pemilihan demokratis untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.Dalam hal ini, hak suara masyarakat digunakan untuk memilih Gubernur, wakil gubernur, Bupati, wakil bupati, Wali kota, dan wakil wali kota.
-
Siapa yang menetapkan calon kepala daerah? KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menetapkan sebanyak 1.553 pasangan calon,
Laporan disampaikan kumpulan advokat pendukung Prabowo. Pelapor menilai aksi Seno tersebut merugikan pasangan Prabowo-Sandi dan menguntungkan pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf. Bagja mengatakan laporan ini akan dikaji pihaknya.
Bagja mengatakan boleh saja kepala daerah mendukung pasangan calon tertentu asalkan tidak dilakukan dalam kegiatan dinasnya sebagai kepala daerah. Kecuali ASN yang memang dilarang dengan tegas ikut berkampanye bisa dikenakan sanksi administrasi dan pelanggaran pidana.
"Kalau kepala daerah itu ada sanksi yang lain. Tapi kita akan lihat juga bisa (sanksi) administrasi bisa pidana," kata Bagja.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
![Prabowo Endorse Paslon Pilkada, KPU: Mirip Pemilu 2024, Presiden Dukung Tapi Tak Cuti Kampanye](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/11/11/1731298021800-9fg2r.jpeg)
Publik pun menyoroti sikap tersebut, yang dinilai perlu adanya langkah cuti untuk kepala negara saat berpartisipasi dalam kampanye.
Baca Selengkapnya![Sesuai Aturan, KPU Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye Asalkan Cuti](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/25/1706164494186-b5os2.jpeg)
Bahkan menteri kabinet juga diperbolehkan untuk kampanye selama melakukannya saat cuti.
Baca Selengkapnya![Putusan MK: Pejabat Boleh Ikut Kampanye Asalkan Cuti dan Dilarang Pakai Fasilitas Negara](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/8/20/1724158972092-3aj69.jpeg)
MK memperjelas aturan syarat gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakil, serta pejabat negara dan pejabat daerah untuk bisa ikut dalam kampanye.
Baca Selengkapnya![Bawaslu Ingatkan Menteri Jadi Tim Kampanye Hati-Hati Dalam Tugas Kenegaraan](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/2/5/1707117449590-94aik.jpeg)
Bagya mengakui teguran itu sudah disampaikan ke Presiden. Namun, Bagya enggan menjelaskan teguran itu.
Baca Selengkapnya![TKD AMIN Sumbar Sebut Pernyataan Jokowi Blunder Soal Presiden dan Menteri Boleh Kampanye Memihak](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/25/1706153321097-u5hj4l.jpeg)
"Pernyataan Pak Jokowi itu, memang blunder. Menurut kita kepala negara tidak seharusnya menyatakan seperti itu," kata Ketua TKD AMIN, Rahmat
Baca Selengkapnya![Prabowo-Gibran Disinggung Ganjar, Ini Aturan Wali Kota dan Menteri Maju Pilpres Tak Harus Mundur](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/19/1705642710518-ufbx6.jpeg)
Menurut Ganjar, risiko pejabat publik yang nyapres tidak mundur amat besar. Terlebih, ujarnya berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan.
Baca Selengkapnya![Bawaslu Belum Bisa Menindak Kepala Desa Langgar Aturan Pilkada Serentak 2024](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/07/30/211536.087-1722348875825-v8pqvjpeg-1.jpeg)
Bawaslu melaporkan setiap pelanggaran terkait dengan Pilkada Serentak 2024 oleh kepala desa ke Kemendagri.
Baca Selengkapnya![Cak Imin Minta Jokowi Segera Cuti jika Berpihak di Pilpres: Tolong Belajar dari Bapak SBY](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/26/1706256348124-chd13h.jpeg)
Cawapres Muhaimin Iskandar meminta agar Presiden Jokowi untuk segera cuti
Baca Selengkapnya![Sejumlah Kades di Garut Diduga Dukung Salah Satu Pasangan Calon di Pilkada, Bawaslu Investigasi](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/9/21/1726887283465-gxo9v.jpeg)
Proses tersebut dilakukan pihaknya setelah menerima laporan resmi dari pelapor.
Baca Selengkapnya![Menteri dan Kepala Daerah Boleh Kampanye di Pilpres 2024, Tapi Syarat Ini Wajib Dipatuhi](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/11/23/1700713660758-diygg.jpeg)
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 baru ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta tanggal 21 November 2023.
Baca Selengkapnya![Bakal Cagub Jakarta Belum Ditetapkan Sudah Keliling, KPU Ingatkan Jangan Curi Start Kampanye](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/9/9/1725861993769-2gg2k.jpeg)
Saat disinggung mereka menolak disebut kampanye, namun hanya silaturahmi.
Baca Selengkapnya![ASN Pj Kepala Daerah Hadiri Konsolidasi PDIP di Semarang, Ini Kata Bawaslu](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/8/17/1692234615707-kj91i.jpeg)
PDIP menggelar konsolidasi kader di Hotel Padma Kota Semarang, Selasa (15/8) malam.
Baca Selengkapnya