Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Borosnya dan dobel belanja logistik KPU

Borosnya dan dobel belanja logistik KPU Rapat pleno terbuka KPU. ©2013 Merdeka.com/M. Luthfi Rahman

Merdeka.com - Tingginya biaya pemilu 2014 dari anggaran KPU dan Bawaslu tidak diimbangi dengan persiapan pemilu yang lancar. Selain amburadul dalam persiapan juga tak adanya transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Hal itu dikemukakan pemerhati Pemilu Ray Rangkuti dalam diskusi 'Menuntut Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Pemilu di KPU dan Bawaslu' yang diselenggarakan Koalisi Untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK Negara).

KUAK Negara melansir biaya penyelenggara pemilu 2014 untuk KPU sebesar Rp 22 triliun dan Bawaslu sebesar Rp 4 triliun. Menurut Ray, yang mengutip data Indonesia Budget Center (IBC) tahun 2009, kerawanan penggunaan dana dua lembaga itu pada pembengkakan lelang logistik pemilu.

"Proses lelang rawan diintervensi politik serta keuangan negara mewarnai pengelolaan keuangan di lembaga penyelenggara pemilu. Ini berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan dan pengawasan pemilu," ujar Ray.

Ada beberapa lelang, yang menurut Ray mengalami pemborosan. Salah satunya dari belanja lelang KPU 2013. Selain boros, menurut Ray, ada juga dobel anggaran untuk program yang intinya sama. Nama programnya berbeda, namun inti dari programnya sama, namun dana lain.

Data itu bersumber dari Data Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa KPU tahun 2013. Adapun rinciannya:

1. Penyusunan, pembahasan dan evaluasi pengelolaan sistem informasi terkait logistik pemilu senilai Rp 328.300.000 (Februari-Agustus)

2. Penyusunan, Pembahasan, dan evaluasi penerapan mekanisme distribusi, logistik pemilu sebesar Rp 328.300.000 (Februari-Agustus)

3. Workshop implementasi manajemen pengadaan logistik pemilu Rp 1.086.000.000 (Mei-Agustus)

4. Penyusunan, pembahasan, dan evaluasi pengelolaan sistem informasi terkait logistik pemilu Rp 2.058.720.000 (Februari-Agustus)

5. Penyusunan, pembahasan, dan evaluasi penerapan mekanisme distribusi logistik pemilu Rp 2.058.720.000 (Februari-Agustus)

6. Rapat pimpinan dan rapat kerja KPU dan KPU provinsi serta biro-biro di lingkungan Setjen KPU Rp 1.051.290.000 (Maret)

7. Konsumsi rapat makan dan snack Rp 1.584.000.000 (Januari-Desember)

8. Kendaraan Roda empat eselon II Rp 541.350.000

9. Kendaraan Roda empat eselon I Rp Rp 349.920.000

10. Kendaraan roda empat operasional kantor Rp 1.265.000.000

11. Renovasi ruang media center KPU Rp 536.127.000

12. Pengadaan jasa sewa secondary internet Rp 788.800.000

13. Lelang large format display Rp 396.000.000 (mdk/bal)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
BPK Ungkap KPU Kelebihan Bayar Miliaran Rupiah di Tahun 2022
BPK Ungkap KPU Kelebihan Bayar Miliaran Rupiah di Tahun 2022

Ketua KPU, Hasyim Asy’ari pengguna anggaran tidak hanya dilakukan KPU Pusat, melainkan Provinsi sampai Daerah/Kabupaten.

Baca Selengkapnya
Anggota Komisi II Cecar KPU Gunakan Mobil Maung: Uang Rakyat Jangan Dipakai Hal Tidak Penting
Anggota Komisi II Cecar KPU Gunakan Mobil Maung: Uang Rakyat Jangan Dipakai Hal Tidak Penting

Rezka mempetanyakan alasan KPU menggunakan kendaraan taktis tersebut.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Sindir Gaya Hidup Komisioner KPU, Ungkit Sewa Jet hingga Main Wanita
Komisi II DPR Sindir Gaya Hidup Komisioner KPU, Ungkit Sewa Jet hingga Main Wanita

Perubahan gaya hidup tersebut lantaran mendapatkan kucuran anggaran Pemilu sebesar Rp56 triliun.

Baca Selengkapnya
PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, TKN Prabowo: Yang Berhak Mengusut Itu Penegak Hukum
PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, TKN Prabowo: Yang Berhak Mengusut Itu Penegak Hukum

Diduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.

Baca Selengkapnya
Dugaan Demurrage Beras Bulog, Pakar Sebut Ada Mekanisme yang Salah
Dugaan Demurrage Beras Bulog, Pakar Sebut Ada Mekanisme yang Salah

Trubus mendorong adanya pengusutan soal dugaan penyelundupan beras tersebut yang menimbulkan demurrrage Rp294 miliar.

Baca Selengkapnya
Pemkab Garut Pentingkan Anggaran Dinas Luar Negeri Ketimbang Bansos Atasi Kemiskinan
Pemkab Garut Pentingkan Anggaran Dinas Luar Negeri Ketimbang Bansos Atasi Kemiskinan

KPK heran mengapa Pemkab mementingkan perjalanan dinas yang tidak bisa mengentaskan kemiskinan.

Baca Selengkapnya
INFOGRAFIS: Fakta Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK
INFOGRAFIS: Fakta Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK

INFOGRAFIS: Fakta Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
KPU Jawab BPK: Sisa Anggaran Perjalanan Dinas Rp10,57 M Sudah Dikembalikan ke Kas Negara
KPU Jawab BPK: Sisa Anggaran Perjalanan Dinas Rp10,57 M Sudah Dikembalikan ke Kas Negara

Ketua KPU Hasyim Asy'ari KPU memastikan sudah melaporkan dan mengembalikan sisa anggaran tersebut ke kas negara.

Baca Selengkapnya
PPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan Triliunan Rupiah Jelang Pemilu 2024
PPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan Triliunan Rupiah Jelang Pemilu 2024

Angka transaksi mencurigakan tersebut mencapai triliunan rupiah dari ribuan nama.

Baca Selengkapnya
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya
Mekanisme Impor Beras Bulog-Bappanas Dipertanyakan Buntut Dugaan Demurrage Rp294 Miliar
Mekanisme Impor Beras Bulog-Bappanas Dipertanyakan Buntut Dugaan Demurrage Rp294 Miliar

Agus mempertanyakan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Bapanas-Bulog hingga menyebabkan demurrage sebesar Rp294,5 miliar.

Baca Selengkapnya
PDIP Catat Pengeluaran Dana Kampanye Terbanyak di Pemilu 2024, PSI Urutan Ketiga Setelah Gerindra
PDIP Catat Pengeluaran Dana Kampanye Terbanyak di Pemilu 2024, PSI Urutan Ketiga Setelah Gerindra

PDIP, Gerindra, PSI masuk dalam tiga besar partai kategori pengeluaran terbanyak selama Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya