Borosnya dan dobel belanja logistik KPU
Merdeka.com - Tingginya biaya pemilu 2014 dari anggaran KPU dan Bawaslu tidak diimbangi dengan persiapan pemilu yang lancar. Selain amburadul dalam persiapan juga tak adanya transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Hal itu dikemukakan pemerhati Pemilu Ray Rangkuti dalam diskusi 'Menuntut Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Pemilu di KPU dan Bawaslu' yang diselenggarakan Koalisi Untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK Negara).
KUAK Negara melansir biaya penyelenggara pemilu 2014 untuk KPU sebesar Rp 22 triliun dan Bawaslu sebesar Rp 4 triliun. Menurut Ray, yang mengutip data Indonesia Budget Center (IBC) tahun 2009, kerawanan penggunaan dana dua lembaga itu pada pembengkakan lelang logistik pemilu.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Kenapa DKPP menilai KPU melanggar kode etik? Komisioner KPU sebagaimana kami pahami saat ini ya sepertinya dikenai sanksi karena adanya dianggap melakukan kesalahan teknis bukan pelanggaran yang substansif,' ujar dia.
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibobol hacker dan sekitar 204 juta data DPT bocor dalam kejadian ini.
-
Apa yang diadukan kepada Ketua KPU? Ketua KPU Hasyim Asyari didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan anggota KPU Kabupaten Puncak yang terindikasi sebagai anggota aktif partai politik.
-
Apa contoh pelanggaran administrasi pemilu? Contoh pelanggaran administrasi pemilu mengacu pada tindakan atau praktik yang membahayakan integritas proses pemilu.
-
Mengapa Kotak Suara Pemilu dibuat transparan? Kotak suara umumnya terbuat dari bahan yang kuat dan transparan agar proses penghitungan suara dapat dilakukan dengan transparan dan dapat dipantau oleh saksi-saksi dari berbagai calon atau partai politik.
"Proses lelang rawan diintervensi politik serta keuangan negara mewarnai pengelolaan keuangan di lembaga penyelenggara pemilu. Ini berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan dan pengawasan pemilu," ujar Ray.
Ada beberapa lelang, yang menurut Ray mengalami pemborosan. Salah satunya dari belanja lelang KPU 2013. Selain boros, menurut Ray, ada juga dobel anggaran untuk program yang intinya sama. Nama programnya berbeda, namun inti dari programnya sama, namun dana lain.
Data itu bersumber dari Data Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa KPU tahun 2013. Adapun rinciannya:
1. Penyusunan, pembahasan dan evaluasi pengelolaan sistem informasi terkait logistik pemilu senilai Rp 328.300.000 (Februari-Agustus)
2. Penyusunan, Pembahasan, dan evaluasi penerapan mekanisme distribusi, logistik pemilu sebesar Rp 328.300.000 (Februari-Agustus)
3. Workshop implementasi manajemen pengadaan logistik pemilu Rp 1.086.000.000 (Mei-Agustus)
4. Penyusunan, pembahasan, dan evaluasi pengelolaan sistem informasi terkait logistik pemilu Rp 2.058.720.000 (Februari-Agustus)
5. Penyusunan, pembahasan, dan evaluasi penerapan mekanisme distribusi logistik pemilu Rp 2.058.720.000 (Februari-Agustus)
6. Rapat pimpinan dan rapat kerja KPU dan KPU provinsi serta biro-biro di lingkungan Setjen KPU Rp 1.051.290.000 (Maret)
7. Konsumsi rapat makan dan snack Rp 1.584.000.000 (Januari-Desember)
8. Kendaraan Roda empat eselon II Rp 541.350.000
9. Kendaraan Roda empat eselon I Rp Rp 349.920.000
10. Kendaraan roda empat operasional kantor Rp 1.265.000.000
11. Renovasi ruang media center KPU Rp 536.127.000
12. Pengadaan jasa sewa secondary internet Rp 788.800.000
13. Lelang large format display Rp 396.000.000 (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua KPU, Hasyim Asy’ari pengguna anggaran tidak hanya dilakukan KPU Pusat, melainkan Provinsi sampai Daerah/Kabupaten.
Baca SelengkapnyaRezka mempetanyakan alasan KPU menggunakan kendaraan taktis tersebut.
Baca SelengkapnyaPerubahan gaya hidup tersebut lantaran mendapatkan kucuran anggaran Pemilu sebesar Rp56 triliun.
Baca SelengkapnyaDiduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.
Baca SelengkapnyaTrubus mendorong adanya pengusutan soal dugaan penyelundupan beras tersebut yang menimbulkan demurrrage Rp294 miliar.
Baca SelengkapnyaKPK heran mengapa Pemkab mementingkan perjalanan dinas yang tidak bisa mengentaskan kemiskinan.
Baca SelengkapnyaINFOGRAFIS: Fakta Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Hasyim Asy'ari KPU memastikan sudah melaporkan dan mengembalikan sisa anggaran tersebut ke kas negara.
Baca SelengkapnyaAngka transaksi mencurigakan tersebut mencapai triliunan rupiah dari ribuan nama.
Baca SelengkapnyaTernyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaAgus mempertanyakan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Bapanas-Bulog hingga menyebabkan demurrage sebesar Rp294,5 miliar.
Baca SelengkapnyaPDIP, Gerindra, PSI masuk dalam tiga besar partai kategori pengeluaran terbanyak selama Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya