Follow
Demokrat: Semua Sekarang di Tangan Jokowi, Jika Dukung KLB SK Kumham Pasti Keluar
Merdeka.com - Wakil Sekjen Demokrat Jansen Sitindaon menegaskan, saat ini bola ada di tangan Presiden Jokowi terkait kisruh partai Demokrat. Jansen menyebut, apabila Jokowi mendukung kudeta dalam bentuk KLB ilegal maka SK pengesahan Ketum dan KLB ilegal Sumut pasti keluar.
"Pasca KLB ini semua sekarang di tangan Presiden jokowi. Jika didukung, SK Kumham pasti keluar," kata Jansen lewat pesan singkat, Sabtu (6/3).
Jansen menyayangkan apabila SK benar dikeluarkan pemerintah. Sebab, KLB itu jelas tidak sah sebab tidak sesuai AD/ART dna dibuktikan tidak satu pun DPD yang hadir.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Siapa yang menilai MK tidak bisa jadi objek hak angket? 'Tentu saja hak angket merupakan hak anggota DPR untuk mengajukannya. Hanya saya lihat, perlu ketepatan objek hak angket. Kalau objeknya putusan MK atau lembaga MK, tentu tidak bisa,' ungkap pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari kepada wartawan, Rabu (1/11).
-
Kenapa DKPP menilai KPU melanggar kode etik? Komisioner KPU sebagaimana kami pahami saat ini ya sepertinya dikenai sanksi karena adanya dianggap melakukan kesalahan teknis bukan pelanggaran yang substansif,' ujar dia.
"Harusnya itu tidak terjadi. Karena dari sudut manapun ini KLB illegal. Jangankan 2/3 DPD sebagai syarat minimum, 1 DPD Provinsi saja tidak ada yang hadir. Data Sipol KPU bisa jadi sumber kebenaran untuk ini," ujar dia.
Senada dengan Jansen, sebelumnya Ketua Majelis Tinggi Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih percaya Jokowi akan bijaksana menanggapi kisruh Partai Demokrat. SBY juga mengajak semua kader mendukung AHY mempertahankan Demokrat dan mencari keadilan.
Diketahui, KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, memutuskan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum. Moeldoko terpilih sebagai Ketum Partai Demokrat usai dilakukan voting berdiri di KLB tersebut.
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca Selengkapnya
KPU DKI Jakarta memastikan bakal menjalani proses dan tahapan Pilkada 2024 sesuai dengan ketentuan yang ada.
Baca Selengkapnya
PKS tidak dalam posisi menolak wacana hak angket. Tetapi, untuk mendukung hak angket perlu sesuai dengan aturan yang ada.
Baca Selengkapnya
MK mencatat hal disoal pemohon terhadap hasil penghitungan perolehan suara seharusnya disampaikan saat proses rekapitulasi.
Baca Selengkapnya
Sejauh ini pihaknya sudah mengecek status dukungan dua anak Anies.
Baca Selengkapnya
KPU membantah sengaja meloloskan Dharma Pongrekun-Kun Wardana untuk menghindari Ridwan Kamil melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta.
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikan Ketua Tim TDK Todung Mulya Lubis
Baca Selengkapnya
Menurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.
Baca Selengkapnya
KPU Jakarta mengecek keabsahan dan kebenaran dokumen syarat dukungan bagi calon perseorangan atau independen.
Baca Selengkapnya
Kubu Anies dan Ganjar menolak tanda tangan karena menduga adanya kecurangan Pemilu
Baca Selengkapnya
Jokowi Tanggapi Putusan MK: Tuduhan Kepada Pemerintah Tidak Terbukti
Baca Selengkapnya
Putusan tersebut tercatat dalam nomor perkara 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
Baca Selengkapnya