Demokrat tak takut PPATK usut aliran dana korupsi bailout Century
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mempersilakan PPATK menelusuri aliran dana korupsi bailout Bank Century. Menurut anggota Komisi I DPR ini, Demokrat terbuka apabila PPATK diperintahkan membuka aliran dana tersebut.
"Ya silakan dan kami dengan sangat terbuka dan transparan menyatakan siap untuk melakukan hal itu (penelusuran aliran dana)," ujar Roy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (17/4).
Roy menampik ada aliran dana yang masuk ke partainya. Dia berdalih hal tersebut keliru karena sampai saat ini tidak ada keterangan yang menyatakan demikian. Berbeda dengan kasus e-KTP, ada pihak yang mengungkap dan mengaku kemana uang korupsi tersebut mengalir.
-
Siapa yang minta PPATK buka nama anggota DPR? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar PPATK tidak segan merilis nama-nama anggota dewan yang kedapatan mengakses judol.
-
Siapa pendiri Partai Demokrat? Gagasan pendirian Partai Demokrat pertama kali muncul dari SBY.
-
Siapa Ketua Dewan Syuro PKB? Diketahui, Ma'ruf Amin kembali dipercaya menjabat Ketua Dewan Syuro DPP PKB berdasarkan hasilMuktamar ke-VI yang digelar di Nusa Dua Bali, Minggu (25/8) lalu.
-
Kenapa DPR mendukung KPK mengungkap kebocoran OTT? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Bagaimana DPR saran KPK mengusut kebocoran OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Siapa ketua Dewan Syura PKB? Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menjadi Ketua Dewan Syura dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali menjabat Ketua Umum PKB.
"Kalau itu dikatakan ada aliran-aliran, sama sekali tidak ada, andai kata ini dikatakan mirip dengan e-KTP, kalau e-KTP kan jelas ada yang mengaku itu digunakan untuk kongres apa. Saya kira hal itu masyarakat harus cerdas dan cermat," ucapnya.
Demokrat sendiri bersikap mendukung putusan PN Jaksel untuk terus melakukan proses hukum. Namun, Roy yakin bahwa Boediono, tidak terlibat dalam kasus tersebut. Dia menyebut yang memang bertanggungjawab adalah bukan pihak pembuat kebijakan, namun pihak yang menyalahgunakan dan menyimpang dari kebijakan tersebut.
"Kalau ada yang menyimpang atau menyalahgunakan policy itu harus diusut. Jadi kebijakan negara untuk menyelamatkan tidak terjadi domino effect yang kemudian satu bank dan bank lain juga akan terjadi, itu benar. Kalau kemudian ada penyalahgunaan itu yang dikejar, kalau dikatakan Robert Tantular yang menyalahgunakan biar lah dia yang diusut jangan menyalahkan policynya," kata Roy.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
Baca SelengkapnyaMerespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.
Baca SelengkapnyaKomisi III meyakini, jika PPATK dan KPK tidak ada lagi kekhawatiran, maka dua RUU tersebut akan berjalan lancar.
Baca SelengkapnyaKPK membuka peluang memeriksa pengurus DPP Partai Nasdem untuk menelusuri aliran uang terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementan.
Baca Selengkapnya"Sudah ditangani oleh pihak Bawaslu. Kita hormati prosesnya," Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono
Baca SelengkapnyaPPATK menemukan transaksi mencurigakan untuk pembiayaan Pemilu 2024. Transaksi ini diduga mengalir ke sejumlah partai politik.
Baca SelengkapnyaKetua DPP Partai Nasdem sekaligus Anggota Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto menanggapi persidangan kasus korupsi Kementan
Baca SelengkapnyaData dari PPATK bisa dijadikan peringatan oleh seluruh peserta Pemilu.
Baca SelengkapnyaPartai NasDem tidak masalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran uang korupsi Mentan SYL ke partai.
Baca SelengkapnyaPihak partai diharapkan dapat kooperatif untuk pengusutan tersebut. Sebagaimana dalam komitmennya untuk membangun politik yang bersih.
Baca SelengkapnyaKPU menerima surat dari PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan peserta Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaIrwan mengatakan uang untuk Komisi I DPR itu diserahkan melalui seorang yang bernama Nistra.
Baca Selengkapnya