Dituduh berpihak, ini penjelasan Sekjen DPD soal dana reses

Merdeka.com - Sejumlah anggota DPD yang tertahan dana resesnya menuding pihak kesetjenan telah melakukan politik administrasi. Sekjen DPD Sudarsono menepis tudingan tersebut. Dia menegaskan, pihaknya hanya menjalankan keputusan Sidang Paripurna ke-11 pada tanggal 8 Mei 2017 yaitu setiap anggota DPD wajib mengikuti siklus masa sidang yang disahkan di Paripurna, baik pembukaan maupun penutupan masa sidang.

"Enggak, kan sekjen hanya melaksanakan keputusan paripurna. Politik, wilayah anggota," kata Sudarsono di Resto Pulau Dua, Jakarta Pusat, Jumat (12/5).

Sudarsono membantah ketentuan untuk menahan dana reses sebagai cara Ketua DPD Oesman Sapta Odang menekan sejumlah anggota yang tidak mengakui kepemimpinannya. Penerapan surat pernyataan yang ditandatangani sebagai persetujuan dan kehadiran dalam Sidang Paripurna merupakan perbaikan tata kelola keuangan.

Sebab, anggaran yang dialokasikan kesetjenan ke anggota DPD akan dipertanggungjawabkan kepada negara. Sudarsono menjelaskan, sejauh ini ketika DPD menggelar rapat dengan menteri atau kepala lembaga, jumlah anggota yang hadir sedikit.

"Enggak, justru malah hal baru dalam rangka tata kelola keuangan. Kan APBN harus kita pertanggungjawabkan. Bahwa sekarang ini banyak pertemuan alat kelengkapan bukan hanya saat ini, selama 10 tahun terakhir, banyak yang enggak hadir, izin, kosong," terangnya.

Dia mengklaim, diterapkannya ketentuan baru dengan menahan dana reses ini membuat tingkat kedisplinan anggota DPD dan alat kelengkapan lain menjadi lebih baik. "Sekarang dengan ketentuan baru ini rame sekali rapat alat kelengkapan," pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota DPD asal Yogyakarta Muhammad Afnan Hadikusumo mengatakan pihak setjen DPD telah memainkan politik administrasi. Hal ini menyusul penahanan dana kegiatan penyerapan aspirasi (reses) ke sejumlah anggota DPD yang tidak mengakui kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO).

"Sekjen sudah terlalu jauh masuk dalam ranah politik di DPD. Mengenai keuangan DPD termasuk reses yang ditahan itu bukan soal tertib administrasi tapi lebih pada politik administrasi yang coba dimainkan," kata Afnan saat dihubungi, Jumat (12/5).

Afnan menyebut tidak ada kaitan antara dukungan kepada kepemimpinan OSO dengan keluarnya dana reses bagi anggota-anggota DPD. Anggaran reses, kata dia, merupakan hak tiap senator untuk menunjang kegiatan penyerapan aspirasi.

"Tidak ada keterkaitan antara reses dengan dukungan kepemimpinan periode 2017 - 2019. Sebagaimana diatur di UU MD3 bahwa reses adalah kewajiban anggota legislatif untuk menyampaikan hasil pembangunan daerah dan menyerap aspirasi daerah masyarakat," tegasnya.