DPR akui tak produktif hasilkan UU, berdalih karena ada tugas lain

Merdeka.com - DPR mengakui kinerja mereka dalam menghasilkan UU selama satu tahun ini kurang produktif. Mereka berdalih keadaan demikian lantaran banyak tugas yang diemban anggota dewan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon, menyebut lembaga legislatif bukan sebagai pabrik undang-undang yang dapat seenaknya memproduksi UU dalam jumlah banyak.

"Jadi kita harus intropeksi diri ada kelemahan dalam menjalankan tugas yang diamanatkan. Bagaimanapun tugas kita untuk mengatur, mengawasi dan budgeting," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Jumat (2/10).

"DPR juga bukan pabrik UU perlu revisi sesuai zamannya, prosedurnya sekarang berbeda dengan masa lalu. Pembahasannya ada di komisi terkait, lalu diharmonisasi dan disinkronisasi oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR," terangnya.

Meski demikian, dia mengklaim saat ini DPR sedang menyusun 37 Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang nantinya akan dilaporkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"RUU Prolegnas prioritas ada 37, yang akan dibahas ada 12 sedang telah jadi ada 3. Dalam pembuatan UU tidak hanya DPR tapi pemerintah dari DPR 26, 1 DPD dalam pembuatannya itu harus ada persetujuan pemerintah," jelasnya.

Selain itu, Fadli menjelaskan, molornya anggota dewan menyusun dan membahas RUU serta menyetujui UU karena sempat tak ada koordinasi antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR.

"Kalau molor soal tak ada koordinasi internal KIH dan KMP pada awalnya masa kepengurusan memang begitu. Ada persoalan DPR tandingan juga, jadi wajar karena begitulah dinamika politik serta hambatan prolegnas yang sudah dimulai Januari lalu," ungkapnya.

Atas hal itu, DPR kemudian mencari jalan keluar dengan meminta Baleg mempercepat Prolegnas agar masyarakat mengetahui tahapan dan penyusunan UU.

"Kita minta Baleg DPR mempercepat prolegnas. Agar dapat disampaikan kepada publik, mengingat tahapan dan penyusunan naskah akademik butuh harmonisasi dengan lembaga lain," katanya.