Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR ingin buat KPK bak macan ompong

DPR ingin buat KPK bak macan ompong Gedung KPK. Merdeka.com / Dwi Narwoko

Merdeka.com - Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah digodok di Badan Legislatif (Baleg) DPR, jika disahkan akan menjadikan KPK macan ompong. Sebab, penambahan pasal yang terdapat dalam RUU tersebut mempreteli kewenangan KPK.

"Adanya revisi itu, DPR ingin KPK terlihat untuk menjadikan seperti macan ompong," ujar peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril ketika berbincang dengan merdeka.com, Kamis (27/9).

Oce menambahkan revisi ini dikarenakan banyaknya anggota DPR yang tersangkut kasus karena menyelewengkan anggaran negara. Selain itu, juga munculnya revisi ini akan membuat para koruptor tertawa.

Orang lain juga bertanya?

"Dari sisi itu pasti lah, tapi ini juga membuat banyak pihak lain senang, seperti pejabat negara dan para pengusaha," katanya.

Namun, Oce membantah jika Polri juga senang bila revisi ini benar-benar disahkan. Sebab, selama ini belum ada pihak kepolisian yang menyuarakan soal RUU KPK.

"Memang hubungan yang terjadi saat ini antara Polri dan KPK tidak harmonis, tapi tidak bijak juga kalau kita mengatakan seperti itu,"jelas dia.

Seperti diketahui, hingga saat ini revisi UU KPK yang tengah dibahas di DPR menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Sebab, terdapat penambahan pasal yang menyebutkan dibentuknya Dewan Pengawasan KPK, penuntutan dibalikan kewenangannya ke kejaksaan dan dihilangkannya penyadapan.

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Pesan Tegas Mahfud ke Pemerintahan Prabowo-Gibran Bikin KPK Garang Lagi
VIDEO: Pesan Tegas Mahfud ke Pemerintahan Prabowo-Gibran Bikin KPK Garang Lagi

Di pemerintahan selanjutnya, Mahfud meminta aturan terkait KPK dikembalikan lagi

Baca Selengkapnya
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan

Hari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Benny K Harman Tak Paham Tugas Dewas KPK
VIDEO: Benny K Harman Tak Paham Tugas Dewas KPK "Seperti Macan Ompong!"

Benny tak paham dengan tugas Dewas KPK, yang seharusnya mengawasi kinerja KPK.

Baca Selengkapnya
Soal Revisi UU KPK, Hasto: Sampai Sekarang KKN Semakin Merajalela
Soal Revisi UU KPK, Hasto: Sampai Sekarang KKN Semakin Merajalela

Dia pun menyinggung soal Singapura yang bisa maju berkat supremasi hukum.

Baca Selengkapnya
Puan Sebut Wacana Penambahan Komisi di DPR Sedang Dimatangkan
Puan Sebut Wacana Penambahan Komisi di DPR Sedang Dimatangkan

Bertambahnya komisi tersebut imbas rencana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
PDIP: Kalau UU Polri Disahkan, Kebebasannya Tidak Ada
PDIP: Kalau UU Polri Disahkan, Kebebasannya Tidak Ada

PDIP menyatakan Revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan berdampak pada kebebasan publik.

Baca Selengkapnya
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1

DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.

Baca Selengkapnya
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Baca Selengkapnya
Mahfud MD Bicara Revisi UU KPK: Kita Pelajari, Mungkin Agak Lemah
Mahfud MD Bicara Revisi UU KPK: Kita Pelajari, Mungkin Agak Lemah

Mahfud MD menjawab pertanyaan soal revisi UU KPK bila terpilih bersama Ganjar menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Baca Selengkapnya
DPR Batal Ubah Nomenklatur Wantimpres jadi Dewan Pertimbangan Agung, Ini Perubahannya
DPR Batal Ubah Nomenklatur Wantimpres jadi Dewan Pertimbangan Agung, Ini Perubahannya

DPR RI menggelar rapat panja, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (UU Wantimpres)

Baca Selengkapnya
FOTO: Tok! DPR, Pemerintah dan KPU Akhirnya Setujui Draf Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK
FOTO: Tok! DPR, Pemerintah dan KPU Akhirnya Setujui Draf Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Pemerintah dengan Komisi II DPR menyetujui penetapan revisi PKPU Nomor 8 tahun 2024 terkait keputusan Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset

Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.

Baca Selengkapnya