Fadli Zon sindir balik Jokowi: Jangan-jangan dia tak tahu mekanisme
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku tidak merasa tersinggung oleh sindiran Presiden Jokowi yang meminta DPR mementingkan kualitas undang-undang daripada kuantitasnya.
Fadli hanya heran mengapa Jokowi menyentil hal itu. Padahal dari 40 RUU, 13 di antaranya merupakan usulan Pemerintah.
"Saya enggak tahu kenapa beliau bilang begitu. Jangan-jangan dia tidak tahu mekanisme. Kan ada usulan tersendiri," kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3).
-
Mengapa Petisi 13 di buat? Lahirnya petisi ini adalah keluh kesah dari masyarakat yang sudah menggunung. Sebanyak 13 orang yang mewakili setiap keluarga melakukan tanda tangan yang ditujukan kepada Jenderal Polisi M. Hasan.
-
Siapa yang menandatangani Petisi 13? Lahirnya petisi ini adalah keluh kesah dari masyarakat yang sudah menggunung. Sebanyak 13 orang yang mewakili setiap keluarga melakukan tanda tangan yang ditujukan kepada Jenderal Polisi M. Hasan.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Bagaimana Kapolri M. Hasan menanggapi Petisi 13? Petisi tersebut akhirnya ditutup setelah M. Hasan berhasil bertanggung jawab atas ulah oknum anggota kepolisian. Ia pun meminta untuk menindak tegas terhadap oknum yang ingin menjatuhkan citra Kepolisian di mata masyarakat.
-
Siapa yang mengusulkan Jokowi undang capres? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
Menurut dia, Pemerintah harusnya berkomunikasi kepada DPR soal jumlah UU yang dibuat, apakah jumlahnya hanya sedikit atau dibuat banyak.
"Kalau memang mau sedikit ya tim yang dikirim Pemerintah itu ngomong dengan DPR. Ini sudah 40 kan 13 dari Pemerintah," tukas dia.
Fadli mengatakan, RUU yang dibahas DPR saat ini bukan semata-mata mengejar target tapi demi kepentingan UU di Indonesia. Setiap UU yang dibentuk tentu bertujuan memenuhi kebutuhan saat ini.
"Tapi karena kebutuhan saat ini dan UU lama kadang-kadang sudah tidak relevan. Misalnya karena kemajuan teknologi informasi atau ada hal yang belum diatur dalam UU. Misalnya UU disabilitas kemarin," jelas dia.
Sejauh ini, kata dia, UU yang ada diperhatikan dari segi prioritasnya.
"Kita juga tidak main-main, bersama Pemerintah kita menetapkan UU ini mana yang jadi prioritasnya," pungkas politikus Gerinda ini.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.
Baca SelengkapnyaMahfud menegaskan pemakzulan kepada Presiden Jokowi harus diputuskan DPR.
Baca SelengkapnyaReaksi Fadli Zon Dikabarkan Bakal Jadi Menlu di Kabinet Prabowo
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaklumi jika ada aspirasi pemakzulan dari masyarakat yang diterima Mahfud
Baca SelengkapnyaBeredar kabar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi berbicara soal politik saat berpidato di Sidang Tahunan MPR/DPR 2023.
Baca SelengkapnyaSofwan Dedy Ardyanto menekankan, metode atau tata cara pembahasan sebuah undang-undang lebih penting dari pada substansinya.
Baca SelengkapnyaGanjar menilai pemakzulan presiden tidak bisa sembarang dilakukan
Baca SelengkapnyaIbu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan amanat undang-undang yang mesti dijalankan.
Baca SelengkapnyaDesakan pemakzulan Jokowi datang dari sekelompok masyarakat sipil yang dipimpin aktivis 98 Faizal Assegaf.
Baca Selengkapnya"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca SelengkapnyaJokowi menyentil surat rekomendasi yang merupakan sebutan halus untuk perizinan
Baca Selengkapnya