Formappi desak pembahasan RUU Terorisme transparan hindari kepentingan politik

Merdeka.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) meminta pembahasan RUU antiterorisme dilakukan secara transparan dan terbuka. Peneliti Formappi bidang legislasi, Lucius Karus mengatakan pembahasan secara transparan dapat melahirkan undang-undang yang berkualitas dan terlepas dari kepentingan politik.
"UU yang semestinya dibutuhkan publik, dengan mudah kemudian digadaikan dengan kepentingan politik semata, itu yang membuat kita mendesak harus dibahas secara terbuka dan transparan," lanjutnya," kata Lucius di markas Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Selasa, (22/1).
Lucius melihat RUU yang sudah mangkrak dua tahun ini disebabkan karena adanya tarik ulur kepentingan. Pembahasan RUU terorisme ini sejak lama juga dilakukan secara tertutup.
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dilakukan? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Bagaimana proses revisi UU Kementerian Negara dilakukan? Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
-
Kenapa resolusi tahun baru sulit dipertahankan? Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 64% orang meninggalkan resolusi mereka dalam waktu kurang dari satu bulan.
-
Siapa yang hadir di rapat pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa saja isi poin penting dalam RUU Kementerian Negara? Salah satu poin penting dalam RUU itu adalah perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, presiden nantinya bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.
-
Mengapa UU BUMN diubah? Setelah bertahan selama lebih 22 tahun tanpa pembaharuan, kini Undang-undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah diubah.
"Kenapa UU ini tidak selesai-selesai, pasti ada banyak tarik menarik yang ada didalamnya, yang sampai sekarang tidak beritahukan kepada publik," ucap Lucius.
"Poin-poin substansial di RUU Terorisme ini jangan ditukar guling dengan kepentingan-kepentingan politik praktis menjelang pemilu 2019, itu sangat bahaya menurut saya," tambahnya.
Lebih lanjut, Lucius berharap hasil RUU terorisme dibuat secara bermutu. Jangan sampai menuai kritik dari publik layaknya UU MD3.
"DPR dituntut cepat, tapi jangan sampai RUU terorisme dibuat terburu-buru tapi tidak menghasilkan UU yang berkualitas, ataupun nanti menimbulkan konflik dikemudian hari, seperti UU MD3, disahkan lalu banyak di kritik," tegasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Mahfud MD Kritik Revisi UU Penyiaran: Sangat Keblinger, Masa Media Tidak Boleh Investigasi
Baca Selengkapnya
DPR bisa saja mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang tanpa sepengetahuan publik.
Baca Selengkapnya
Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca Selengkapnya
RUU Kesehatan dianggap minim urgensi dan kualitas. Banyak celah kelemahan dan RUU ini.
Baca Selengkapnya
Banyak pihak menilai bahwa pelarangan tayangan jurnalistik investigasi di televisi justru membatasi kebebasan pers
Baca Selengkapnya
Erick bilang RUU ini akan berperan penting guna mengawal kerja perusahaan pelat merah.
Baca Selengkapnya
DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.
Baca Selengkapnya
Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.
Baca Selengkapnya
Dari taget 39 RUU Progelnas, DPR hanya dapat merampungkan 23.
Baca Selengkapnya
Wapres Ma'ruf Bicara Revisi UU Penyiaran: Yang Penting Kebebasan Pers Tidak Terkendala
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakan Masinton menanggapi pembahasan RUU Pilkada di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang berlangsung kilat.
Baca Selengkapnya
Puan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
Baca Selengkapnya