Gerindra tak masalah PKS pilih Ledia gantikan Fahri di pimpinan DPR
Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjuk kader perempuannya Ledia Hanifa Amalia, untuk menggantikan Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR. Jika nantinya resmi menjadi wakil ketua DPR, Ledia bakal menjadi perempuan pertama yang menduduki kursi pimpinan DPR.
Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria tak mempersoalkan Ledia sebagai pimpinan DPR yang baru sebagai pengganti Fahri Hamzah. Menurut dia, setiap orang secara politik berhak menduduki kursi pimpinan DPR.
"Siapa pun kami harapkan bisa membawa DPR lebih baik. Apa dia perempuan atau lelaki, tidak penting bagi kami. Tidak ada perbedaan politik. Keduanya memiliki kesempatan yang sama," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4).
-
Siapa yang diharap DPR bekerja maksimal? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Siapa yang ingin diusung oleh PDIP? 'Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya,' Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Bagaimana DPR berharap Polri bekerja? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
Namun demikian, Riza enggan mengomentari kasus Fahri meski dalam koalisi partai yang sama. Dia mengatakan, standar etik Gerindra tidak bisa mencampuri kisruh internal PKS.
"Terkait masalah PKS, saya tidak ingin masuk wilayah partai lain. Kami tidak mau masuk wilayah lain sesuai kode etik kami. Biarlah urusan Pak Fahri sesuai mekanisme yang ada," pungkas dia.
Setelah memecat Fahri, DPP PKS mengirimkan surat kepada pimpinan DPR dan merekomendasikan nama Ledia sebagai pengganti Fahri. Namun proses administrasi pergantian pimpinan belum bisa dilakukan, karena Fahri mengajukan gugatan ke PN Jaksel.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra tidak yakin jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi pada pemerintah selanjutnya.
Baca SelengkapnyaTerkait dengan siapa yang akan mengisi kursi pimpinan tersebut, nantinya akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca SelengkapnyaTerkait dirinya apakah akan kembali menjadi pimpinan DPR RI, Dasco menyerahkan ke partai.
Baca SelengkapnyaSesuai Undang-Undang MD3, PDIP akan kembali berhak atas jabatan kursi Ketua DPR RI periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaHal ini lantaran Parlemen yang membatalkan pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu atau Pilkada.
Baca SelengkapnyaDPR memutuskan Puan Maharani dari Fraksi PDI Perjuangan menjabat ketua DPR periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaAdapun mengenai jumlah anggota DPA dan siapa yang masuk dalam DPA, Syarief Hasan mengatakan diserahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPKB meminta agar PKS juga ikut diajak masuk ke pemerintahan mendatang atau Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaDoli menegaskan penentuan ketua DPR merujuk pada Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD atau UU MD3.
Baca SelengkapnyaPDIP menyatakan tidak takut dengan keputusan Gerindra mengusung Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi di Pilkada Jateng.
Baca SelengkapnyaSementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani akan menjadi Ketua MPR periode 2024-2029.
Baca Selengkapnya