Golkar buka kemungkinan keluar dari pansus hak angket KPK di DPR

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Partai Golkar disebut akan mengevaluasi posisi mereka di keanggotaan Pansus Hak Angket KPK di DPR. Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan partainya akan menggelar rapat pleno untuk membahas sejumlah kebijakan strategis termasuk soal wacana mundur dari Pansus Angket KPK pada awal Januari 2018.

Akan tetapi, menurutnya, Golkar hanya mendorong agar Pansus Angket segera menyelesaikan tugasnya dan menyusun kesimpulan.

"Sebagai pengurus partai sebagai Ketua Harian saya akan menyampaikan pandangan saya bahwa sudah waktunya hak angket ini diakhiri. Artinya harus ada segera mengambil kesimpulan," kata Nurdin di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (22/12).

Orang lain juga bertanya?

Usulan untuk segera mengakhiri tugas dan menyusun kesimpulan ini bertujuan agar tidak membuat kebingungan publik serta tidak menjadi bahan politisasi pihak tertentu.

"Bukan memperlama tetapi segera mengambil keputusan sehingga ada kejelasan tentang kerja hak angket sehingga tidak menimbulkan kebingungan rakyat," ujarnya.

Nurdin menambahkan, Golkar tidak ingin kesimpulan yang diambil Pansus Hak Angket justru melemahkan lembaga KPK. Upaya untuk memperkuat KPK itu telah menjadi penyataan sikap politik Partai Golkar saat penutupan Munaslub.

"Oleh karena itu Partai Golkar semakin mendorong peran KPK dalam pemberantasan korupsi," tegas Nurdin.

Namun, jika akhirnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan hasil rapat pleno memutuskan untuk menarik diri dari Pansus, maka wajib hukumnya fraksi Golkar mematuhinya.

"Fraksi tidak boleh menolak apa kebijakan partai. Fraksi harus taat dan paruh terhadap kebijakan partai yang sudah menjadi tugas-tugas fraksi di DPR," tukasnya.

Diketahui, Fraksi Partai Golkar akan mengevaluasi keberadaannya di Pansus Angket KPK. Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan hasil evaluasi akan mengarah pada dua opsi.

Opsi pertama yakni memerintahkan anggota fraksi yang berada di Pansus untuk segera mengakhiri kerja Pansus setelah masa sidang berikutnya. Namun, Agus menegaskan kesimpulan akhir yang diambil tidak boleh melemahkan KPK.

Agus melanjutkan, opsi kedua yakni jika tidak ada jaminan bahwa hasil Pansus KPK itu tidak melemahkan KPK, Golkar akan mundur dari keanggotaan Pansus angket. (mdk/eko)