Hindari pernyataan asal jeplak

Merdeka.com - Kinerja KPU bukan diukur oleh kemahiran membuat pernyataan, bukan oleh komentar atas situasi yang sedang berkembang, juga bukan oleh kritik saran kepada lembaga lain. Kinerja KPU ditentukan oleh kemampuan mereka melaksanakan tahapan-tahapan pemilu, sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Sebagai pelaksana undang-undang, sudah semestinya anggota KPU berprinsip: sedikit bicara banyak kerja. Namun jika melihat sepak terjang KPU Pemilu 2009, yang terjadi justru sebaliknya: banyak bicara sedikit kerja. Anggota KPU sering bicara hal-hal yang tidak perlu, bahkan tidak mutu.

Ikuti berita KPU di Liputan6.com

Anggota KPU Putu Artha misalnya, berkali-kali menunjukkan kesetujuannya atas sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka. Dia tidak sadar, bahwa pernyataannya itu sudah melampaui batas, sebab soal sistem pemilu adalah wilayah pembuat undang-undang. Dengan pernyataan seperti itu, Putu tanpa sadar memposisikan dirinya dalam satu barisan partai-partai politik yang menginginkan sistem proporsional daftar terbuka.

Hal itu juga sama dengan anggota KPU yang mengemukakan pandangannya tentang angka ambang batas yang pas dalam konteks politik Indonesia. Sekali lagi, ini adalah wilayah pembuat undang-undang untuk mendiskusikan, membahas dan memutuskannya. Anggota KPU tidak boleh terlibat agar tidak mempengaruhi kemandirian.

Apapun yang diputuskan DPR dan pemerintah, apapun yang diputuskan undang-undang, KPU siap melaksanakan. Itu pernyataan yang pas. Memang pernyataan itu tidak gagah, dan terkesan tidak cerdas. Namun anggota KPU harus menyadari, mereka bukan pengamat politik, bukan pengamat pemilu; mereka adalah penyelenggara pemilu.

Jika bersikap demikian belum bisa, maka hal ini menyangkut problem eksistensi diri yang belum tuntas. Merasa tidak hebat, jika tidak mengeluarkan pernyataan; merasa rendah diri jika tidak muncul di media massa. Dan lebih celaka lagi, merasa tidak jadi anggota KPU jika tidak membintangi sendiri iklan pemilu!

Pernyataan KPU yang sering merisaukan adalah soal angka: jumlah penduduk, jumlah pemilih, jumlah daerah pemilihan, jumlah partai peserta pemilu, jumlah calon, jumlah surat suara, jumlah surat suara sah, jumlah perolehan suara masing-masing partai, dll. Sering kali anggota KPU bersikap enteng saja atas salah sebut angka tersebut. Toh bisa diralat, toh bisa diluruskan kembali.

Padahal yang namanya pemilu itu sesungguhnya adalah urusan jumlah suara dan jumlah kursi. Jadi, kalau menyebut angka saja tidak becus, bagaimana mau mengurus pemilu. Apabila data belum benar-benar siap, keputusan belum benar-benar diteken, anggota KPU tidak perlu mengumbar angka.

Sebab sekali angka itu diumumkan langsung ditelan para pihak sehingga jika kemudian diralat, akan menimbulkan masalah. Kredibilitas pun bisa jatuh hanya karena sembarang menyebut angka. Oleh karena itu, anggota KPU mesti berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. (mdk/ren)