Follow
Ini kementerian yang seharusnya tidak boleh diisi orang parpol
Merdeka.com - Isu reshuffle kabinet yang tengah ramai ternyata menjadi perhatian tersendiri bagi beberapa kalangan. Beberapa pihak pun kemudian menebak-nebak siapa menteri yang nantinya akan digeser oleh Presiden Jokowi.
"Harusnya presiden dan wapres menentukan dulu bagaimana kriteria untuk tiap kementerian, tapi ini enggak. Dampaknya, semua orang bisa merasa jadi menteri," kata mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, dalam diskusi 'Menteri Politisi dan Bukan, Bagus Mana?' di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6).
Said kemudian mengungkapkan jika ada beberapa kementerian san lembaga negara yang memang seharusnya tidak diisi oleh menteri dari partai politik.
-
Kenapa Jokowi reshuffle kabinetnya? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Bagaimana Jokowi melakukan reshuffle? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Bagaimana proses penentuan jumlah kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran? Terkait jumlah kementerian, Dasco mengaku belum mengetahui pasti berapa jumlah penambahan Kementerian/Lembaga. Ia menyebut Prabowo masih menggodok jumlah nomenklatur.
-
Bagaimana Prabowo menentukan susunan kabinetnya? Prabowo Subianto telah membagi pertemuan mengenai susunan kabinet menjadi dua sesi. Pertemuan pertama dilakukan di kantornya yang terletak di Kementerian Pertahanan, di mana Prabowo menerima para ketua partai KIM. Dalam sesi ini, mereka membahas komposisi kabinet, alokasi kementerian, serta calon-calon nama menteri yang akan diusulkan.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Bagaimana Prabowo menyusun kabinetnya? Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi,' imbuh dia.
"Ada kementerian dan lembaga yang tidak boleh diisi oleh orang parpol karena bisa dibelokkan untuk berbagai kepentingan. Seperti misalnya kementerian Pertanian sebaiknya jangan, Kemenkes, Pendidikan, PU, Kemensos, ESDM," ujar Said.
Atas hal itu pun Said menekankan sarannya kepada Presiden Jokowi untuk membuat kriteria untuk tiap kementerian.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Respons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40
Baca Selengkapnya
Moeldoko membeberkan rapat paripurna yang digelar di IKN.
Baca Selengkapnya
MK menyatakan, pengurus parpol yang akan diangkat menjadi Jaksa Agung harus lebih dulu berhenti dari kepengurusan parpol sekurang-kurangnya 5 tahun.
Baca Selengkapnya
Beredar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.
Baca Selengkapnya
Wakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla menjelaskan proses pembagian kursi menteri saat pemerintahannya.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca Selengkapnya
Wacana reshuffle kabinet muncul usai Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor.
Baca Selengkapnya
Ari menyampaikan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Baca Selengkapnya
Adapun dalam RUU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian menyesuaikan kebutuhan presiden atau tidak dibatasi.
Baca Selengkapnya
Jokowi tidak mau mengartikan lebih jauh arah perkataan Luhut.
Baca Selengkapnya
Golkar Sepakat Jumlah Menteri Tak Diatur dalam UU Kementerian: Supaya Presiden Leluasa Susun Kabinet
Baca Selengkapnya
Dari 13 menteri yang direshuffle, 4 menteri dari PDIP dicopot oleh Presiden Jokowi dan satu lagi Kepala BIN Budi Gunawan yang dianggap dekat dengan PDIP.
Baca Selengkapnya