Jangan tanggung, rekening dana PDIP harus bisa dibuka ke publik
Merdeka.com - Pembukaan rekening dana partai yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai sebuah terobosan yang perlu diapresiasi. Namun, partai nasionalis itu diminta jangan tanggung untuk melakukan transparansi keuangan.
"Teruskan dan jangan tanggung untuk melakukan transparansi keuangan, itu (rekening dana partai) harus dibuka," kata Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, di Jakarta, Senin (26/10).
Menurut Uchok, transparansi keuangan yang dilakukan PDIP harus benar-benar terbuka dan akuntabel. Misalnya, soal sumber pendanaan dan penggunaan dana.
-
Siapa yang akan didaftarkan PDIP Jabar? 'Hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDIP Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan Calon Gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono. Nah ini kita tinggal menunggu tahapan-tahapan berikutnya agar proses pendaftaran secara resmi ini bisa berjalan dengan lancar,' kata Folmer saat dikonfirmasi, Kamis (29/8).
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Siapa yang menentukan jumlah anggota PPK? Menurut PKPU Nomor 8 Tahun 2022, jumlah anggota PPK terdiri dari 7-9 orang yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan KPU setempat.
-
Mengapa PDIP Jateng membuka peluang bagi figur eksternal untuk mendaftar? Sejumlah figur dari eksternal partainya bisa mendaftarkan diri sebagai kandidat kepala daerah. Bendahara PDIP Jawa Tengah, Agustina Wilujeng mengatakan syarat yang berlaku bagi kader internal justru lebih berat karena partainya ingin mendapatkan sosok figur calon pemimpin yang handal untuk memajukan Pemprov Jateng. 'Kalau dari eksternal tidk perlu KTA. Persyaratan untuk internal justru lebih berat ketimbang eksternal. Kalau internal harus diusung DPC, bawa surat endorsement dari PAC dan ranting tempat domisili. Kita berharap seluruh masyarakat ikut mendaftar sebagai calon pemimpin Jawa Tengah,' kata Agustina Wilujeng, Rabu (22/5).
-
Siapa yang terlibat? Konflik pribadi adalah konflik yang melibatkan satu individu dengan individu lainnya.
"Dan harus bisa diaudit oleh akuntan publik tiap tiga setengah tahun. Misal tiap anggota berapa setor dan harus ada namanya sumber-sumber dari mana aja," ujarnya.
Uchok melanjutkan, apa yang dilakukan PDIP tersebut memang tidak mudah untuk direalisasikan. Untuk itu, dia mendorong agar PDIP konsisten dengan gagasannya tersebut.
"Sebenarnya PDIP akan mendapatkan apresiasi tinggi dari masyarakat, jika benar-benar serius melakukan transparansi. Tetapi Masalahnya gini, penerimaan dana ini biasanya banyak yang di-'keep'," bebernya.
"Tapi ini terobosan PDIP bagus lah. Saya mau PDIP buka keseluruhan transaksi keuangannya, agar publik senang dan percaya," tambahnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, PDIP menjadikan prinsip berdikari di bidang ekonomi sebagai acuan dalam pengelolaan organisasi dan dana partai, yakni dengan cara membuka rekening dana partai yang ke depannya bisa diaudit secara profesional dan transparan.
Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, rekening partai yang dibuat atas kerjasama dengan BRI dan BCA tersebut, tidak hanya menampung iuran anggota, tetapi sekaligus menampung gotong royong dari pihak lain yang senapas dan seaspirasi dengan perjuangan partai. PDIP pun menggandeng akuntan publik ternama untuk secara periodik mengaudit rekening dana gotong royong tersebut.
Saat mengumumkan pembukaan rekening gotong royong, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto telah mengumumkan nomor rekening bagi kader PDIP atau masyarakat yang hendak memberikan sumbangan.
Berikut nomor rekening dana PDIP:
Rekening Gotong Royong :
- Bank BRI : 10-000-888-999
An. PDI Perjuangan
Cab. KCK Sudirman Jakarta
BANK BCA :
206 888 999 1
An. PDI Perjuangan
Cab. KCU MH Thamrin Jakarta
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dengan dibukanya data temuan itu harapannya tidak lagi ada tuduhan-tuduhan.
Baca SelengkapnyaLaporan dana kampanye itu harus jelas dan tidak adanya sumbangan dari hamba Allah.
Baca SelengkapnyaPPATK menemukan transaksi mencurigakan untuk pembiayaan Pemilu 2024. Transaksi ini diduga mengalir ke sejumlah partai politik.
Baca SelengkapnyaDiduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.
Baca SelengkapnyaMemasuki tahun politik, para partai politik mulai melakukan kampanye.
Baca SelengkapnyaPPATK menemukan transaksi mencurigakan di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaGanjar memutuskan irit bicara terkait adanya temuan PPATK tersebut. Kenapa?
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca SelengkapnyaGanjar mengatakan, jika benar ada pelanggaran harus segera ditindak.
Baca SelengkapnyaPDIP, Gerindra, PSI masuk dalam tiga besar partai kategori pengeluaran terbanyak selama Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyaartai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menyerahkan laporan terbaru terkait Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) partai politik peserta Pemilu 2024 kepada KPU.
Baca SelengkapnyaKPU Sumsel menetapkan jumlah dana kampanye para paslon tak lebih dari Rp226 miliar.
Baca Selengkapnya