Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jokowi Serahkan Penanganan Kasus Surat Suara Tercoblos di Malaysia ke Bawaslu & KPU

Jokowi Serahkan Penanganan Kasus Surat Suara Tercoblos di Malaysia ke Bawaslu & KPU Jokowi. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan kasus surat suara tercoblos di Malaysia kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu yang independen. Menurutnya, pemerintah tak bisa mencampuri kasus tersebut.

"Ingat ya, ini urusan Pemilu adalah urusannya KPU yang independen. KPU itu di luar negeri itu namanya PPLN tidak ada yang namanya urusan yang pemerintah di sini, enggak ada. KPU ada PPLN, PPLN menyelenggarakan Pemilu di luar negeri. Sudah," jelasnya di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/4).

Dia meminta, pihak kepolisian untuk bertindak, apabila ditemukan unsur pidana dalam kasus tersebut. Dia tak ingin persoalan surat suara tercoblos meresahkan masyarakat serta merusak pesta demokrasi.

"Ya seperti yang saya sampaikan ya itu dicek saja dilakukan investigasi, baik oleh Bawaslu, baik oleh kepolisian. Kalau ada yang dilanggar bawaslu bisa menindak atau kalau ada pidananya ya polri harus tegas polisi harus tegas melakukan tindakan hukum," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Hubungan Luar Negeri Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Irawan Ronodipuro menanggapi terkait temuan dan beredarnya bukti video surat suara pemilu yang telah tercoblos di Selangor, Malaysia. Menurutnya, temuan tersebut adalah bukti bahwa potensi kecurangan pada Pemilu 2019 ini mulai terlihat.

"Terkait adanya temuan dan bukti video yang memperlihatkan bahwa surat suara pemilu yang telah tercoblos untuk pasangan capres 01 dan untuk caleg dari parpol tertentu itu telah memperlihatkan bahwa kecurangan pemilu telah terlihat," ungkap Irawan di Jakarta, Kamis (11/4).

Atas kejadian itu, Irawan meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia yakni Rusdi Kirana lantaran kejadian tersebut telah memalukan bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional.

"Kami meminta Presiden menarik Dubes RI untuk Malaysia, karena itu memalukan.Bagaimana seorang duta besar bertindak sebagai tim sukses dalam pemilu, karena ini sudah melanggar kode etik serta tugas dan fungsi pokoknya dan telah memalukan negara. Ini masuk dalam kategori perbuatan tercela," tegasnya.

Sementara itu, KPU-Bawaslu sendiri telah mengirimkan tim guna menyelidiki dugaan surat suara tercoblos di Malaysia. Tim yang diterjunkan akan membantu tugas dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dalam mengungkap kebenaran surat suara yang tercoblos.

Tim akan melakukan penyelidikan secara detail, mulai dari pengecekan tempat dalam video, keaslian surat suara, jumlah surat suara, orang yang pertama kali melaporkan ke Panwaslu LN, hingga orang yang membuat video.

"KPU langsung mengontak PPLN untuk segera melakukan pengecekan di lapangan. Pemeriksaan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Sampai malam ini on going process, saya minta laporan yang detail," ungkap Ketua KPU Arief Budiman saat menggelar konferensi pers di kantor Bawaslu RI, Kamis (11/4).

Berdasar sampel surat suara pilpres yang dibuka, telah tercoblos pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin. Sedangkan, surat suara pemilihan legislatif (pileg) sudah dicoblos untuk Partai Nasdem dengan caleg DPR RI dari partai yang sama bernomor nomor urut 3.

Reporter: Lisza EgehamSumber: Liputan6.com

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya

Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Baca Selengkapnya
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK

Pemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Baca Selengkapnya
Jokowi Gelar Rapat Persiapan Perpindahan ASN ke IKN
Jokowi Gelar Rapat Persiapan Perpindahan ASN ke IKN

Untuk kementeriannya, AHY belum bisa menyimpulkan berapa banyak ASN yang akan dipindahkan ke IKN.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Baca Selengkapnya
Jokowi usai Nyoblos: Kita Harap Pemilu 2024 jadi Pesta Rakyat, Berlangsung Jurdil
Jokowi usai Nyoblos: Kita Harap Pemilu 2024 jadi Pesta Rakyat, Berlangsung Jurdil

Presiden Jokowi telah mencoblos surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir

Baca Selengkapnya
Jokowi: Jangan Teriak-Teriak Curang, Kalau Ada Bukti Langsung Bawa ke Bawaslu dan MK
Jokowi: Jangan Teriak-Teriak Curang, Kalau Ada Bukti Langsung Bawa ke Bawaslu dan MK

Jokowi berujar, jika betul ada kecurangan maka bisa melaporkan ke Bawaslu atau nantinya bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya
Jokowi: Kinerja BPKP Bukan Untuk Cari Kesalahan, Justru Mencegah Penyimpangan
Jokowi: Kinerja BPKP Bukan Untuk Cari Kesalahan, Justru Mencegah Penyimpangan

Tugas BPKP bukan untuk mencari-cari kesalahan instansi

Baca Selengkapnya