Follow
Ketua DPR minta IDI beri solusi jika tolak kebiri penjahat seksual
Merdeka.com - Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom) mengatakan, penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menjadi eksekutor yang akan mengebiri para pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak, harus disertai dengan alternatif lain sebagai solusi jalan tengahnya.
Akom menyebut, solusi berupa jalan tengah bagi pihak-pihak yang tidak setuju atas sebuah undang-undang, sangat biasa dilakukan untuk meraih win-win solution bagi semua pihak.
"Kalau tidak berkenan ini bagaimana? Secara jalan keluarnya seharusnya (melalui) Kementerian Kesehatan," ujar Akom di Gedung DPR RI Senayan, Senin (25/7).
-
Bagaimana IDI menanggapi kasus pemalakan? 'Harusnya tidak ada,' kata Slamet saat dihubungi merdeka.com, Selasa (3/9).Namun demikian, Slamet mengaku belum ada laporan yang masuk ke dalam IDI perihal adanya biaya ilegal dari kasus kematian dokter Aulia.
-
Siapa ketua PDRI? Dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri dan Wakilnya Teuku Mohammad Hasan.
-
Siapa Aki Khoerudin? Sosok Aki Khoerudin tidak pernah menyerah dengan keadaan. Dia terus berjualan jajanan lumpia di usia yang tidak lagi muda.
-
Apa yang dilakukan Komaruddin? Komaruddin memulai aksi jalan kaki sejak 5 Agustus lalu, dan direncanakan selesai pada 26 Agustus mendatang.
-
Siapa pemimpin PDRI? Syafruddin Prawiranegara menjadi Ketua PDRI, sementara T.M. Hassan menjabat sebagai Wakil Ketua.
-
Apa yang diminta Komnas HAM dari Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
"Saya kira alternatif tentang hal itu biasa dalam hal pengambilan keputusan undang-undang. Jalan tengah kita ambil supaya kita dapat mengakomodir semua pemangku kepentingan yang ada," katanya menambahkan.
Dengan adanya usul dari beberapa pihak bahwa eksekutor kebiri cukup dilakukan oleh dokter dari kepolisian saja, Akom mengatakan, masih perlu pembicaraan lebih lanjut terkait hal tersebut.
Sebab, lanjut Akom, dirinya mengaku belum mengetahui apakah dokter dari kepolisian itu juga terikat dengan organisasi IDI tersebut.
"Kalau dokter dari Polisi saya tidak tahu, apakah ada dokter ikatan (IDI) atau tidak, atau sesuai dengan institusi-institusi yang lain di kedokteran yang diakui semacam ini. Saya belum dengar itu," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Meski kecewa, IDI mengaku siap mengawal penerapan UU Kesehatan ini hingga ke tingkat cabang.
Baca Selengkapnya
DPR menilai tidak pantas jika korban rudapaksa dipaksa damai.
Baca Selengkapnya
IDI Jabar memastikan praktik itu bukanlah tradisi yang seharusnya ada.
Baca Selengkapnya
Mahfud menilai adanya riak-riak setelah pengesahaan RUU menjadi UU merupakan hal yang lumrah. Dia menyebut akan ada pihak yang setuju dan tidak.
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR berharap tidak ada lagi informasi mengenai pembiaran terhadap laporan KDRT kepada polisi.
Baca Selengkapnya
IMM menyebut wacana tersebut tak berdasar dan bahkan kontraproduktif dengan agenda reformasi.
Baca Selengkapnya
Puan meminta aparat kepolisian untuk menindak tegas semua pelaku KDRT dan kekerasan terhadap perempuan juga anak tanpa toleransi.
Baca Selengkapnya
Revisi ini dinilai sebagai praktik pembegalan demokrasi yang secara nyata dipertontonkan kepada publik.
Baca Selengkapnya
Rumah Sakit (RS) Medistra Jakarta melarang dokter dan perawat menggunakan hijab.
Baca Selengkapnya
Menurut Melki, pimpinan organisasi profesi kedokteran memiliki peran sangat penting untuk sama-sama bergerak menghapus budaya perundungan di dunia kedokteran.
Baca Selengkapnya
Kegagalan RUU Pelarangan Perdagangan Anjing dan Kucing masuk dalam Prolegnas menjadi sorotan aktivis hewan dalam Koalisi Dog Meat Free Indonesia.
Baca Selengkapnya
Dalam pemeriksaan majelis etik, dokter MY membantah telah mencabuli istri pasien.
Baca Selengkapnya