Ketua Komisi III DPR: Densus antikorupsi alat pemukul baru lawan korupsi
Merdeka.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah mendorong pembentukan Densus tindak pidana korupsi (Tipikor). Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) pun beranggapan bahwa Densus ini muncul sebagai alat pukul baru bagi pemberantasan korupsi.
"Densus Tipikor Mabes Polri patut dilihat sebagai 'alat pemukul' baru dalam perang melawan korupsi. Maka, Densus Tipikor dan KPK harus mampu membangun sinergi untuk menumbuhkan efek gentar," kata Bamsoet melalui keterangan tertulisnya, Selasa (10/9).
Tambahnya, dengan adanya kerjasama Densus Tipikor dan Komisi Permberantasan Korupsi (KPK) diharapkan bisa memberikan efek gentar pada setiap orang atau pejabat yang ingin melakukan korupsi.
-
Bagaimana cara DPR ingin menyelesaikan kasus korupsi? 'Seperti dari yang sudah-sudah, penanganan kasus korupsi terlalu berfokus pada pemenjaraan pelaku, yang itu pun tidak terbukti memberi efek jera.'
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri? Komisi III DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri yang mampu membongkar tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan kejahatan narkoba internasional jaringan FP.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Bagaimana DPR manfaatkan Medsos? 'Pejabat di era saat ini harus catch up dengan isu-isu yang ada di medsos. Karena masyarakat banyak berkeluh kesah di sana. Nah dengan kewenangan yang kita miliki inilah segala keluh kesah masyarakat itu kita jawab. Kita hadirkan solusi untuk mereka. Sebab memang itulah tugas anggota DPR,' ujar Sahroni.
-
Bagaimana cara Komisi III agar polisi bisa tegas? “Dua sikap yang penting bagi jajaran di lapangan; tegas dan humanis. Berikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat dan tegas dalam menegur yang menyalahi aturan,“ demikian Sahroni.
"Efek gentar dari kehadiran Densus Tipikor Mabes Polri sangat diperlukan. Bahkan harus ditumbuhkan. Namun, efek gentar itu perlu dikelola sedemikian rupa agar tidak menimbulkan rasa takut berlebihan dari satuan kerja atau pengguna anggaran," ungkapnya.
Politisi Partai Golkar itu juga meminta pada Mabes Polri untuk memastikan bahwa setiap personel Densus Tipikor memahami setiap alur anggaran. Terutama dalam hal alur pengelolaan dana desa.
"Mabes Polri pun harus memastikan bahwa semua personel Densus Tipikor, baik di pusat maupun di daerah dan desa, memahami dengan detil seluk beluk setiap pos anggaran pembangunan serta pemanfaatannya. Pemanfaatan dana desa di setiap desa pun harus dipahami," ucapnya.
Sebelumnya, Kepolisian Republik Indonesia mengajukan dana untuk Densus Tipikor. Anggaran yang diajukan sebesar Rp 975 miliar.
"Dalam rangka peningkatan operasional Polri sebesar 975 miliar, antara lain untuk memperkuat penyelidikan dan penyidikan tipikor dengan pembentukan densus pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Asrena Kalpolri, Irjen Pol Bambang Sunarwibowo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/9).
Pembentukan Densus Tipikor diperkirakan akan selesai pada akhir 2017 dan mulai beroperasi pada awal 2018. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Baleg DPR harus mendengar usulan dari Komisi III DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bisa masuk Prolegnas.
Baca SelengkapnyaKehadiran Kortas Tipidkor diharapkan bisa menjadi solusi dan jawaban atas kegelisan masyarakat terhadap kejahatan korupsi.
Baca SelengkapnyaKorps Tindak Pidana Korupsi (Kakortastipidkor) adalah lembaga baru di Polri.
Baca SelengkapnyaHakordia merupakan momentum untuk meningkatkan kesadaran kolektif dalam memerangi korupsi, sebuah kejahatan luar biasa.
Baca SelengkapnyaPerpres bernomor 122 Tahun 2024 merupakan perubahan kelima dari Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri.
Baca SelengkapnyaKomisi III meyakini, jika PPATK dan KPK tidak ada lagi kekhawatiran, maka dua RUU tersebut akan berjalan lancar.
Baca SelengkapnyaDia pun menyinggung soal Singapura yang bisa maju berkat supremasi hukum.
Baca SelengkapnyaPasangan Anies Baswedan dan Cak Imin bakan menaikkan anggaran dana parpol untuk cegah korupsi
Baca SelengkapnyaRencana pembentukan Kortas nantinya bakal membantu lembaga antirasuah serta Korps Adhyaksa.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai anggota Polri masih perlu dipersenjatai dengan senjata api
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR menggelar rapat dengan KPK dan PPATK.
Baca SelengkapnyaMenurut data ICW, kata Ganjar, kerugian negara akibat korupsi mencapai puluhan triliun.
Baca Selengkapnya