Komisioner Ditangkap KPK, KPU Diingatkan Tetap Fokus Siapkan Pilkada 2020
Merdeka.com - Salah satu komisioner KPU disebut terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua Komisi II DPR, Arwani Thomafi mengungkapkan keprihatinannya.
"Peristiwa ini sungguh mengejutkan kita semua," kata dia, dalam keterangannya, Rabu (8/1).
Dia pun mendukung penuh langkah KPK untuk melakukan penegakan hukum di lingkungan penyelenggara pemilu.
-
Apa tugas utama PPK Pilkada 2024? PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan salah satu badan adhoc yang membantu mensukseskan jalannya Pilkada.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Apa tugas utama PPK Pilkada? Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tugas PPK diatur dalam ayat (1) pasal 8 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, meliputi:Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap.Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemilihan.Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Bagaimana PPK melakukan tugasnya dalam pemilu? Dalam menjalankan tugasnya, PPK harus menjaga netralitas dan independensinya sehingga proses pemilihan umum dapat berjalan secara adil dan transparan.
-
Apa tugas utama KPPS Pemilu? Tugas utama KPPS meliputi persiapan ruang pemungutan suara hingga pelaporan hasil pemungutan suara.
-
Apa tugas utama PPK dalam pemilu? Tugas PPK dalam pemilu adalah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022. Dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu, PPK bertugas untuk melakukan penerimaan daftar pemilih, melakukan rekapitulasi penghitungan suara, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu, dan juga melakukan sosialisasi terkait dengan tahapan-tahapan Pemilu kepada masyarakat di kecamatan.
"Kami meminta kepada penyelenggara Pemilu khususnya KPU Pusat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk tetap fokus bekerja menyiapkan proses tahapan pilkada serentak pada September 2020 mendatang," ujar dia.
Peristiwa OTT yang menimpa komisioner KPU tersebut, tegas dia, harus menjadi peringatan keras bagi seluruh stakeholder penyelenggara pemilu untuk memastikan bekerja sesuai dengan koridor hukum dan etik.
KPK melakukan OTT. Pelaku suap dan penerima suap ditangkap. KPK belum mau bicara banyak. Hanya saja, KPK menyatakan komisioner yang ditangkap berinisial W.
Jaminan KPU
Namun, Ketua KPU Arief Budiman memastikan OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap komisionernya tidak mengganggu tahapan pemilu yang ada. "Tahapan Pemilu 2019 sudah kita jalankan seluruh tahapannya tuntas dan tidak ada masalah. Jadi saya yakinkan seluruh tahapan berjalan sebagaimana ketentuan yang ada dalam undang-undang," kata Arief di kantornya, Jakarta, Rabu (8/1). Begitu pula dengan persiapan untuk Pilkada 2020, Arief menegaskan, sudah berjalan sebagaimana mestinya. "Persiapan pemilihan kepala daerah berjalan sebagaimana adanya," jelas Arief. KPU menurutnya, sudah dibangun dengan sistem yang baik. Dan semua pihak bisa bekerja sebagaimana yang harus dilakukan. Karenanya, masih kata dia, semuanya tidak ada berpengaruh sama sekali. "Enggak dong (berpengaruh). Pokoknya tahapan ini berjalan seperti yang ditentukan undang-undang," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tahap pertama pengadaan logistik Pemilu telah mencapai separuhnya.
Baca SelengkapnyaKPK berbeda sikap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) berkaitan dengan penanganan kasus korupsi di masa Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaTessa memastikan, proses hukum yang dijalankan KPK tidak akan mengganggu tahapan Pilkada 2024 yang saat ini sudah mulai berlangsung.
Baca SelengkapnyaKapolres mengimbau kepada peserta KPPS agar selalu kompak satu sama lain agar menjalankan tugas dengan baik dan lancar
Baca Selengkapnyadapun masa kampanye Pilkada 2024 dimulai 25 September sampai 23 November 2024.
Baca SelengkapnyaKonsultasi ke DPR RI semata-mata tertib prosedur yang dilakukan KPU RI.
Baca SelengkapnyaSampai saat ini KPU tengah melakukan harmonisasi PKPU Kampanye dan Dana Kampanye.
Baca SelengkapnyaSementara untuk bakal calon kepala daerah dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri harus mengundurkan diri terlebih dahulu sebelum mendaftar.
Baca SelengkapnyaKPU RI pada beberapa waktu lalu sudah mempersiapkan rapat koordinasi dengan daerah.
Baca SelengkapnyaTerhitung mulai hari ini sudah tinggal 98 hari lagi menuju pelaksanaan pesta demokrasi.
Baca SelengkapnyaTiga PKPU itu mengatur ihwal teknis kampanye hingga dana kampanye.
Baca SelengkapnyaPPK membantu penyelenggaraan pemilu tingkat kecamatan.
Baca Selengkapnya