Mengembalikan kepercayaan publik

Merdeka.com - Setelah dilantik Presiden SBY pada Kamis (12/4) lalu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU segera memilih ketua. Melalui pemungutan suara, 7 anggota KPU mengangkat Husni Kamil Manik, yang saat ini masih sebagai anggota KPU Sumatera Barat, sebagai ketua.

Dengan demikian, Husni Kamil, bersama 6 rekannya, yaitu Sigit Pamungkas, Ida Budhiati, Arif Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay, dan Juri Ardiantoro, bersiap menjalankan tugas: menyelenggarakan Pemilu 2014 dan Pilkada 2005+.

Meskipun sudah menjadi hajat negara rutin pascajatuhnya Orde Baru, menyelenggarakan pemilu bukan pekerjaan mudah. Pemilu 1999, KPU dilanda perpecahan sehingga hasil Pemilu 1999 tidak bisa disahkan. Untungnya Presiden Habibie segera mengambil alih, sehingga suara rakyat terselamatkan.

Pada Pemilu 2004, pekerjaan KPU bertambah berat. Selain anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, Perubahan UUD 1945 mengharuskan adanya pemilu presiden dan pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). KPU sukses menyelenggarakan pemilu, tetapi setelah itu ketua dan beberapa anggota dipenjarakan oleh KPK karena terlibat kasus korupsi.

Hadirnya UU No. 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu memunculkan harapan akan tampilnya penyelenggara pemilu yang independen, berintegritas dan profesional untuk Pemilu 2009. Namun harapan itu seakan padam ketika Presiden SBY memilih anggota Tim Seleksi Penyelenggara Pemilu yang tidak paham pemilu.

Dengan metode tes ala karyawan perusahaan, Prof Sarlito Wirawan mencoret nama-nama yang dianggap punya kemampuan mengurus pemilu. Yang terpilih adalah mereka yang tidak jelas latar belakang kepemiluannya. Akibatnya, Pemilu 2009 berantakan karena KPU tidak profesional. Hingga kini hasil Pemilu 2009 masih terus dipersoalkan, lebih-lebih setelah Andi Nurpati menyeberang ke Partai Demokrat.

Korupsi KPU Pemilu 2004 dan ketidakmandirian KPU Pemilu 2009, mendorong DPR untuk memasukkan kembali orang-orang partai ke KPU. Namun upaya ini digagalkan oleh MK, sehingga UU No. 15/2011 yang membolehkan orang partai masuk KPU, dihapus.

UU No. 15/2011 yang merupakan pengganti dari UU No. 22/2007 menggariskan bahwa Presiden harus memilih orang-orang netral, berintegritas dan memiliki pengalaman pemilu dan pengalaman merekrut pejabat negara, dalam pembentukan tim seleksi. Presiden pun menunjuk Prof Ramlan Surbakti dan beberapa nama yang tak diragukan kredibilitasnya.

Setelah melalui proses panjang seleksi di timsel dan uji kelayakan dan kepatutan di DPR, terpilihlah Husni Kamil dkk, Tidak ada kontroversi dalam proses maupun hasil seleksi. Publik percaya bahwa Husni Kamil adalah orang-orang terbaik yang bisa menyelenggarakan pemilu.

Kini, Husni Kamil dkk harus membuktikan kepercayaan itu. Mereka harus mengembalikan kredibilitas KPU yang pernah jatuh dalam Pemilu 2009; mereka juga harus mengembalikan integritas KPU yang pernah dilanda korupsi pada Pemilu 2004. Mereka harus menjaga kemandirian, menegakkan integritas dan meningkatkan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu.

Sekali lagi KPU gagal atau cacat dalam penyelenggaraan pemilu, maka, di satu pihak, hal itu akan membuat frustasi masyarakat; di lain pihak, akan membenarkan anggapan partai politik, bawah yang bisa menyelenggarakan pemilu adalah orang partai politik, bukan mereka yang mengaku diri unsur independen! (mdk/did)