Politik

Megawati menyampaikan sentilan keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap menarget kader-kader banteng.

Chico menilai penetapan Hasto sebagai tersangka adanya upaya ambil alih PDIP.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara KPK, Tessa Tessa Mahardhika Sugiarto buka suara terkait beredarnya kabar penetapan tersangka Hasto.

Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli membongkar bukti PPN 12 persen merupakan inisiatif Jokowi.

PKB menyarankan masyarakat yang keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan PPN 12 persen, sebaiknya mengajukan uji materi (judicial review) UU HPP di MK.

PSI menyesalkan sikap PDIP yang menolak kebijakan kenaikan PPN 12 persen.

Faktanya selama ini setelah negara menghukum pelaku tindak pidana khususnya korupsi, maka vonis besaran uang pengganti tidak sesuai dengan kerugian negara.

Rieke Diah menekankan bahwa keputusan mengenai PPN 12% harus mempertimbangkan aspek konstitusional dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Banyak pihak bertanya-tanya siapa inisiator dari kebijakan yang membuat rakyat menjerit.

Dolfie menerangkan, mulanya UU HPP adalah inisiatif pemerintah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Jazilul menyebut, Fraksi PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.

Gerindra menilai, sikap PDIP terhadap kenaikan PPN sangat bertolak belakang saat membentuk UU HPP tersebut.

OSO pun meminta semua pihak agar tidak pernah meremehkan partai kecil, terutama partai yang tidak lolos ke parlemen.

Menurut dia, partai kecil tidak kalah semangatnya dengan partai-partai besar.

Kubu Ahmad Luthfi menghormati gugatan dari Andika-Hendi dengan menyiapkan tim untuk memberikan keterangan di hadapan MK.

PDIP tak membantah ada upaya dari Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) mengobok-obok PDIP.

Ronny tidak mengungkapkan nama pihak yang diduga sebagai otak penyebaran spanduk tersebut, tetapi pelaku merasa terganggu ketegasan Megawati.

Hal itu dikatakannya menanggapi soal wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dipilih melalui DPRD.

Komisioner KPU Idham Holik enggak berkomentar lebih jauh mengenai usulan tersebut