Panwas Cilacap cari cara awasi kampanye di media sosial

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Panitia pengawas (Panwas) pemilihan umum Kabupaten Cilacap Jawa Tengah masih mencari format pengawasan kampanye di media sosial. Ketua Panwas Cilacap, Warsid mengakui, aktivitas kampanye di media sosial perlu diawasi. Sehingga dibutuhkan format yang bisa menjangkau semua akun di media sosial.

"Kita sedang mencari format bagaimana kita mengawasi kegiatan kampanye di dunia maya, ada media sosial, akun-akun media sosial baik twitter facebook dan lain-lain," katanya, Senin (12/12).

Jika mengacu aturan yang diberlakukan, seharusnya tidak terlalu sulit. Karena ada ketentuan yang mengharuskan setiap pasangan calon mendaftarkan akun untuk kampanye di media sosial ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Orang lain juga bertanya?

"Akun media sosial yang didaftarkan di KPU inilah yang menjadi wilayah pengawasan di panwas kami," ucapnya.

Namun diakuinya, pengawasan aktivitas kampanye di media sosial hingga saat ini belum bisa maksimal karena sampai saat ini belum menemukan metode yang efektif.

"Hanya memang pengawasan ini belum maksimal. Apalagi juga (pasangan calon) banyak yang punya akun, selain terdaftar di KPU, mereka juga melakukan aktivitas kayak gitu (kampanye pasangan calon)," tuturnya.

Saat dikonfirmasi kemungkinan akan ditetapkannya pembatasan jumlah akun kampanye dari tiap pasangan calon yang berlaga dalam ajang kontestasi politik tersebut, dia mengaku belum memikirkannya lebih jauh.

"Saya tidak melihat ada pembatasan, untuk penggunaan akun pribadi untuk kampanye, sepanjang itu didaftarkan tidak ada masalah. Hanya kita kesulitan, akun-akun yang namanya siapa dan orangnya siapa tidak jelas, untuk medsos memang butuh perhatian khusus," tutupnya.

Lebih jauh dia mengakui, adanya kampanye di media sosial sangat membantu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Cilacap. Terutama untuk sosialisasi calon kepala daerah. Namun masih ada kekhawatiran yang hingga saat ini membutuhkan perhatian serius yakni jika kampanye berupa penghasutan dan memfitnah.

"Persoalannya, kalau dalam pembicaraannya mereka sudah tendensius melakukan informasi-informasi yang tidak sebenarnya, seperti melakukan fitnah dan sebagainya. Ini yang menjadi perhatian kita," ujarnya. (mdk/noe)