Panwas Cilacap cari cara awasi kampanye di media sosial
Merdeka.com - Panitia pengawas (Panwas) pemilihan umum Kabupaten Cilacap Jawa Tengah masih mencari format pengawasan kampanye di media sosial. Ketua Panwas Cilacap, Warsid mengakui, aktivitas kampanye di media sosial perlu diawasi. Sehingga dibutuhkan format yang bisa menjangkau semua akun di media sosial.
"Kita sedang mencari format bagaimana kita mengawasi kegiatan kampanye di dunia maya, ada media sosial, akun-akun media sosial baik twitter facebook dan lain-lain," katanya, Senin (12/12).
Jika mengacu aturan yang diberlakukan, seharusnya tidak terlalu sulit. Karena ada ketentuan yang mengharuskan setiap pasangan calon mendaftarkan akun untuk kampanye di media sosial ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Bagaimana cara pelaksanaan kampanye Pilkada 2024? Dalam pelaksanaan kampanye, KPU telah mengatur alat peraga apa saja yang boleh digunakan. Berikut berbagai alat peraga kampanye Pilkada 2024, perlu diketahui: 1. Bahan Kampanye: Semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu tertentu.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Kenapa kampanye Pilkada 2024 penting? Tujuan kampanye dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah untuk mempengaruhi dan memenangkan dukungan masyarakat untuk mendukung pasangan calon yang diusung.
-
Apa saja tantangan media siber di pemilu? Tantangan inilah yang akan dihadapi media massa dalam menghasilkan jurnalisme berkualitas.
-
Kapan puncak percakapan Pilkada di media sosial? Monitoring menunjukkan bahwa percakapan mengenai Pilkada 2024 di media sosial dan online mencapai puncaknya dua hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kenapa Pilkada penting? Pemilihan melalui Pilkada juga penting untuk menjaga kedaulatan rakyat. Dengan memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin mereka sendiri, Pilkada mendorong partisipasi aktif masyarakat dan menghindari kekuasaan yang terkonsentrasi di tangan segelintir orang atau kelompok.
"Akun media sosial yang didaftarkan di KPU inilah yang menjadi wilayah pengawasan di panwas kami," ucapnya.
Namun diakuinya, pengawasan aktivitas kampanye di media sosial hingga saat ini belum bisa maksimal karena sampai saat ini belum menemukan metode yang efektif.
"Hanya memang pengawasan ini belum maksimal. Apalagi juga (pasangan calon) banyak yang punya akun, selain terdaftar di KPU, mereka juga melakukan aktivitas kayak gitu (kampanye pasangan calon)," tuturnya.
Saat dikonfirmasi kemungkinan akan ditetapkannya pembatasan jumlah akun kampanye dari tiap pasangan calon yang berlaga dalam ajang kontestasi politik tersebut, dia mengaku belum memikirkannya lebih jauh.
"Saya tidak melihat ada pembatasan, untuk penggunaan akun pribadi untuk kampanye, sepanjang itu didaftarkan tidak ada masalah. Hanya kita kesulitan, akun-akun yang namanya siapa dan orangnya siapa tidak jelas, untuk medsos memang butuh perhatian khusus," tutupnya.
Lebih jauh dia mengakui, adanya kampanye di media sosial sangat membantu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Cilacap. Terutama untuk sosialisasi calon kepala daerah. Namun masih ada kekhawatiran yang hingga saat ini membutuhkan perhatian serius yakni jika kampanye berupa penghasutan dan memfitnah.
"Persoalannya, kalau dalam pembicaraannya mereka sudah tendensius melakukan informasi-informasi yang tidak sebenarnya, seperti melakukan fitnah dan sebagainya. Ini yang menjadi perhatian kita," ujarnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Fenomena ini dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kualitas proses demokrasi hingga berpotensi menimbulkan konflik antar pendukung calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaPolisi memantau dan mendeteksi konten-konten hoaks yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca SelengkapnyaPolisi melakukan patroli siber untuk menyisir akun-akun yang menyebarkan ujaran kebencian maupun informasi hoaks.
Baca SelengkapnyaAgar semua pihak menghindari penyebaran isu SARA yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Baca SelengkapnyaNasriadi juga mengimbau kepada seluruh tim sukses dan pendukung calon agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
Baca SelengkapnyaSaat disinggung mereka menolak disebut kampanye, namun hanya silaturahmi.
Baca SelengkapnyaKerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaBawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaAnggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, keberpihakan kepala desa menjadi salah satu permasalahan yang banyak terjadi.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diminta untuk bijak dalam menyaring informasi untuk menghindari provokasi.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diajarkan cara mengenali dan menanggapi informasi yang tidak jelas kebenarannya, terutama hoaks yang dapat merusak suasana Pilkada.
Baca SelengkapnyaBawaslu Bali fokus memantau penyebaran isu-isu yang muncul di Pulau Dewata.
Baca Selengkapnya