Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PDIP: RUU Permusikan Belum Diperlukan

PDIP: RUU Permusikan Belum Diperlukan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Surabaya. ©2019 Merdeka.com/Mochammad Andriansyah

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Permusikan. PDIP berpandangan RUU tersebut belum diperlukan untuk meregulasikan musik.

"Bagi PDI Perjuangan, RUU musik ini sebenarnya belum begitu diperlukan," ujar Hasto saat temu milenial di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (8/2).

PDIP menilai RUU Permusikan ini berpotensi membunuh kreativitas musisi. Lantaran, isinya dianggap mengakomodir label besar.

Padahal menurut Hasto, musik itu lahir dari masyarakat di bawah. Makanya UU Permusikan tersebut harus berkeadilan.

"Taruhlah sebuah UU kemudian dibuat hanya karena kepentingan industri tertentu, kepentingan modal tertentu, yang kemudian di balik UU itu muncul berbagai kepentingan yang pada akhirnya bisa membunuh ruang kreatifitas di dalam seni itu sendiri," jelas Hasto.

RUU Permusikan itu sendiri menjadi polemik. Para musisi tanah air mengambil sikap dengan membentuk Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan. Beberapa pasal dalam undang-undang yang diusulkan politisi PAN Anang Hermansyah dinilai merugikan musisi.

Dalam Safari Kebangsaan VII di Jawa Barat, Hasto disambut gelaran musik kaum muda di Sukabumi. Musik bergenre rock sampai reggae ditampilkan.

Selain pertunjukan musik, para kaum milenial ini juga mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Hasto mengajak anak muda ini berkreasi bersama Jokowi.

"Untuk itu, saya sampaikan salam pak Jokowi, salam anak muda, salam inovasi, salam kreativitas, salam penuh dengan gerak juang membangun Indonesia raya," kata Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf itu.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengaturan Produk Tembakau dalam RPP Kesehatan Bisa Berdampak ke Industri Kreatif, Kok Bisa?
Pengaturan Produk Tembakau dalam RPP Kesehatan Bisa Berdampak ke Industri Kreatif, Kok Bisa?

Dala RPP Kesehatan tersebut, terdapat rencana larangan iklan, promosi, dan sponsorship di ruang publik, termasuk penyelenggaraan kegiatan pertunjukan.

Baca Selengkapnya
DPI: Rencana Pelarangan Iklan Rokok Bakal Terdampak ke 725.000 Tenaga Kerja
DPI: Rencana Pelarangan Iklan Rokok Bakal Terdampak ke 725.000 Tenaga Kerja

Janoe juga memperkirakan adanya potensi penurunan yang dapat terjadi jika pembatasan dan penyempitan iklan rokok diberlakukan.

Baca Selengkapnya
Tak Hanya Industri, Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Buat Pedagang Asongan hingga Petani Rugi
Tak Hanya Industri, Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Buat Pedagang Asongan hingga Petani Rugi

Kebijakan kemasan rokok polos mengabaikan hak-hak hidup masyarakat yang bergantung pada industri tembakau.

Baca Selengkapnya
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik

Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers

Baca Selengkapnya
Pengusaha Periklanan Menjerit Terancam Gulung Tikar, Minta PP Kesehatan Direvisi
Pengusaha Periklanan Menjerit Terancam Gulung Tikar, Minta PP Kesehatan Direvisi

PP Kesehatan disusun tanpa melibatkan para stakeholder yang terlibat di dalamnya.

Baca Selengkapnya
Dewan Pers Tolak Draf RUU Penyiaran
Dewan Pers Tolak Draf RUU Penyiaran

Ninik menegaskan mandat penyelesaian karya jurnalistik itu seharunya ada di Dewan Pers.

Baca Selengkapnya
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK

Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.

Baca Selengkapnya
Bisnis Iklan Bisa Mati Gara-Gara Kebijakan Ini
Bisnis Iklan Bisa Mati Gara-Gara Kebijakan Ini

Aturan kemasan rokok polos tanpa merek menjadi polemik baru bagi perusahaan yang menjalankan usahanya secara legal.

Baca Selengkapnya
Rancangan PP Kesehatan Dikritik Karena Belum Libatkan Serikat Pekerja
Rancangan PP Kesehatan Dikritik Karena Belum Libatkan Serikat Pekerja

Dia menyayangkan sikap pemerintah yang tidak melibatkan industri periklanan maupun industri kreatif

Baca Selengkapnya
DPR: Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Diskriminatif & Tak Sejalan dengan Konstitusi
DPR: Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Diskriminatif & Tak Sejalan dengan Konstitusi

Dampak ini terasa signifikan bagi tenaga kerja dan petani tembakau, yang selama ini menggantungkan hidup pada industri ini.

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai Tolak PP Kesehatan & RPMK Tembakau dan Rokok Elektronik
Ramai-Ramai Tolak PP Kesehatan & RPMK Tembakau dan Rokok Elektronik

Menkes Budi Gunadi Sadikin tengah membuat Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang produk tembakau dan rokok elektronik.

Baca Selengkapnya
Gonjang-ganjing RUU Penyiaran, Begini Aksi Jurnalis Jember dan Lumajang Tolak Aturan yang Mengancam Kebebasan Pers
Gonjang-ganjing RUU Penyiaran, Begini Aksi Jurnalis Jember dan Lumajang Tolak Aturan yang Mengancam Kebebasan Pers

Sebagian isi draft RUU Penyiaran bertentangan dengan UU Pers

Baca Selengkapnya