Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Penyelidikan Setya-Trump dimulai, MKD kirim surat ke Setjen DPR

Penyelidikan Setya-Trump dimulai, MKD kirim surat ke Setjen DPR Setya Novanto dan Fadli Zon hadiri kampanye Capres Amerika. ©2015 AFP PHOTO

Merdeka.com - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Junimart Girsang mengatakan pihaknya sedang melakukan penyelidikan terkait kedatangan Ketua DPR Setya Novanto dalam kampanye bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut dia, MKD bakal melayangkan surat kepada sejumlah pihak untuk memulai penyelidikan.

"Hari ini sedang melakukan penyelidikan, kita putuskan rapat MKD akan mulai. Jadwalnya hari ini akan melayangkan surat ke BKSAP dan Kesekjenan untuk minta dokumen, keberangkatan, jadwal peserta dan anggaran," kata Junimart ketika dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (10/9).

Menurut dia, MKD akan mengadakan rapat pimpinan (rapim) setelah semua data terkait permasalahan itu terkumpul. Kemudian akan dilakukan verifikasi untuk membuktikan apakah perkara ini berlanjut atau tidak.

Orang lain juga bertanya?

"Hasil penyelidikan terkumpul kita rapim secara internal dengan anggota lain. Berdasarkan hasil penyelidikan dan verifikasi apakah perkara ini bisa dilanjutkan," katanya.

Meskipun begitu, ia mengatakan kemungkinan Rapim tak terjadwal berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh. Anggota MKD dapat melakukan rapat internal secara tiba-tiba apabila diperlukan.

"Ini perkara tanpa aduan, tentu MKD bisa rapat secara tiba-tiba. Seperti rapim kemarin tiba-tiba melihat perkembangan kita rapim menyikapi info, data dan teman pers juga," ujarnya.

Ia pun berharap persoalan ini dapat terselesaikan secara cepat agar tak mengganggu tugas dari anggota dewan.

"Tapi kita berharap bisa segera terang polemik agar tak mengganggu kinerja anggota DPR," pungkasnya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dasco Akui Nama Capim dan Calon Dewas KPK Sudah Diterima DPR
Dasco Akui Nama Capim dan Calon Dewas KPK Sudah Diterima DPR

Dasco mengatakan, pimpinan DPR nantinya akan merapatkan terlebih dahulu terkait calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK tersebut.

Baca Selengkapnya
Email Admin DPRNOW Diduga Dihack, Isinya Ancaman Mengerikan
Email Admin DPRNOW Diduga Dihack, Isinya Ancaman Mengerikan

Email resmi admin DPRNOW diduga diretas. Isi email yang dikirim punya pesan mengerikan.

Baca Selengkapnya
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

Baca Selengkapnya
Denny Indrayana Minta Laporan Dugaan Hakim MK Langgar Etik Diputus Sebelum Batas Perbaikan Berkas Capres-Cawapres
Denny Indrayana Minta Laporan Dugaan Hakim MK Langgar Etik Diputus Sebelum Batas Perbaikan Berkas Capres-Cawapres

Sidang ini akan diselenggarakan pada Selasa (31/10) depan.

Baca Selengkapnya
Puan Balas Jokowi soal RUU Perampasan Aset: Apakah Dipercepat akan Lebih Baik?
Puan Balas Jokowi soal RUU Perampasan Aset: Apakah Dipercepat akan Lebih Baik?

Puan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: NGAMUK! Anggota DPR Minta KPK Periksa APBN Kemendikbudristek
VIDEO: NGAMUK! Anggota DPR Minta KPK Periksa APBN Kemendikbudristek

Komisi X DPR menggelar rapat kerja dengan Mendikbud Nadiem Makarim pada Rabu (6/5)

Baca Selengkapnya
PDIP: Hak Angket Pemilu Segera Meluncur, Tunggu Tanggal Mainnya
PDIP: Hak Angket Pemilu Segera Meluncur, Tunggu Tanggal Mainnya

Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, hak angket kecurangan Pemilu 2024 segera diusulkan ke DPR.

Baca Selengkapnya
NasDem Klaim Sudah Komunikasi Informal dengan PDIP soal Hak Angket, Tinggal Pematangan
NasDem Klaim Sudah Komunikasi Informal dengan PDIP soal Hak Angket, Tinggal Pematangan

Tetapi bila nantinya PDIP batal, Fraksi Partai NasDem tetap siap menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu.

Baca Selengkapnya
Duduk Perkara Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR Senilai Rp120 Miliar Diduga Berbuntut Penggeledahan KPK
Duduk Perkara Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR Senilai Rp120 Miliar Diduga Berbuntut Penggeledahan KPK

Dugaan korupsi dalam proyek rumah dinas tersebut merugikan negara puluhan miliar.

Baca Selengkapnya
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK
Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK

Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.

Baca Selengkapnya
KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah
KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah

enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.

Baca Selengkapnya