PKS Minta Jokowi Tak Pakai Anggaran Kampanye Jika Kunker Sebagai Presiden
Merdeka.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengomentari pembelian penggunaan uang Tim Kampanye Nasional (TKN) Rp 2 miliar untuk membeli botol sabun cuci oleh Presiden sekaligus capres 2019 Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan kunjungan kerja ke Garut Jawa Barat. Menurutnya saat kunjungan kerja kenegaraan Jokowi tidak boleh menggunakan dana kampanye.
"Kalau menurut saya tidak boleh begitu. Ketika bukan sebagai Capres seluruh hal itu di cover. Kita kami komisi-komisi sudah menyiapkan dana untuk setiap kantor kepresidenan," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/1).
Dia menjelaskan, presiden sudah memiliki keuangan dari negara. Di antaranya melalui Kantor Staf Kepresidenan dan Kantor Sekretariat Negara.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Bagaimana PKS usul Jokowi tunjukkan sikap bijak? “Saya sarankan Bapak Presiden yang terhormat, undanglah capres-capres yang Bapak anggap layak jadi presiden untuk makan siang sambil santai, ngobrol-ngobrol, curhat-curhat bersama, keren.“
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
"Kalau dalam kunjungan resmi enggak boleh pakai TKN begitu loh. Itu namanya tidak jelas posisinya," ungkapnya.
Mardani juga menyarankan Jokowi sebagai kepala negara harus memberi contoh soal transparansi. Terutama soal asal usul dana pembelian botol sabun itu.
"Saya beli Rp 2 miliar duitnya, duit saya pribadi nih ya. Kan declare saja kenapa? Atau duitnya dikasih sama pengusaha ini declare saja kenapa begitu loh. Jangan malah membuat masyarakat jadi habis energi sosialnya untuk perkara kecil ini sebetulnya," ucapnya.
Diketahui, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1), Jokowi membeli 100 ribu botol sabun cuci piring dari pegiat UMKM. Sabun cuci piring itu milik pengusaha lokal Eli Liawati. Sabun tersebut diberi label 'Sabun Cuci Padawangi'.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan bahwa dana yang dipakai capres petahana itu berasal dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Jadi dana yang digunakan untuk membeli sabun sejumlah 100 ribu sabun, (Harga) per sabunnya Rp 20 ribu, totalnya Rp 2 miliar itu adalah dana dari TKN," jelas Pramono di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/1/2019).
Pramono yang merupakan Anggota Dewan Pengarah TKN itu menjelaskan bahwa Jokowi memborong sabun tersebut dengan tujuan untuk mengangkat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Menurut dia, sabun cuci itu nantinya akan dikelola oleh TKN untuk dibagikan.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Presiden Jokowi menegaskan baik Presiden maupun menteri boleh berpihak dalam Pilpres
Baca SelengkapnyaBukan hanya presiden, para menteri kabinet Jokowi juga bisa kampanye dan mendukung paslon.
Baca SelengkapnyaMeskipun, Jokowi menekankan, harus sesuai dengan aturan
Baca SelengkapnyaEkspresi calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terlihat mengangguk beberapa kali ketika Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh memihak
Baca SelengkapnyaBahkan menteri kabinet juga diperbolehkan untuk kampanye selama melakukannya saat cuti.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Baca SelengkapnyaSementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mengatakan, Jokowi hanya memberikan edukasi demokrasi dengan menyatakan presiden boleh memihak dan kampanye.
Baca SelengkapnyaTerkait paslon yang didukung Jokowi di Pilpres 2024, Kaesang meminta agar ditanyakan langsung ke presiden
Baca SelengkapnyaIstana meluruskan ucapan Presiden Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye dan memihak salah satu calon di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya