Polemik Cap 'Soeharto Guru Korupsi', PDIP Sebut karena Berkuasa Terlalu Lama

Merdeka.com - Nama dan rekam jejak Presiden ke-2 RI, Soeharto kembali mendapat sorotan. Apalagi setelah Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah menyebut Soeharto sebagai guru korupsi. Pernyataan ini berbuntut panjang.

Ketua Umum Partai Berkarya, Tommy Soeharto berencana melaporkan Ahmad Basarah terkait pernyataan tersebut. Ketua DPP PDIP Andreas Pereira justru mempertanyakan materi yang akan dilaporkan Tommy dan koleganya.

Andreas menilai, kekuasaan yang bertahan cukup lama cenderung korup. Apalagi Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Perilaku korupsi ini juga berlangsung di negara lain yang memiliki kepemimpinan absolut.

"Power tend to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Itu hukum yang ada di dalam kekuasaan itu. Ya kita tahu sistem apa yang dibangun pada waktu itu (Orba). Kalau sekarang kan 10 tahunan, kalau dulu 32 tahun. Kasus seperti itu terjadi di pemerintahan Ferdinand Marcos, di Afrika, semua. Itu kemudian kita lihat ini adalah fakta sejarah. Saya enggak mau berdebat ya. Tapi kalau kita lihat secara historis, faktual, itu terjadi di mana-mana," ujar Andreas ditemui di Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12).

Dalam kekuasaan absolut, penguasa akan cenderung korupsi dan memanfaatkan kekuasannya. Di sistem terbuka seperti saat ini, korupsi juga masih terjadi. Apalagi saat Orba di mana sistem kontrol masih sangat minim dan sistem berjalan tertutup. Dia pun enggan membahas soal rencana Tommy Soeharto membawa hal ini ke ranah hukum karena menurutnya terlalu politis.

"Kecenderungannya karena apa? Karena kekuasaan itu begitu lama. Kan tadi dibilang juga awalnya saya ingin memimpin sendiri. Tapi di dalam proses perjalanan itu kecenderungan-kecenderungan, mungkin bukan dari beliau sendiri (Soeharto) tapi dari lingkungan. Makanya muncul terminologi KKN. Ada pasal di MPR harus memberantas korupsi KKN itu karena itu sistem. Itu ada keputusan di MPR," jelasnya.

Menurutnya pernyataan yang dilontarkan Ahmad Basarah bukan menurut diri pribadi atau PDIP, tapi merupakan fakta dan memiliki landasan hukum yaitu Ketetapan Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

"Ini bukan menurut PDIP. Itu fakta. Tap MPR untuk pemberantasan KKN itu ada. Itu kan bukan pernyataan PDIP tapi keputusan hukum pada waktu itu," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto meminta Laskar Berkarya untuk melaporkan Ahmad Basarah ke pihak berwajib. Laporan tersebut terkait pernyataan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu yang menyebut Soeharto adalah guru korupsi.

"Saya minta Laskar Berkarya sebagai sayap partai untuk menuntut. Karena faktanya tidak demikian," kata Tommy dalam sambutan pada pengukuhan DPP Laskar Berkarya di Bogor, Jumat (30/11).

Menurut Tommy, korupsi justru secara masif terjadi di era reformasi hingga sekarang ini. Hal itu dibuktikan dengan banyak para pelaku yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara akibat terjerat kasus korupsi.

"Bahwa Orba dinyatakan KKN, biangnya KKN dan sebagainya. Tapi nyatanya, fakta hukumnya itu membuktikan bahwa selama reformasi ini sudah ratusan orang kena OTT (operasi tangkap tangan)," terang Tommy.