PPP Sumsel Dukung Pemilu Coblos Partai: Cegah Perang Antar Caleg Separtai
Merdeka.com - Sistem pemilihan umum proporsional terbuka dinilai banyak mudarat ketimbang keuntungannya. Karena itulah, pemilu tertutup diyakini menjadi solusi tepat dalam mengatasi masalah internal partai.
Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Selatan Agus Sutikno menyebut, banyak hal negatif yang terjadi selama digelar pemilu dengan proporsional terbuka. Berbeda halnya dengan pemilu tertutup seperti 1999 dan 2004.
"PPP ini sudah akan ke 11 kali mengikuti pemilu, dari sana bisa kita amati. Jujur ada plus minus dari kedua itu (tertutup dan terbuka). Tapi sistem tertutup itu lebih baik dan marwah partai terjaga," ungkap Agus, Jumat (10/3).
-
Apa yang dimaksud dengan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup? Sistem pemilu proporsional tertutup adalah metode pemilihan umum di mana pemilih memberikan suaranya untuk partai politik, bukan untuk kandidat individual.
-
Kenapa sistem pemilu proporsional terbuka dipilih di Indonesia? Sistem ini memberikan kesempatan lebih besar bagi kandidat untuk dipilih berdasarkan popularitas dan rekam jejak pribadi. Dengan adanya sistem ini, diharapkan partai politik dan kandidat dapat lebih memperhatikan kepentingan rakyat dan memenuhi harapan pemilih.
-
Apa yang dipilih rakyat pada Pemilu Proporsional Tertutup? Sistem proporsional tertutup adalah sistem pemilihan di mana rakyat hanya memilih partai. Pada surat suara, tertera hanya nama partai politik dan pemilih memilih melalui tanda gambar atau lambang partai.
-
Bagaimana calon terpilih di Pemilu Proporsional Tertutup? Dengan begitu, wakil rakyat terpilih nantinya ditetapkan oleh partai politik berdasarkan nomor urut. Dalam sistem proporsional tertutup, secara teknis pemilih hanya dapat memilih tanda gambar partai saja.
-
Kapan sistem pemilu proporsional terbuka mulai diterapkan? Namun, pada tahun 2004, Indonesia mulai menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003.
-
Bagaimana PPS Pilkada 2024 membantu kelancaran pemilu? PPS mempunyai peran aktif dalam menjaga agar setiap tahanan pemilihan berlangsung sesuai dengan aturan serta prinsip demokrasi.
Menurut dia, penilaian itu berdasarkan fakta yang terjadi selama ini. Mulai dari semakin tak terkontrolnya money politic, perang individual antar calon dalam satu partai dan daerah pemilihan, pengkaderan, membangun partai.
"Saya mengakui memang individualistik dari calon satu partai dan satu dapil ada, calon saling menafikan calon lain dan berkompetisi secara tidak sehat," ujarnya.
Belum lagi adanya calon yang bukan berasal dari hasil pengkaderan. Saat pemilu terbuka, bermunculan calon-calon mendaftar dan menang karena menguasai modal.
Sementara calon dari kader tak bisa berbuat banyak karena minimnya finansial untuk menggaet suara pemilih.
"Saya prihatin, ada calon tiba-tiba mendaftar dan menguasai modal akhirnya menang. Lihat sekarang banyak pengusaha yang menang," kata dia.
Anggota legislatif berasal dari kaderasasi dan bukan sangat berdampak pada partai. Anggota dewan yang bukan kader tidak akan punya rasa memiliki terhadap partai.
"Contoh kecil ada undangan kegiatan partai, maka yang kader sulit sekali menyatakan tidak, sementara yang bukan kader dengan mudah tidak hadir dengan berbagai alasan. Itu hal yang kecil saja pembedanya. Belum lagi lompat partai, itu dia secara kasat mata kelihatan," ujarnya.
Selain mencegah perang antar caleg, pemilu tertutup juga dapat menjaga marwah partai. Setiap orang yang diputuskan di legislatif akan memiliki tanggungjawab yang besar.
"Kalau namanya jiwa, kalau di PPP itu ada namanya ke-PPP-an diajari mengenal partai, keislaman dan lain-lain, kalau tidak pernah ikut, apa yang ada dalam jiwa anggota dewan itu," terangnya.
"Pemilu tertutup itu bisa menjamin partai ada yang menjaganya," sambung dia.
Terlepas itu, PPP tetap menunggu kebijakan pusat dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Hanya saja dia mengakui masih banyak orang yang menunggu hasil gugatan di lembaga itu.
"Ada beberapa dapil yang sudah penuh (caleg), tapi ada juga beberapa di dapil yang masih menunggu keputusan MK," pungkasnya.
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam sistem ini, pemilih memberikan suaranya kepada partai politik, bukan kandidat individual.
Baca SelengkapnyaDi antara tahun 1955 hingga Pemilu 1999, Indonesia sempat mengimplementasikan sistem pemilu proporsional tertutup.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto ingin adanya perubahan sistem politik dimana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurutnya, dengan sistem ini bisa menghemat uang negara
Baca SelengkapnyaMK dianggap menyelamatkan wajah demokrasi Indonesia dengan menolak permohonan PDIP agar sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, sejatinya pesta demokrasi dibuat senyaman dan seaman mungkin
Baca SelengkapnyaAturan sistem tertuang dalam Peraturan Partai (PP) nomor 01 tahun 2023.
Baca SelengkapnyaSalah satu alasan DPR mewacana hal tersebut karena melihat pertarungan dalam Pilkades lebih keras bahkan banyak korban jiwa.
Baca SelengkapnyaDiksi pada undang-undang pemilu tiap calon yang dipilih secara demokratis, tak berarti harus dipilih langsung oleh rakyat.
Baca Selengkapnya"Wacana dua poros sampai saat ini sepertinya masih akan sulit diwujudkan,"
Baca SelengkapnyaPKS menilai dana besar negara untuk perhelatan beberapa Pilkada langsung bisa dialokasikan untuk berbagai program kesejahteraan rakyat.
Baca SelengkapnyaPPP telah memerintahkan para kader untuk intensif melakukan komunikasi ke partai-partai lain di daerah.
Baca SelengkapnyaDiberitakan sebelumnya, Prabowo ingin adanya perubahan sistem politik di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Baca Selengkapnya