Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PPP Sumsel Dukung Pemilu Coblos Partai: Cegah Perang Antar Caleg Separtai

PPP Sumsel Dukung Pemilu Coblos Partai: Cegah Perang Antar Caleg Separtai Wajib kenakan sarung tangan saat pencoblosan suara. ©2020 Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Sistem pemilihan umum proporsional terbuka dinilai banyak mudarat ketimbang keuntungannya. Karena itulah, pemilu tertutup diyakini menjadi solusi tepat dalam mengatasi masalah internal partai.

Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Selatan Agus Sutikno menyebut, banyak hal negatif yang terjadi selama digelar pemilu dengan proporsional terbuka. Berbeda halnya dengan pemilu tertutup seperti 1999 dan 2004.

"PPP ini sudah akan ke 11 kali mengikuti pemilu, dari sana bisa kita amati. Jujur ada plus minus dari kedua itu (tertutup dan terbuka). Tapi sistem tertutup itu lebih baik dan marwah partai terjaga," ungkap Agus, Jumat (10/3).

Menurut dia, penilaian itu berdasarkan fakta yang terjadi selama ini. Mulai dari semakin tak terkontrolnya money politic, perang individual antar calon dalam satu partai dan daerah pemilihan, pengkaderan, membangun partai.

"Saya mengakui memang individualistik dari calon satu partai dan satu dapil ada, calon saling menafikan calon lain dan berkompetisi secara tidak sehat," ujarnya.

Belum lagi adanya calon yang bukan berasal dari hasil pengkaderan. Saat pemilu terbuka, bermunculan calon-calon mendaftar dan menang karena menguasai modal.

Sementara calon dari kader tak bisa berbuat banyak karena minimnya finansial untuk menggaet suara pemilih.

"Saya prihatin, ada calon tiba-tiba mendaftar dan menguasai modal akhirnya menang. Lihat sekarang banyak pengusaha yang menang," kata dia.

Anggota legislatif berasal dari kaderasasi dan bukan sangat berdampak pada partai. Anggota dewan yang bukan kader tidak akan punya rasa memiliki terhadap partai.

"Contoh kecil ada undangan kegiatan partai, maka yang kader sulit sekali menyatakan tidak, sementara yang bukan kader dengan mudah tidak hadir dengan berbagai alasan. Itu hal yang kecil saja pembedanya. Belum lagi lompat partai, itu dia secara kasat mata kelihatan," ujarnya.

Selain mencegah perang antar caleg, pemilu tertutup juga dapat menjaga marwah partai. Setiap orang yang diputuskan di legislatif akan memiliki tanggungjawab yang besar.

"Kalau namanya jiwa, kalau di PPP itu ada namanya ke-PPP-an diajari mengenal partai, keislaman dan lain-lain, kalau tidak pernah ikut, apa yang ada dalam jiwa anggota dewan itu," terangnya.

"Pemilu tertutup itu bisa menjamin partai ada yang menjaganya," sambung dia.

Terlepas itu, PPP tetap menunggu kebijakan pusat dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Hanya saja dia mengakui masih banyak orang yang menunggu hasil gugatan di lembaga itu.

"Ada beberapa dapil yang sudah penuh (caleg), tapi ada juga beberapa di dapil yang masih menunggu keputusan MK," pungkasnya.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengertian Sistem Pemilu Proporsional Tertutup,  Lengkap dengan Kekurangan dan Kelebihannya
Pengertian Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Lengkap dengan Kekurangan dan Kelebihannya

Dalam sistem ini, pemilih memberikan suaranya kepada partai politik, bukan kandidat individual.

Baca Selengkapnya
Pengertian Pemilu Proporsional Tertutup adalah Berikut Ini, Simak Ulasannya
Pengertian Pemilu Proporsional Tertutup adalah Berikut Ini, Simak Ulasannya

Di antara tahun 1955 hingga Pemilu 1999, Indonesia sempat mengimplementasikan sistem pemilu proporsional tertutup.

Baca Selengkapnya
Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, MUI: Gagasan Realistis dan Lebih Maslahat
Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, MUI: Gagasan Realistis dan Lebih Maslahat

Presiden Prabowo Subianto ingin adanya perubahan sistem politik dimana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurutnya, dengan sistem ini bisa menghemat uang negara

Baca Selengkapnya
Palu MK Selamatkan Demokrasi Indonesia
Palu MK Selamatkan Demokrasi Indonesia

MK dianggap menyelamatkan wajah demokrasi Indonesia dengan menolak permohonan PDIP agar sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup

Baca Selengkapnya
Cak Imin Usul Sistem Pemilu Diubah Jadi Lebih Manusiawi: Kompetisinya Sadis, Uang Jadi Panglima
Cak Imin Usul Sistem Pemilu Diubah Jadi Lebih Manusiawi: Kompetisinya Sadis, Uang Jadi Panglima

Menurut Cak Imin, sejatinya pesta demokrasi dibuat senyaman dan seaman mungkin

Baca Selengkapnya
Mengenal Sistem KomandanTe yang Buat Sejumlah Caleg PDIP Terancam Tak Dilantik
Mengenal Sistem KomandanTe yang Buat Sejumlah Caleg PDIP Terancam Tak Dilantik

Aturan sistem tertuang dalam Peraturan Partai (PP) nomor 01 tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Menimbang Untung Rugi Wacana Pemilihan Kades Lewat Parpol
Menimbang Untung Rugi Wacana Pemilihan Kades Lewat Parpol

Salah satu alasan DPR mewacana hal tersebut karena melihat pertarungan dalam Pilkades lebih keras bahkan banyak korban jiwa.

Baca Selengkapnya
Respons Menkum soal Prabowo Ingin Pilkada Dipilih DPRD: Perlu Dipertimbangkan
Respons Menkum soal Prabowo Ingin Pilkada Dipilih DPRD: Perlu Dipertimbangkan

Diksi pada undang-undang pemilu tiap calon yang dipilih secara demokratis, tak berarti harus dipilih langsung oleh rakyat.

Baca Selengkapnya
CSIS Sebut Dua Poros di Pilpres 2024 Sulit Terwujud, Ini Alasannya
CSIS Sebut Dua Poros di Pilpres 2024 Sulit Terwujud, Ini Alasannya

"Wacana dua poros sampai saat ini sepertinya masih akan sulit diwujudkan,"

Baca Selengkapnya
Ketua DPP PKS: Sudah Saatnya Pilkada Langsung Dievaluasi!
Ketua DPP PKS: Sudah Saatnya Pilkada Langsung Dievaluasi!

PKS menilai dana besar negara untuk perhelatan beberapa Pilkada langsung bisa dialokasikan untuk berbagai program kesejahteraan rakyat.

Baca Selengkapnya
2 Bahasan Penting PPP di Rapimnas
2 Bahasan Penting PPP di Rapimnas

PPP telah memerintahkan para kader untuk intensif melakukan komunikasi ke partai-partai lain di daerah.

Baca Selengkapnya
PKS Jakarta Bicara Plus Minus Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD
PKS Jakarta Bicara Plus Minus Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

Diberitakan sebelumnya, Prabowo ingin adanya perubahan sistem politik di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Baca Selengkapnya