Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PSI Siapkan Sistem Pelaporan Kinerja Melawan Korupsi

PSI Siapkan Sistem Pelaporan Kinerja Melawan Korupsi Grace Natalie di Malang. ©2019 Merdeka.com/Darmadi Sasongko

Merdeka.com - Ketum PSI Grace Natalie menegaskan pihaknya merupakan satu-satunya partai politik di Indonesia yang menawarkan sistem pelaporan kinerja anggota dewan kepada publik berbasis aplikasi online.

"Di zaman serba online ini semuanya bisa dinilai dan memberi efek. Kalau nilainya buruk, mereka bisa di-suspend oleh perusahaan masing-masing. Masak hal yang sama tidak bisa diterapkan kepada wakil rakyat?" katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (17/3).

"Selama tidak ada inovasi dengan semangat transparansi dan profesionalisme semacam itu, kita tunggu saja politisi berikutnya yang akan di OTT oleh KPK," tambah caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta III itu.

Orang lain juga bertanya?

Grace menyayangkan adanya kasus yang menjerat Ketum PPP Romahurmuzy. Dam dia menegaskan, penangkapan ini tidak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi dan TKN.

"Peristiwa ini menjadi bukti bahwa di era pemerintahan Pak Jokowi tidak ada tebang pilih. Kalau mau tebang pilih, sebenarnya bisa saja kan jika proses hukum dilakukan setelah pemilu tapi kan tidak? Ini lah wujud nyata komitmen Pak Jokowi terhadap pemberantasan korupsi," tegasnya.

Namun lebih dari itu, dia mengingatkan, peristiwa ini menjadi pengingat bagi semua pihak mengenai pentingnya mereformasi politik di Indonesia. Pasalnya saat ini Indonesia sudah harus meniru mekanisme berlapis pengambilan keputusan di sektor swasta.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kolaborasi Kemenkominfo dengan KPK Lahirkan SDM Berkualitas dan Cegah Korupsi di Pemerintahan
Kolaborasi Kemenkominfo dengan KPK Lahirkan SDM Berkualitas dan Cegah Korupsi di Pemerintahan

Kolaborasi penting dilakukan bersama jejaring badan koordinasi kehumasan dan Dinas Kominfo seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya
Capim KPK Ibnu Basuki Ulas Praktik Korupsi Tak Kunjung Habis, Dorong Monitoring dan Evaluasi Menyeluruh
Capim KPK Ibnu Basuki Ulas Praktik Korupsi Tak Kunjung Habis, Dorong Monitoring dan Evaluasi Menyeluruh

Hal itu disampaikan Ibnu Basuki dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi III DPR.

Baca Selengkapnya
Jokowi Desak DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset: Ini Penting untuk Beri Efek Jera Koruptor
Jokowi Desak DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset: Ini Penting untuk Beri Efek Jera Koruptor

Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.

Baca Selengkapnya
Tim Hukum AMIN: Pemberantasan Korupsi Butuh Political Will Presiden
Tim Hukum AMIN: Pemberantasan Korupsi Butuh Political Will Presiden

Pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. Diperlukan terobosan kebijakan dan langkah politik serius

Baca Selengkapnya
Saat Para Profesor dan Guru Besar Kumpul, Kasih Rekomendasi Problematika Etik Penguasa
Saat Para Profesor dan Guru Besar Kumpul, Kasih Rekomendasi Problematika Etik Penguasa

"Tampak jelas betapa nilai pancasila dan etika di dalam berpolitik dan mentaati hukum itu terjadi degradasi yang amat sangat,"

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR ‘Semprot’ Capim KPK Ibnu Basuki: Saudara Pernah Vonis Bebas Terdakwa Korupsi
Komisi III DPR ‘Semprot’ Capim KPK Ibnu Basuki: Saudara Pernah Vonis Bebas Terdakwa Korupsi

Meski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.

Baca Selengkapnya
Ini Daftar Ratusan Pejabat Indonesia yang Tersandung Korupsi Periode 2004-2022
Ini Daftar Ratusan Pejabat Indonesia yang Tersandung Korupsi Periode 2004-2022

Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Lindungi Masyarakat dari Koperasi Bodong, Jokowi Surati DPR Minta Revisi UU Perkoperasian
Lindungi Masyarakat dari Koperasi Bodong, Jokowi Surati DPR Minta Revisi UU Perkoperasian

Pekan lalu Presiden Joko Widodo telah bersurat ke DPR-RI mengenai revisi UU Perkoperasian.

Baca Selengkapnya
Respons Polri Soal Revisi UU Beri Kewenangan Melakukan Penyadapan dan Galang Intelijen
Respons Polri Soal Revisi UU Beri Kewenangan Melakukan Penyadapan dan Galang Intelijen

Beberapa poin revisi UU Polri menjadi sorotan akan diberi kewenangan pengawasan dan akses blokir ruang siber, penyadapan, sampai penggalangan intelijen.

Baca Selengkapnya
Anies Baswedan Ingin Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Dimiskinkan
Anies Baswedan Ingin Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Dimiskinkan

Calon presiden Anies Baswedan menyampaikan empat poin penting dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Baca Selengkapnya
Galang Dukungan, ASDI Ajak Masyarakat Lawan Dinasti Politik dan Korupsi
Galang Dukungan, ASDI Ajak Masyarakat Lawan Dinasti Politik dan Korupsi

Memilih calon pemimpin masa depan yang bersih terhadap persoalan kejahatan masa lalu.

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Wanti-Wanti Pejabat Negara soal Konflik Kepentingan: Itu Wujud Nyata Korupsi!
Ketua KPK Wanti-Wanti Pejabat Negara soal Konflik Kepentingan: Itu Wujud Nyata Korupsi!

"Conflict of interest (benturan kepentingan) bukan lagi sekedar embrio korupsi melainkan wujud nyata perilaku korupsi itu sendiri," kata Nawawi.

Baca Selengkapnya