Puan Minta Fraksi di DPR Imbau Anggotanya Hadir Paripurna
Merdeka.com - Kehadiran anggota DPR di rapat paripurna menjadi sorotan. Padahal, anggota DPR periode 2019-2024 itu baru dilantik. Tercatat hanya 285 anggota yang hadir dalam rapat kedua paripurna DPR 2019-2024.
Ketua DPR 2019-2024, Puan Maharani berharap kepada komitmen fraksi-fraksi di DPR untuk mengindahkan agenda penting di DPR. Salah satunya adalah rapat paripurna.
"Ke depan kami mengharapkan komitmen pimpinan fraksi supaya bisa mengimbau anggotanya di acara-acara yang perlu kehadiran anggota untuk bisa datang ke acara tersebut," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10).
-
Bagaimana cara menghitung kehadiran anggota DPR? “Oh tadi disebutkan oleh Pak Lodewijk (Wakil Ketua DPR) yang memimpin, disebutkan berapa orang yang izin, berapa orang yang hadir,“ kata Puan, kepada wartawan, usai rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Kamis (13/7).
-
Kenapa Puan Maharani diapresiasi? “Tentu, ini suatu hal yang membanggakan. Karena apa? Karena memang parlemen Indonesia dalam isu kesetaraan gender juga menghadirkan Pimpinan Parlemen atau Ketua DPR dari perempuan. Memang ini justru menjadi kekuatan kita, karena kita sudah memiliki ketua parlemen perempuan yang memang isu kesetaraan gender ini menjadi isu utama pembahasan baik tingkat asean maupun tingkat global,“ pungkasnya.
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Kenapa Puan Maharani dipuji di AIPA? “Mari kita berikan applause untuk ibu Puan Maharani yang menjadi Presiden ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) 2023 sekaligus ketua DPR RI,“ ucapnya.
-
Siapa yang hadir dari Kementerian PUPR di acara jamuan? Tepat pukul 18.53 WITA Presiden Jokowi tiba di GWK didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyana, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno, dan Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.
-
Siapa yang tidak hadir di HUT PP Polri? Namun, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri tak hadir.
Namun Puan tak memungkiri kehadiran anggota yang minim. Sebabnya jumlah tersebut sudah memenuhi kuorum.
"Tata cara aturan memang kuorumnya 231 dan memang rapat paripurna sudah memenuhi kuorum," ujarnya.
Ketua DPP PDIP itu menyebut, pimpinan DPR baru akan mencari formula supaya anggota dewan memiliki komitmen untuk hadir rakyat. Namun, kata Puan, anggota DPR memiliki tanggung jawab di Dapil masing-masing untuk turun bertemu konstituen.
"Jadi memang harus ada formula atau mekanisme yang kemudian nanti mengatur bahwa selain menjadi tanggung jawab untuk turun ke Dapil ada juga tanggung jawab untuk melaksanakan apa fungsi di gedung DPR ini," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dasco mengatakan, DPR akan selalu tunduk dengan aturan dana tata tertib rapat paripurna demi terciptanya keputusan yang demokratis.
Baca SelengkapnyaKehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna (Rapur) selalu saja mengundang tanda tanya
Baca Selengkapnya"jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,” kata puan.
Baca SelengkapnyaDari 541 anggota dewan hanya 272 orang yang hadir. Sementara kursi pimpinan hanya satu orang yang absen.
Baca SelengkapnyaDasco pun tak bisa memastikan apakah rapat pengesahan revisi undang-undang Pilkada dapat digelar secepatnya atau tidak.
Baca SelengkapnyaSidang Paripurna II Tahun 2023-2024 dihadiri anggota DPR sebanyak 154 orang secara fisik sementara yang izin 140 anggota.
Baca SelengkapnyaHanya fraksi Golkar yang hadir dalam agenda rapat penetapan pimpinan Komisi XII itu.
Baca SelengkapnyaHanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen
Baca SelengkapnyaSeharusnya, rapat tersebut dilakukan hari ini, Kamis (22/8) pukul 9.30 wib
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus yang memimpin rapat ini beralasan, pembatasan itu sebagai upaya penerapan protokol kesehatan Covid-19.
Baca SelengkapnyaDPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Puan Maharani ungkap sederet poin kritiknya.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca Selengkapnya