Romy PPP: Saya Korban Pertarungan Pilpres 2019
Merdeka.com - Mantan Ketua Umum PPP Rohamurmuziy atau biasa disapa Romy sempat berurusan dengan KPK karena kasus korupsi. Saat itu, KPK melakukan OTT terhadap Romy pada 15 Maret 2019 di Surabaya.
Romy ditangkap KPK ketika itu saat bersama Kepala Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi. Romy pun divonis menjadi tersangka kasus jual beli jabatan di Kemenag oleh KPK.
Romy yang mengajukan banding pun menjalani hukuman penjara selama satu tahun. Romy divonis bebas ditahun 2020 lalu.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
-
Apa kasus korupsi Eddy Rumpoko? Eddy Rumpoko merupakan terpidana kasus dugaan korupsi dan dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Siapa tersangka korupsi timah yang terlibat dalam kasus ini? Video itu juga menampilkan tersangka korupsi timah yang menyeret suami artis Sandra Dewi, Hervey Moeis dan sosialita Helena Lim.
Romy menyebut kasus korupsi tersebut sebagai sebuah jebakan politik. Romy mengatakan saat itu situasinya adalah satu bulan menjelang Pilpres 2019.
"Saya pada waktu itu hanya satu kata saja, jebakan. Karena semua peristiwa yg sifatnya menjelang Pemilu, apalagi hanya satu bulan, itu nyata adalah sebuah manuver politik," tegas Romy saat ditemui saat acara PPP di Stadion Kridosono, Minggu (8/1).
Romy menuturkan dalam kasusnya itu ada aktor politik di baliknya. Romy juga mengaku dirinya sebagai korban politik saat kasus itu terjadi.
"Apakah itu dilakukan langsung atau tidak langsung tetapi ada aktor politik di balik itu yang membuat itu terlaksana. Saya korban politik akibat pertarungan di Pilpres 2019," ungkap Romy.
(mdk/tin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPP PDIP mengapresiasi hasil kerja kerasnya selama di daerah pemilihan (dapil).
Baca SelengkapnyaRomy menyebut, kemungkinan judicial review di Mahkamah Agung atas kedudukan hukum Nota Dinas tersebut.
Baca SelengkapnyaKPK menyebut Rohidin Mersyah diduga memeras anak buah dan menerima gratifikasi untuk biaya pencalonannya kembali sebagai gubernur dalam Pilkada Bengkulu.
Baca SelengkapnyaBobby mengunggah momen kebersamaannya dengan sang mertua di akun Instagramnya.
Baca SelengkapnyaPDIP akan mengadukan temuan kecurangan itu ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II DPR fraksi PPP Syamsurizal menegaskan pemilu tahun ini penuh kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.
Baca SelengkapnyaMenurut Rommy, penggelembungan suara PSI banyak terungkap, bukan di tingkat TPS, tapi diduga mulai di pleno tingkat kecamatan.
Baca SelengkapnyaKPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Rohidin diduga terlibat kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi untuk pendanaan Pi
Baca SelengkapnyaGolkar mengaku prihatin dengan kasus yang menimpa Rohidin.
Baca SelengkapnyaRonny menyebut kecurangan TSM bisa dilihat dari adanya pengerahan atau mobilisasi kepala desa untuk mendukung salah satu paslon di Pilgub Jateng.
Baca SelengkapnyaBasri Baco mengatakan, Pilkada Jakarta 2024 penuh dengan kekurangan dan kecurangan.
Baca SelengkapnyaRohidin merupakan calon gubernur (Cagub) petahana yang diusung Partai Golkar, PKS, PPP dan Hanura.
Baca Selengkapnya