Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal gaji pimpinan BPIP, Ketua MPR minta masyarakat berprasangka baik

Soal gaji pimpinan BPIP, Ketua MPR minta masyarakat berprasangka baik Zulkifli Hasan. ©2018 Merdeka.com/Hari Ariyanti

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Pimpinan Pejabat dan Pegawai Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP).

Dalam Perpres itu disebutkan gaji pimpinan dan anggota BPIP mencapai puluhan hingga ratusan juta. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP digaji sebesar Rp 112.548.000.

Perihal gaji ini pun kini ramai diperbincangkan publik. Menanggapi ini, Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta kepada masyarakat agar jangan berprasangka buruk.

Orang lain juga bertanya?

Ia mengatakan gaji itu termasuk dana operasional sehingga nilainya cukup besar. Selaku Ketua MPR, dirinya juga mendapat dana operasional sebesar Rp 150 juta per bulan.

"Saya itu ada juga Rp 150 juta tapi dana operasional untuk membantu membayar ini itu dan enggak bisa diambil. Jadi berprasangka baiklah pada tokoh-tokoh kita," jelasnya di rumah dinasnya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (28/5) malam.

Menurut mantan Menteri Kehutanan di era pemerintahan SBY ini, pimpinan dan anggota BPIP merupakan tokoh-tokoh bangsa yang telah teruji. Sehingga perihal gaji tak perlu dipersoalkan.

"Mbak Mega itu kan tokoh kita, Pak Try (Sutrisno), Pak Mahfud (MD) orang-orang yang sudah teruji. Mereka ikhlas ingin mengabdi untuk kebaikan negerinya. Jadi jangan ada prasangka buruk," jelasnya.

Ia menambahkan persoalan gaji itu telah dibantah oleh pimpinan BPIP dan disebut itu merupakan dana operasional. "Yang ada itu biaya operasional. Seperti Ketua MPR itu ada tunjangan operasional. Dana operasional pimpinan MPR, dana operasional anggota MPR ada itu dan penggunaannya untuk operasional bukan gaji," pungkasnya.

Perpres Nomor 42 Tahun 2018 diteken Jokowi pada 23 Mei 2018. Dalam Perpres itu disebutkan gaji Anggota Dewan Pengarah BPIP sebesar Rp 100.811.000. Jumlah anggota BPIP sebanyak delapan orang yaitu Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya. Sementara itu Yudi Latif sebagai Kepala BPIP digaji sebesar Rp 76.500.000 dan wakilnya mendapat Rp 63.750.000. Tingkat penerimaan Rp 51.000.000 dan staf khusus diberikan gaji Rp 36.500.000. (mdk/fik)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Intip, Kisaran Insentif dan Gaji Direksi BPJS Kesehatan
Intip, Kisaran Insentif dan Gaji Direksi BPJS Kesehatan

Tak hanya itu mereka juga menyoroti insentif atau gaji direksi BPJS Kesehtan yang sempat diperbincangkan di tahun 2019 hingga 2020 lalu.

Baca Selengkapnya
Ketua MPR Minta Kebijakan Potong Gaji Pekerja untuk Tapera Dikaji Ulang, Ini Alasannya
Ketua MPR Minta Kebijakan Potong Gaji Pekerja untuk Tapera Dikaji Ulang, Ini Alasannya

Ketua MPR Minta Kebijakan Potong Gaji Pekerja untuk Tapera Dikaji Ulang, Ini Alasannya

Baca Selengkapnya
VIDEO: Komisi VII PDIP Semprot Dirut TVRI-RRI Soal PHK Singgung MBG: Belum Tentu Prabowo Suka
VIDEO: Komisi VII PDIP Semprot Dirut TVRI-RRI Soal PHK Singgung MBG: Belum Tentu Prabowo Suka

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat dengan BSN, RRI, TVRI dan Antara di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/2)

Baca Selengkapnya
Potong Upah Karyawan, Gaji Komisioner BP Tapera Ada yang Mencapai Rp43,3 Juta per Bulan
Potong Upah Karyawan, Gaji Komisioner BP Tapera Ada yang Mencapai Rp43,3 Juta per Bulan

Komite Tapera berhak mendapatkan honorarium, insentif, dan manfaat tambahan lainnya untuk meningkatkan kinerja.

Baca Selengkapnya
Pekerja Tolak Bayar Iuran, BP Tapera: Itu Amanat Undang-Undang
Pekerja Tolak Bayar Iuran, BP Tapera: Itu Amanat Undang-Undang

Heru menegaskan bahwa pemotongan gaji karyawan untuk program Tapera masih belum dilakukan.

Baca Selengkapnya
Dampak Buruk Jika Aturan Tapera Dieksekusi
Dampak Buruk Jika Aturan Tapera Dieksekusi

Kebutuhan rumah pekerja bisa dijawab oleh Manfaat Layanan Tambahan (MLT).

Baca Selengkapnya
Prabowo Minta Buruh Tak Selalu Menuntut Kenaikan Upah, KSPI Jawab Begini
Prabowo Minta Buruh Tak Selalu Menuntut Kenaikan Upah, KSPI Jawab Begini

Said Iqbal mengimbau para bacapres untuk berhati-hati dalam berpendapat khususnya terhadap isu upah.

Baca Selengkapnya
Menko PMK: Program Pensiun Tambahan Bagus Tapi Berat Jika Ditarik Sekarang
Menko PMK: Program Pensiun Tambahan Bagus Tapi Berat Jika Ditarik Sekarang

Dia menekankan, agar program tersebut harus dilakukan dengan pertimbangan matang. Sebab, gaji kebanyakan pekerja belum melampaui rata-rata.

Baca Selengkapnya
Buruh Protes Kenaikan UMP 2024 Tak Sesuai Harapan, Kemenkeu: Kita Jaga Inflasi
Buruh Protes Kenaikan UMP 2024 Tak Sesuai Harapan, Kemenkeu: Kita Jaga Inflasi

Padahal, buruh menuntut kenaikan UMP hingga 15 persen di tahun depan.

Baca Selengkapnya
PKB soal Polemik Kenaikan PPN 12 Persen: Sudah Disetujui DPR, Jalankan Saja
PKB soal Polemik Kenaikan PPN 12 Persen: Sudah Disetujui DPR, Jalankan Saja

Jazilul menyebut, Fraksi PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.

Baca Selengkapnya
Ketua MPR Soal Potongan Gaji Pekerja untuk Tapera: Kalau Bisa Di-hold Sambil Disosialisasi
Ketua MPR Soal Potongan Gaji Pekerja untuk Tapera: Kalau Bisa Di-hold Sambil Disosialisasi

"Kalau memungkinkan bisa dihold sambil sosialisasi masif itu lebih baik," kata Bamsoet

Baca Selengkapnya
Ekonom: Kenaikan Gaji PNS Lebih Tinggi dari Pertumbuhan Ekonomi, Bisa Picu Kesenjangan Sosial
Ekonom: Kenaikan Gaji PNS Lebih Tinggi dari Pertumbuhan Ekonomi, Bisa Picu Kesenjangan Sosial

Tak hanya ke PNS,  pemerintah diminta untuk menaruh perhatian yang sama terhadap pekerja swasta hingga pelaku UMKM.

Baca Selengkapnya