Tiada lagi dalih UU terlambat

Merdeka.com - Setiap kali dikritik atas kegagalannya dalam penyelenggaraan Pemilu 2009, ketua dan anggota KPU punya jawaban jitu: undang-undang pemilu disahkan terlambat, sehingga kami tidak punya waktu untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu dengan baik.

Benar memang, UU No. 10/2008 yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu legislatif pada Pemilu 2009 disahkan terlambat, 31 Maret 2008. Itu artinya sama dengan 12 bulan sebelum hari H Pemilu 2009 yang jatuh pada 9 April 2009.

Dengan waktu yang mepet seperti itu, bisa dipahami jika KPU Pemilu 2009 kedodoran dalam mempersipakan penyelenggaraan Pemilu 2009. Tetapi bukankah hal yang sama juga terjadi pada Pemilu 2004, mengingat UU No. 12/2003 disahkan terlambat juga, 13 bulan sebelum hari H Pemilu 2009 yang jatuh pada 5 April 2004?

Mengapa KPU Pemilu 2004 sukses menyelenggarakan Pemilu 2009, padahal pemilu presiden merupakan pengalaman pertama kali di republik ini? Jika ditanya demikian, KPU Pemilu 2009 punya dalih: betul undang-undang sama-sama terlambat, bedanya KPU 2004 dilantik 2 tahun sebelum pemilu, sementara KPU 2009 dilantik 1 tahun sebelum pemilu.

Singkatnya KPU 2004 punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2004, sedangkan KPU 2009 tidak punya waktu untuk bersiap-siap. Logis, masuk akal.

Lebih bisa dipahami karena anggota KPU 2009 bukanlah orang-orang yang punya pengalaman mengurus pemilu. Jadi, kalau KPU 2009 gagal menyelenggarakan pemilu, yang salah bukan mereka, tetapi mereka yang mengangkatnya, yaitu timsel, DPR dan presiden!

Ketua KPU baru, Husni Kamil, bersama 6 rekannya, yaitu Sigit Pamungkas, Ida Budhiati, Arif Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay, dan Juri Ardiantoro, tentu menyadari; mereka kini, tidak punya dalih lagi, bahwa undang-undang terlambat dan KPU dilantik terlambat, seandainya penyelenggaraan Pemilu 2014 kembali amburadul.

RUU Pemilu Legislatif sebagai pengganti UU No. 10/2008, sudah disahkan Kamis (12/4) lalu. Memang belum diundangkan, tetapi pengundangan undang-undang tidak boleh lebih dari 1 bulan. Sementara pada saat yang bersamaan, mereka juga dilantik oleh Presiden SBY di Istana Negara.

Itu artinya, KPU 2014 punya waktu 2 tahun atau 24 bulan untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2014. Waktu ini jelas cukup. Apalagi kali ini adalah pemilu keempat setelah Orde Baru tumbang, atau pemilu presiden ketiga. Jelas, dari sisi waktu cukup, dari sisi pengalaman sudah banyak.

Jadi, tidak ada alasan lagu buat KPU 2014 untuk tidak sukses dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. (mdk/did)