Penyebab Jatuhnya Kabinet Sukiman pada Masa Demokrasi Liberal, Simak Latarnya

Merdeka.com - Indonesia pernah menganut sistem Demokrasi Liberal pada tahun 1950-1959. Sistem yang disebut dengan sistem kabinet parlementer ini memiliki landasan UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950).

Dalam sistem kabinet parlementer, para kabinet atau para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Pemerintahan pada masa Demokrasi Parlementer dijalankan oleh tujuh kabinet dengan masa jabatan berbeda.

Ketujuh kabinet itu adalah Kabinet Natsir dengan masa jabatan antara 6 September 1950 ± 18 April 1951, Kabinet Sukiman dengan masa jabatan antara 26 April 1951 ± 26 April 1952, Kabinet Wilopo dengan masa jabatan antara 19 Maret 1952 ± 2 Juni 1953, Kabinet Ali Sastroamidjojo I dengan masa jabatan antara 31 Juli 1953 ± 24 Juli 1955, Kabinet Burhanuddin Harahap dengan masa jabatan antara 12 Agustus 1955 ± 3 Maret 1956, Kabinet Ali Sastroamidjojo II dengan masa jabatan antara 24 Maret 1956 ± 14 Maret 1957, dan Kabinet Djuanda (Kabinet Karya) dengan masa jabatan antara 9 April 1957 ± 10 Juli 1959.

Berikut merdeka.com merangkum penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman dan program kerjanya selama masa Demokrasi Liberal:

Penyebab Jatuhnya Kabinet Natsir (1950-1951) Sebelum Digantikan Kabinet Sukiman

Kabinet Natsir merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Masyumi. PNI sebagai partai kedua terbesar lebih memilih kedudukan sebagai oposisi.

Penyebab jatuhnya kabinet pertama yaitu kabinet Natsir diduga karena munculnya mosi tidak percaya terhadap Kabinet Natsir. Hal itu dilatari oleh terjadinya pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Masalah dalam keamanan negeri, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, dan Gerakan RMS. Perundingan-perundingan masalah Irian Barat juga mulai dirintis, namun mengalami jalan buntu.

Mosi itu disampaikan kepada parlemen tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh kemenangan, sehingga pada tanggal 21 Maret 1951 Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada presiden.

Program Kerja Kabinet Sukiman

Setelah Kabinet Natsir runtuh, kemudian digantikan dengan kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman terdiri dari koalisi Masyumi dengan PNI dan sejumlah partai kecil. Kabinet koalisi itu dipimpin oleh Sukiman dan kemudian lebih dikenal dengan sebutan Kabinet Sukiman.

Program kerja Kabinet Sukiman hampir sama dengan kabinet sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Keamanan : menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman.

2. Sosial-Ekonomi : mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani serta mempercepat usaha penempatan bekas pejuang di lapangan usaha.

3. Mempercepat pelaksanaan pemilu dan terlaksananya otonomi daerah

4. Menyiapkan undang-undang tentang :

a. Pengakuan serikat buruh

b. Perjanjian kerja sama

c. Penetapan upah minimum

d. Penyelesaian pertikaian buruh

5. Politik luar negeri: menjalankan secara bebas dan aktif serta memasukkan Irian Barat ke wilayah RI secepatnya.

Penyebab Jatuhnya Kabinet Sukiman (1951-1952)

Tak bertahan lama pula, setahun setelahnya Kabinet Sukiman juga mengalami kejatuhan. Penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman yaitu karena ketidakstabilan karena mengalami masalah-masalah seperti krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah.

Kabinet Sukiman juga memiliki program perebutan kembali Irian Barat dari tangan Belanda, meskipun belum juga membawa hasil.

Selain itu hubungan Kabinet Sukiman dan militer tidak baik yang terlihat kala pemerintah menghadapi pemberontakan yang terjadi di Jawa Barat, Jawa tengah, dan Sulawesi Selatan yang kurang tegas.

Posisi Kabinet Sukiman semakin di ujung tanduk ketika terjadinya pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri Subardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran mengenai bantuan ekonomi dan militer berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA) atau Undang-undang Kerja Sama Keamanan.

Kerja sama tersebut dinilai sangat merugikan politik luar negeri bebas-aktif yang dianut Indonesia, karena Indonesia harus lebih memerhatikan kepentingan Amerika Serikat.

Tak hanya itu, Kabinet Sukiman dituduh telah memasukkan Indonesia ke dalam Blok Barat melansir dari Jurnal Online Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Riau.

Akhirnya Kabinet Sukiman mengalami kejatuhan dan digantikan oleh Kabinet Wilopo. (mdk/amd)