Ibu Kota Negara

Rencananya, Basilia Nusantara ini akan diberi nama pelindung Santo Fransiskus Xaverius.

Istana Kepresidenan di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur siap menjadi tuan rumah perayaan bersejarah HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menyinggung soal pemindahan ibu kota negara oleh pemerintah di peringatan hari lahir Bung Karno ke-123.

Seperti apa penampakan dari kemegahan ibu kota baru Mesir?

Luas rumah menteri di IKN ternyata lebih kecil daripada rumah dinas menteri di Jakarta. Hal itu sempat dikeluhkan Menko Luhut. Lantas seperti apa penampakannya?

Lantas, benarkah Jakarta bukan lagi Ibu Kota sejak 15 Februari 2024? Simak penjelasan berikut.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah berencana untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Jumlah ASN yang pindah ke depannya akan ditentukan dari skala prioritas yang dilihat dari hasil perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.

Melihat adanya investor asli Kalimantan Timur yang turut serta dalam pembangunan IKN, Jokowi pun menilai hal tersebut sangat baik.

Masih banyak pihak yang menanyakan alasan pemindahan Ibu Kota ke IKN Nusantara.

Bandara IKN merupakan bandara khusus yang digunakan untuk mendukung pelayanan kegiatan pemerintahan dan mendukung konektivitas di Ibu Kota Nusantara.

Jokowi bersama rombongan juga akan bermalam di kawasan IKN.

Kini klub itu berkompetisi di Pegadaian Liga 2 dan bermarkas di Boyolali

Pemindahan PNS ke Ibu Kota Nusantara diperlukan agar pembangunan tak Jawa Sentris, tapi Indonesia Sentris.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara dan pelestarian lingkungan diharapkan dapat berjalan serasi dengan mengoptimalkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Gubernur diizinkan untuk mengangkat staf khusus untuk membantu di pemerintahan.

Dewan Kawasan yang dipimpin wakil presiden akan menyinkronkan pembangunan Jakarta dengan wilayah sekitar.

Sebelum ditetapkan untuk layak huni, Kementerian PUPR melakukan pemeriksaan atau komisioning pada Juli 2024.

Pemerintah mengajukan perubahan UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.