Ini Kunci Sukses Transformasi Digital di Sektor Publik
Merdeka.com - Gaung transformasi digital saat ini begitu nyaring. Seluruh industri berlomba-lomba mempercepat upaya transformasi digital. Ditambah lagi dengan keyakinan dari hasil riset Google, Temasek, dan Bain & Company 2021.
Riset itu menyebutkan bahwa ekonomi digital di Republik ini akan terus merangkak naik. Pada 2021 kontribusi ekonomi digital negeri ini telah mencapai USD70 miliar. Angka ini melonjak hingga USD146 miliar pada 2025.
Meski begitu, untuk melakukan transformasi digital dengan cepat tidaklah mudah. Ada beberapa tantangan yang harus dilalui. Terlebih pada sektor layanan publik. Hal itu seperti disampaikan Yudhistira Nugraha, Kepala Jakarta Smart City.
-
Apa saja yang dibutuhkan untuk transformasi digital di Indonesia? Ada dua hal yang menjadi poin penting. Pertama, talenta dan yang kedua adalah infrastruktur digital.
-
Apa saja tantangan media siber di pemilu? Tantangan inilah yang akan dihadapi media massa dalam menghasilkan jurnalisme berkualitas.
-
Bagaimana Kemenkominfo menghilangkan kesenjangan digital? 'Saya kira semua berkomitmen menghilangkan yang namanya digital devide sehingga tidak ada yang tertinggal, no one left behind,' tandasnya.
-
Bagaimana cara mencapai inklusi digital? Mencapai inklusi digital melibatkan berbagai upaya dan strategi yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, organisasi nirlaba, dan masyarakat secara keseluruhan.
-
Mengapa situs web penting di era digital? Dengan adanya situs web, informasi dapat disebarluaskan dengan cepat dan efisien, menjadikannya alat yang sangat penting dalam era digital saat ini.
-
Mengapa inklusi digital penting untuk masyarakat? Inklusi digital penting untuk masyarakat yang lebih berkembang.
"Transformasi digital di sektor publik tidak hanya semata-mata membuat aplikasi saja. Tetapi bagaimana sebuah layanan digital harus bisa memberikan pengalaman utuh bagi masyarakatnya," kata Yudhistira saat diskusi Collaboration Week yang digelar Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi (MIKTI) di Jakarta, Selasa (27/9).
Menurut dia, ketika pengalaman pengguna sudah dirasakan, tahap selanjutnya adalah bagaimana masyarakat mau kembali lagi menggunakan layanan digital. Oleh sebab itu, harus ada pemicu yang mampu membuat masyarakat kembali lagi menggunakan layanan tersebut.
"Ujungnya adalah ketergantungan masyarakat pada layanan itu. Konsepnya seperti layanan Gojek. Dulu hanya GoRide saja, sekarang banyak fitur yang bisa digunakan penggunanya, contohnya GoFood dan seterusnya. Jadi ini seperti membuat ekosistem layanan publik," ungkap dia.
Ia pun tak menampik jika masih ada egosektoral yang kerap terjadi. Egosektoral ini maksudnya adalah setiap dinas atau bahkan kecamatan memiliki aplikasi masing-masing. Hal itu jelas tak efisien bagi masyarakat.
"Bayangkan kalau masyarakat harus download satu per satu aplikasi. Setelah dari dinas perizinan selesai, download aplikasi untuk dinas selanjutnya. Egosektoral ini memang menjadi tantangan juga untuk kami," tutur dia.
Di sisi lain, pemerintah, kata dia, pada dasarnya memiliki segudang data yang diperlukan bagi masyarakatnya. Dengan modal itu, mampu memberikan layanan yang diinginkan oleh warga. Ia pun menyontohkan raksasa teknologi Facebook, Instagram, dan Google. Cara kerja yang dilakukan perusahaan besar itu menggunakan data.
"Pemerintah bisa kasih layanan lantaran punya data. Kita lihat Facebook, Google, dan lain-lain, itu semua berdasarkan data. Jadi, pemerintah itu punya akses mengenerate data," jelas Yudhistira. (mdk/faz)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Analis Utama Politik Keamanan LAB 45 Christian Guntur Lebang menjelaskan, infrastruktur digital dan akses internet masih menjadi persoalan utama.
Baca SelengkapnyaDengan adanya teknologi digital, proses administrasi dan pelayanan publik dapat dijalankan dengan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.
Baca SelengkapnyaMasih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk menerapkan SPBE.
Baca SelengkapnyaSetidaknya, ada beberapa langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah.
Baca SelengkapnyaInovasi merupakan kunci untuk menciptakan pelayanan yang lebih cepat, murah, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
Baca SelengkapnyaSeperti yang diketahui bahwa teknologi berkembang begitu pesat sehingga memaksa berbagai sektor untuk cepat beradaptasi.
Baca SelengkapnyaSPBE menjadi faktor penting untuk mendukung operasional keseharian pemerintahan.
Baca Selengkapnya"Kedepan kita tahu tantangan akan makin berat. Ada apa dikit viralkan ke depan makin banyak tuntutan masyarakat itu," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaAngka itu didapat dari hasil survei yang dilakukan Kementerian Kominfo.
Baca SelengkapnyaPemerintah tengah berupaya mempercepat penerapan Sistem Pemerinta Berbasis Elektronik.
Baca SelengkapnyaDalam 4 bulan terakhir ini, Kementerian ATR berhasil meningkatkan jumlah kantor pertanahan.
Baca SelengkapnyaKini semakin banyak perusahaan yang memanfaatkan perubahan peraturan yang menguntungkan yang dibawa oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Baca Selengkapnya