Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pakai Aplikasi Aksara, Bappenas Kawal Pemantauan & Pelaporan Aksi PRK di Jawa Tengah

Pakai Aplikasi Aksara, Bappenas Kawal Pemantauan & Pelaporan Aksi PRK di Jawa Tengah Sosialisasi Pembangunan Rendah Karbon dan Workshop PEP Aksi Pembangunan Rendah Karbon melalui Aplika. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Sekretariat Program Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) bersama Bappeda Provinsi Jawa Tengah menghelat sosialisasi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Workshop PEP Aksi Pembangunan Rendah Karbon melalui Aplikasi AKSARA. Kegiatan ini dihadiri seluruh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah secara daring dan luring pada 8-10 Maret tahun ini.

Irfan Darliazi Yananto, mewakili Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas, mengatakan kegiatan bertujuan memperkuat komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan PRK sekaligus peningkatan kapasitas SDM pemda melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca melalui aplikasi AKSARA.

Kegiatan ini juga dapat memperkuat PRK sebagai salah satu elemen penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jateng.

Orang lain juga bertanya?

“PRK memiliki dua fokus utama, yaitu perbaikan kualitas perencanaan pembangunan menuju ekonomi hijau dan pelaksanaan PRK pada lima bidang; energi, lahan, industri, limbah, dan kawasan pesisir dan lautan (blue carbon). Kami berharap provinsi Jawa Tengah dapat memperkuat pencapaian tersebut dengan kegiatan ini,” ujar fran dalama keterangan resminya, Rabu (10/3).

Dia menjelaskan AKSARA tidak hanya untuk pemantauan dan evaluasi, tapi dapat juga dikembangkan untuk tujuan perencanaan. Modul perencanaan masih dalam proses, saat ini sudah berjalan untuk pemantauan dan evaluasi.

Agung Tejo Prabowo, Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menyatakan berdasarkan rekaman pelaporan data AKSARA Pemprov Jawa Tengah yang dilakukan 1.314 aksi mitigasi perubahan iklim, dengan capaian potensi penurunan emisi GRK kumulatif mencapai 9,58 juta ton CO2eq (karbon dioksida equivalen) hingga tahun 2020.

“Kegiatan ini ke depan diharapkan dapat didukung dengan pelaporan dari 35 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam mengelola dan melaporkan kegiatan yang mendukung pengurangan emisi GRK di wilayah masing-masing,” jelas dia.

Kami menyambut baik kegiatan dari Sekretariat PPRK Bappenas di Jawa Tengah dengan topik 'Peran Emisi Pengurangan GRK Daerah sebagai Kinerja Pembangunan Daerah'. Artinya capaian masing-masing pemkab/pemkot dalam PEP penurunan GRK melalui aplikasi AKSARA akan kami nilai sebagai bagian dari kinerja pembangunan daerah,” pungkas Agung.

Dengan perubahan paradigma perencanaan pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas melakukan pemutakhiran sistem pemantauan yang selama ini dilakukan melalui PEP Online menjadi aplikasi AKSARA. Sebagai perwujudan transformasi PEP Online dalam mengakomodasi upaya pemantauan indikator-indikator pembangunan rendah karbon, seperti intensitas emisi dengan tetap memantau potensi penurunan emisi karbon.

Untuk Pembangunan Rendah Karbon

Aplikasi AKSARA bertujuan untuk mendukung kegiatan perencanaan, pemantauan dan evaluasi PRK. AKSARA menjadi platform perekaman aksi PRK yang transparan, akurat, lengkap, konsisten, dan terintegrasi. Aplikasi ini dapat diakses di laman pprk.bappenas.go.id/AKSARA untuk menggali berbagai informasi mengenai Pembangunan Rendah Karbon.

Dalam pelaksanaan PRK, tidak hanya aspek daya dukung dan daya tampung yang menjadi fokus analisis, tapi juga aspek ekonomi dan sosial. Contohnya, hutan mangrove yang memiliki potensi unggul di ketiga aspek tersebut. Selain mengurangi emisi GRK dengan menyerap karbon, mangrove dapat meningkatkan keberlanjutan lingkungan sekitarnya dengan menahan abrasi dan menjadi habitat bagi biota pesisir.

Di aspek ekonomi, pengelolaan hutan bakau yang baik dapat menjadi peluang ekonomi bagi kelompok masyarakat sekitarnya melalui penciptaan ekowisata yang menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan mereka. (mdk/sya)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemkot Pasuruan Bersama KPK Gelar Sosialisasi Anti Korupsi
Pemkot Pasuruan Bersama KPK Gelar Sosialisasi Anti Korupsi

Pemerintah Kota Pasuruan bersama dengan KPK Republik Indonesia menggelar Sosialisasi Anti Korupsi.

Baca Selengkapnya
Transformasi Layanan, Transaksi Pengeluaran Anggaran Daerah Bisa Dipantau Secara Real Time
Transformasi Layanan, Transaksi Pengeluaran Anggaran Daerah Bisa Dipantau Secara Real Time

Digitalisasi merupakan kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui inovasi layanan pengelolaan keuangan berbasis digital.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Dorong Pemda Perkuat Kerjasama Kelola Sampah, Perubahan Perilaku Penting Dilakukan
Kemendagri Dorong Pemda Perkuat Kerjasama Kelola Sampah, Perubahan Perilaku Penting Dilakukan

Pembangunan daerah sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan atau terpadu dari pembangunan nasional.

Baca Selengkapnya
Ganjar Bawa Jateng jadi Provinsi Good Governance, Ini Program yang Bisa Ditiru Daerah Lain
Ganjar Bawa Jateng jadi Provinsi Good Governance, Ini Program yang Bisa Ditiru Daerah Lain

Sejumlah program menjadi kunci Jateng meraih penghargaan sebagai provinsi Good Governance.

Baca Selengkapnya
Kepatuhan Bayar Pajak Kendaraan Tinggi, Ditjen Keuda Kemendagri Dapat Penghargaan dari Jasa Raharja
Kepatuhan Bayar Pajak Kendaraan Tinggi, Ditjen Keuda Kemendagri Dapat Penghargaan dari Jasa Raharja

Maurits menambahkan, Kemendagri konsisten dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bersama tim pembina Samsat turun ke berbagai daerah.

Baca Selengkapnya
KLHK Ingatkan Peran Penting Industri dan Masyarakat Cegah Kerusakan Lingkungan
KLHK Ingatkan Peran Penting Industri dan Masyarakat Cegah Kerusakan Lingkungan

Kehadiran peran masyarakat dalam pengawasan akan berdampak lebih baik bagi pemerintah dan dunia usaha.

Baca Selengkapnya
Jurus Jitu KPK Cegah Politik Uang di Pemilu 2024, Gaungkan 'Hajar Serangan Fajar'
Jurus Jitu KPK Cegah Politik Uang di Pemilu 2024, Gaungkan 'Hajar Serangan Fajar'

KPK turut bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalankan aplikasi JAGA Pemilu.

Baca Selengkapnya
KLHK Rilis Pengawasan Koherensi Perencanaan Lingkungan Hidup di Delapan Provinsi
KLHK Rilis Pengawasan Koherensi Perencanaan Lingkungan Hidup di Delapan Provinsi

Pengawasan yang baru tersebut telah mendapatkan dukungan dari berbagai pengampu kepentingan internal KLHK maupun eksternal.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Dia Kunci Penting untuk Atasi Polusi Udara Jakarta
Ternyata, Ini Dia Kunci Penting untuk Atasi Polusi Udara Jakarta

Tanpa data dan literasi terhadap data, tidak akan ada kesadaran publik, permintaan kepada pemerintah dan aksi-aksi udara bersih dari masyarakat.

Baca Selengkapnya
IKP Fest Kabupaten Bekasi 2023, Ajang Penilaian Perangkat Daerah dalam Menyelesaikan Keluhan Warga
IKP Fest Kabupaten Bekasi 2023, Ajang Penilaian Perangkat Daerah dalam Menyelesaikan Keluhan Warga

IKP Fest 2023 digelar agar perangkat daerah merespons sekaligus menindaklanjuti aspirasi warga melalui SP4N-LAPOR! dan membuat konten sosmed berkualitas.

Baca Selengkapnya
Peningkatan Suhu Bumi Harus Segera Diantisipasi
Peningkatan Suhu Bumi Harus Segera Diantisipasi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan razia uji emisi akan tetap berlangsung hingga akhir tahun 2023.

Baca Selengkapnya