Pakai Aplikasi Aksara, Bappenas Kawal Pemantauan & Pelaporan Aksi PRK di Jawa Tengah
Merdeka.com - Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Sekretariat Program Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) bersama Bappeda Provinsi Jawa Tengah menghelat sosialisasi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Workshop PEP Aksi Pembangunan Rendah Karbon melalui Aplikasi AKSARA. Kegiatan ini dihadiri seluruh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah secara daring dan luring pada 8-10 Maret tahun ini.
Irfan Darliazi Yananto, mewakili Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas, mengatakan kegiatan bertujuan memperkuat komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan PRK sekaligus peningkatan kapasitas SDM pemda melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca melalui aplikasi AKSARA.
Kegiatan ini juga dapat memperkuat PRK sebagai salah satu elemen penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jateng.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Apa tujuan utama PPPK? Seleksi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada tenaga kerja honorer dan non-ASN agar mendapatkan status yang lebih jelas dan perlindungan sebagai aparatur negara.
-
Bagaimana Kemnaker mengajak masyarakat memanfaatkan BPVP? Selain itu, pria yang juga menjabat sebagai Plt. Dirjen Binalavotas ini mengajak masyarakat Belitung untuk memanfaatkan keberadaan BPVP dan menyebarluaskan informasi terkait program-program pelatihan yang ada di BPVP.
-
Apa tugas utama PPKA? Dalam video yang diunggah oleh akun YouTube Ambang HL menjelaskan bahwa petugas PPKA memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengatur lalu lintas perjalanan kereta api di stasiun.
-
Bagaimana PPK menjalankan tugasnya? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPK meliputi persiapan logistik, rekrutmen saksi, pengadaan tempat pemungutan suara, penyusunan DPT, pelaksanaan kampanye, penyaluran logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara, hingga pelaporan hasil pemilu ke KPU/KIP setempat.
-
Apa tugas utama PPK Pilkada? Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tugas PPK diatur dalam ayat (1) pasal 8 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, meliputi:Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap.Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemilihan.Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
“PRK memiliki dua fokus utama, yaitu perbaikan kualitas perencanaan pembangunan menuju ekonomi hijau dan pelaksanaan PRK pada lima bidang; energi, lahan, industri, limbah, dan kawasan pesisir dan lautan (blue carbon). Kami berharap provinsi Jawa Tengah dapat memperkuat pencapaian tersebut dengan kegiatan ini,” ujar fran dalama keterangan resminya, Rabu (10/3).
Dia menjelaskan AKSARA tidak hanya untuk pemantauan dan evaluasi, tapi dapat juga dikembangkan untuk tujuan perencanaan. Modul perencanaan masih dalam proses, saat ini sudah berjalan untuk pemantauan dan evaluasi.
Agung Tejo Prabowo, Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menyatakan berdasarkan rekaman pelaporan data AKSARA Pemprov Jawa Tengah yang dilakukan 1.314 aksi mitigasi perubahan iklim, dengan capaian potensi penurunan emisi GRK kumulatif mencapai 9,58 juta ton CO2eq (karbon dioksida equivalen) hingga tahun 2020.
“Kegiatan ini ke depan diharapkan dapat didukung dengan pelaporan dari 35 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam mengelola dan melaporkan kegiatan yang mendukung pengurangan emisi GRK di wilayah masing-masing,” jelas dia.
Kami menyambut baik kegiatan dari Sekretariat PPRK Bappenas di Jawa Tengah dengan topik 'Peran Emisi Pengurangan GRK Daerah sebagai Kinerja Pembangunan Daerah'. Artinya capaian masing-masing pemkab/pemkot dalam PEP penurunan GRK melalui aplikasi AKSARA akan kami nilai sebagai bagian dari kinerja pembangunan daerah,” pungkas Agung.
Dengan perubahan paradigma perencanaan pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas melakukan pemutakhiran sistem pemantauan yang selama ini dilakukan melalui PEP Online menjadi aplikasi AKSARA. Sebagai perwujudan transformasi PEP Online dalam mengakomodasi upaya pemantauan indikator-indikator pembangunan rendah karbon, seperti intensitas emisi dengan tetap memantau potensi penurunan emisi karbon.
Untuk Pembangunan Rendah Karbon
Aplikasi AKSARA bertujuan untuk mendukung kegiatan perencanaan, pemantauan dan evaluasi PRK. AKSARA menjadi platform perekaman aksi PRK yang transparan, akurat, lengkap, konsisten, dan terintegrasi. Aplikasi ini dapat diakses di laman pprk.bappenas.go.id/AKSARA untuk menggali berbagai informasi mengenai Pembangunan Rendah Karbon.
Dalam pelaksanaan PRK, tidak hanya aspek daya dukung dan daya tampung yang menjadi fokus analisis, tapi juga aspek ekonomi dan sosial. Contohnya, hutan mangrove yang memiliki potensi unggul di ketiga aspek tersebut. Selain mengurangi emisi GRK dengan menyerap karbon, mangrove dapat meningkatkan keberlanjutan lingkungan sekitarnya dengan menahan abrasi dan menjadi habitat bagi biota pesisir.
Di aspek ekonomi, pengelolaan hutan bakau yang baik dapat menjadi peluang ekonomi bagi kelompok masyarakat sekitarnya melalui penciptaan ekowisata yang menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan mereka. (mdk/sya)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Kota Pasuruan bersama dengan KPK Republik Indonesia menggelar Sosialisasi Anti Korupsi.
Baca SelengkapnyaDigitalisasi merupakan kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui inovasi layanan pengelolaan keuangan berbasis digital.
Baca SelengkapnyaPembangunan daerah sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan atau terpadu dari pembangunan nasional.
Baca SelengkapnyaSejumlah program menjadi kunci Jateng meraih penghargaan sebagai provinsi Good Governance.
Baca SelengkapnyaMaurits menambahkan, Kemendagri konsisten dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bersama tim pembina Samsat turun ke berbagai daerah.
Baca SelengkapnyaKehadiran peran masyarakat dalam pengawasan akan berdampak lebih baik bagi pemerintah dan dunia usaha.
Baca SelengkapnyaKPK turut bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalankan aplikasi JAGA Pemilu.
Baca SelengkapnyaPengawasan yang baru tersebut telah mendapatkan dukungan dari berbagai pengampu kepentingan internal KLHK maupun eksternal.
Baca SelengkapnyaTanpa data dan literasi terhadap data, tidak akan ada kesadaran publik, permintaan kepada pemerintah dan aksi-aksi udara bersih dari masyarakat.
Baca SelengkapnyaIKP Fest 2023 digelar agar perangkat daerah merespons sekaligus menindaklanjuti aspirasi warga melalui SP4N-LAPOR! dan membuat konten sosmed berkualitas.
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan razia uji emisi akan tetap berlangsung hingga akhir tahun 2023.
Baca Selengkapnya