Pemerintah Diharapkan Segera Keluarkan Regulasi IoT
Merdeka.com - Para pelaku industri berharap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk segera mengeluarkan regulasi terkait dengan Internet of Things (IoT. Kehadiran regulasi ini dinilai akan membantu pengembangkan IoT di Indonesia.
Diungkapkan pendiri Indonesia IoT Forum, Teguh Prasetya, Kemkominfo saat ini sedang menyusun rancangan Peraturan Menteri (Permen) izin kelas yang menggabungkan beberapa Permen, keputusan menteri, dan peraturan direktur jenderal berbasis izin kelas seperti SRD, WLAN 2.4GHz, WLAN 5.8GHz, Low Power Device, DSRC, LAA, serta IoT.
"Regulasi ini nantinya akan membuka kesempatan bagi teknologi jaringan LPWAN lain, selain yang berbasis seluler seperti Narrowband IoT (NB–IoT), untuk dapat beroperasi secara legal di Indonesia. Perangkat IoT juga akhirnya memiliki landasan regulasi ketika mengurus sertifikasi perangkat dari ditjen SDPPI atau lebih dikenal dengan sertifikasi Postel," ujar Teguh Prasetya, Founder Indonesia IoT Forum dalam keterangannya seperti dikutip dari Liputan6.com, Sabtu (2/11).
-
Apa yang diusulkan Kemenkominfo terkait AI? 'Kita mengusulkan agar bagaimana digital divide bisa dihilangkan dengan mengedepankan inklusivitas dari semua negara yang mengembangkan AI,' tutur Wamenkominfo Nezar Patria dalam Ministerial Session Regional Approach to Advance Ethical Governance of Artificial Intelligence, di Brdo Congress Centre, Slovenia, Senin (5/2).
-
Kenapa Menkominfo ingin membuat regulasi khusus untuk kecepatan internet? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan pemerintah memberikan perhatian khusus mengenai kecepatan internet. Menurutnya, kecepatan internet Indonesia masih rendah dengan angka 24,9 Mbps. Angka itu bawah Philipina, Kamboja, dan Laos, menurutnya Indonesia hanya unggul dari Myanmar dan Timor Leste di kawasan Asia Tenggara.
-
Apa yang diharapkan dari komitmen Menkominfo? Abi Rekso selaku Sekretaris Eksekutif Said Aqil Siroj Institute, berharap sikap dan komitmen Menteri Kominfo yang baru ini konsisten.
-
Apa saja yang mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia? Program utama 'Peta Jalan Indonesia Digital 2022-2024' menjadi bukti nyata. Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 100 ribu menara BTS yang tersebar di seluruh negeri, yang memberikan akses internet ke lebih dari 94% kota di Indonesia.
-
Bagaimana cara Kominfo menyusun regulasi AI? Menteri Budi Arie menyatakan Indonesia menggunakan pendekatan horizontal dan vertikal untuk menyusun regulasi yang berkaitan dengan teknologi AI. Menurutnya, pendekatan horizontal melalui pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi serta Surat Edaran Menteri Kominfo tentang Etika AI.
-
Kenapa Kemkominfo dorong kemajuan teknologi? Kami lakukan untuk mendorong kemajuan teknologi dan ekonomi bangsa yang lebih baik dan membuka berbagai ruang bagi masyarakat Indonesia,' pungkasnya.
Menurut Teguh, berbagai pilihan dalam pemanfaatan IoT diperlukan karena tidak semua solusinya dapat dipaksakan menggunakan satu teknologi. Sebagai gambaran, aplikasi jaringan IoT di daerah rural yang hampir tidak ada manusia dengan penggunaan data yang kecil, mungkin tidak akan masuk dalam skala investasi layanan jaringan NB–IoT.
Sebaliknya, solusi IoT untuk Smart City yang ada di pusat kota bisa menggunakan layanan NB–IoT yang saat ini sudah tersedia.
Indonesia IoT Forum sendiri saat ini sedang melakukan kampanye IoT Goes to Market di lima kota. Sebanyak 4 kota telah disinggahi, yaitu Bandung, Jakarta, Bali, dan Medan.
"Dari keempat kota tersebut, banyak masukan untuk segera go to market dan semua pihak sepakat bahwa harus ada kolaborasi, tidak bisa hanya bergantung pada satu teknologi untuk kebutuhan industri maupun ritel yang unik di Indonesia," tambah Teguh.
Sumber: Liputan6.com
Reporter: Andina Librianty (mdk/faz)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berikut bentuk kolaborasi antara Kominfo dengan ASIOTI.
Baca SelengkapnyaNilai pasar internet of things (IoT) terlihat tumbuh dari tahun ke tahun.
Baca SelengkapnyaJika para importir barang elektronik merek luar negeri telat merespons dengan tidak membuka pabrik di Indonesia, maka harga produknya akan menjadi lebih mahal.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi juga telah menegaskan bahwa produk-produk yang dapat diproduksi dalam negeri sebaiknya tidak perlu diimpor.
Baca SelengkapnyaTak hanya pemerintah, parlemen Hong Kong pun membentuk subkomite khusus untuk mendorong pengembangan teknologi Web3 dan aset virtual di wilayah itu.
Baca SelengkapnyaMenteri Budi Arie menyatakan Indonesia menggunakan pendekatan horizontal dan vertikal untuk menyusun regulasi yang berkaitan dengan teknologi AI.
Baca SelengkapnyaUpaya-upaya menumbuhkan pengembangan ekonomi digital perlu kerja bersama.
Baca SelengkapnyaTeten menjelaskan, revisi Permendag tersebut saat ini tengah di bahas di Istana Negara.
Baca SelengkapnyaPeraturan aset kripto dituangkan dalam Permendag No. 99/2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto.
Baca SelengkapnyaPemerintah memastikan bahwa TikTok Shop tidak merugikan pelaku UMKM di tanah air.
Baca SelengkapnyaSejauh ini Starlink belum ada kejelasan melayani pasar retail Indonesia.
Baca SelengkapnyaKebutuhan pengaturan pemanfaatan kecerdasan buatan ini tengah dikaji oleh pemerintah.
Baca Selengkapnya