Pemerintah Militer Myanmar Perlambat Akses Internet

Merdeka.com - Kudeta militer telah terjadi di Myanmar. Tak terima, ribuan warga turun ke jalan di Kota Yangon. Mereka memprotes aksi kudeta militer yang terjadi awal Februari 2021. Pada saat bersamaan, militer Myanmar menurunkan kecepatan internet di negara itu.

Menurut kelompok monitoring NetBlocks Internet Observatory, perlambatan akses internet hampir total diberlakukan. Sebab, konektivitas diturunkan ke 16 persen dari biasanya. Demikian dikutip dari BBC, Minggu (7/2).

"Konektivitas nasional turun hingga 75 persen dari tingkat biasanya. Data menunjukkan bahwa pelambatan akses internet mempengaruhi beberapa operator jaringan, termasuk Myanma Post and Telecommunications milik pemerintah dan Telenor," kata NetBlocks.

Mengutip Tech Crunch, Telenor, operator telekomunikasi asal Norwegia yang menjalankan layanan di Myanmar mengungkap, Kementerian Transport dan Komunikasi Myanmar (MoTC) memerintahkan semua operator seluler untuk menghentikan sementara layanan internet di Myanmar. Sementara, layanan suara dan SMS tetap bisa diakses.

"Dalam perintah, MoTC mengutip dasar hukum dalam Undang-Undang Telekomunikasi Myanmar dan merujuk peredaran hoaks, stabilitas bangsa, dan kepentingan publik sebagai dasar tatanan tersebut. Telenor Myanmar sebagai perusahaan lokal terikat hukum setempat dan perlu menangani situasi yang tidak biasa dan sulit ini," kata Telenor dalam pernyataannya.

Telenor Myanmar juga menyebut, pihaknya memprioritaskan keselamatan karyawan di lapangan.

Medsos Diblokir

Penghentian akses internet terjadi beberapa jam setelah militer memblokir akses ke Twitter dan Instagram. Tujuan pemblokiran kedua aplikasi media sosial ini untuk menghentikan pergerakan masyarakat yang melakukan protes.

Sebelumnya, pemerintah militer Myanmar juga telah memblokir Facebook. Banyak pengguna internet di Myanmar menghindari pembatasan media sosial menggunakan VPN, namun pemadaman internet yang meluas membuat masyarakat kesulitan.

Laporan Reuters menyebut, organisasi masyarakat sipil mendesak penyedia internet dan jaringan seluler untuk menentang perintah pemadaman internet.

Sementara, kelompok HAM Amnesty International menyebut penutupan akses internet merupakan hal yang keji dan sembrono. Bahkan bisa mengarah pada pelanggaran HAM.

Sementara itu, juru bicara Facebook yang merupakan induk Instagram membenarkan bahwa layanannya diblokir oleh pemerintah militer Myanmar.

"Provider telekomunikasi di Myanmar telah memerintahkan blokir permanen Instagram. Kami mendorong otoritas untuk mengaktifkan kembali konektivitas sehingga orang-orang di Myanmar dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman, serta mengakses informasi," kata juru bicara Facebook, dikutip dari CNN Business.

Sementara itu, Twitter menyatakan, pihaknya sangat prihatin dengan perintah pemblokiran platformnya.

"Ini merusak percakapan publik dan hak orang untuk mengeluarkan pendapatnya," kata juru bicara Twitter.

"Internet terbuka makin terancam di seluruh dunia. Kami akan terus menganjurkan untuk menghentikan penutupan yang diperintahkan oleh pemerintah," katanya. (mdk/faz)