Kudeta di Myanmar, Ini Potret Ibu Kota Bentukan Junta Militer Bernama Naypydaw

Merdeka.com - Pasukan keamanan Myanmar beberapa waktu lalu menangkap sejumlah pemimpin politik terpilih. Tak hanya itu, militer juga menangkap para kepala menteri beserta aktivis di ibu kota negara Naypydaw dan di seluruh negara. Kudeta ini menandai berakhirnya demokrasi umur pendek di Myanmar.

Sunyi menyelimuti Naypydaw, Myanmar. Ibu kota bentukan junta militer ini memperlihatkan tak ada geliat kehidupan layaknya ibu kota negara lainnya. Lantas bagaimana potret ibu kota bentukan junta militer Naypydaw Myanmar?

Simak ulasan informasinya berikut ini.

Naypydaw Ibu Kota Bentukan Junta Militer

Hilir mudik manusia serasa bisa dihitung oleh jari. Hamparan luas ladang hijau pun seakan siap menunggu giliran untuk dijamah. Hanya sesekali kendaraan terlihat tengah melintas. Naypydaw, ibu kota bentukan junta militer ini berada di 320 kilometer di sebelah utara Yangon.

©2021 Merdeka.com/didi syafirdi

Keputusan pemindahan ibu kota pada tahun 2005 memang cukup mengejutkan dunia. Dulu, lahan seluas kurang lebih 7.000 kilometer persegi ini dikenal sebagai kota bekas para penebang kayu. Ladang-ladangnya tampak 'bergandengan' dengan pegunungan Boga Yoma dan Shan Yoma. Pegawai negeri pun menjadi yang paling pertama dipindahkan.

Pertama Kali Diperlihatkan Dunia

Naypydaw bisa juga disebut dengan Nay Pyi Taw yang memiliki makna dan arti 'tempat tinggal para raja'. Nama resmi ibu Kota negara ini diumumkan saat Hari Angkatan Militer (Armed Forces Day) pada Maret 2006, silam. Di bawah kepemimpinan Jenderal Than Shwe, kompleks dibuat seperti benteng. Lokasi tersebut dipilih untuk menghindari serangan asing serta jauh dari hingar bingar demonstran anti-junta.

©2021 Merdeka.com/didi syafirdi

Kemudian pada tahun 2007, Myanmar memperlihatkan Ibu Kotanya ke dunia untuk pertama kali.  Sekitar 12.000 tentara berbasis di kota yang terletak di Desa Kyatpyae, Kota Pyinmana itu. Pembangunan pun dimulai secara perlahan. Kini sudah berdiri kokoh kantor pemerintahan, stasiun, bandara, terminal, sekolah, hotel, pusat perbelanjaan, tempat tinggal dan kebun binatang.

Pembangunan Terus Berjalan

Untuk tempat peribadatan, sudah ada Pagoda Uppatasanti yang dibangun pada tahun 2006-2009. Selain itu, toga patung raja berkuasa di Myanmar yakni Anawrahta, Bayinnaung dan Alaungpaya berdiri tegak di sebuah lapangan parade militer. Agar lebih tertata tak seperti Yangon, junta membaginya dalam masing-masing zona.

©2021 Merdeka.com/didi syafirdi

Sekitar 900.000 orang hidup di sana. Untuk bertahan hidup, berbagai macam pekerjaan dilakoni oleh masyarakat. Sementara itu, Naypydaw terus berbenah. Pembangunan Ibu Kota itu diprediksi telah menghabiskan dana sebesar Rp2,85 triliun ini akan menjadi terbesar ketiga setelah Yangon dan Mandalay.

Kudeta Militer Myanmar 2021

Subuh pada tanggal 1 Februari 2021, pasukan keamanan Myanmar menangkap sejumlah pemimpin politik terpilih, para kepala menteri, dan aktivis di ibu kota negara, Naypydaw, dan di seluruh negeri. Di antara mereka yang ditangkap yakni Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden U Win Myint.  Partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menang telak dalam pemilu November 2020. Militer juga menargetkan anggota Generasi 88, gerakan pro demokrasi yang selama bertahun-tahun mengalami persekusi setelah unjuk rasa mahasiswa pada 1988 yang secara kejam dihancurkan junta militer.Pada Senin, Myawaddy TV yang dikelola oleh militer mengambil alih sejumlah lembaga politik negara tersebut. Wakil Presiden Pertama U Myint Swe yang saat itu menjabat sebagai presiden sementara, telah mengalihkan otoritas penuh baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif kepada Panglima Tertinggi Militer, Min Aung Hlaing selama setahun. Militer berupaya menjustifikasi kudeta dengan tuduhan meluas kecurangan pemilih pada pemilu November lalu. Mereka juga mengklaim pihaknya memiliki mandat konstitusi untuk mengambil alih kekuasaan di saat darurat.

©AFP

Pernyataan terpisah di halaman Facebook militer mengatakan Tatmadaw (militer dalam bahasa Burma) akan menggelar pemilu yang bebas dan adil pada akhir tahun. Mereka akan menyertakan multipartai. Kudeta ini menandai berakhirnya demokrasi umur pendek di Myanmar yang dimulai pada 2011. Di mana Tatmadaw yang mulai berkuasa sejak 1962, menerapkan pemilu anggota parlemen dan reformasi lainnya.Para pemimpin dunia dan lembaga internasional langsung mengecam kudeta tersebut. Mereka meminta militer Myanmar segera membebaskan para tahanan politik dan menghormati hasil pemilu. Militer yang memandang dirinya sebagai penjaga persatuan nasional, diperkirakan tak akan mendengarkan seruan itu dalam waktu dekat ini. Militer Myanmar memang kerap kali menerima kritik internasional. Termasuk tindakan kejamnya terhadap muslim Rohingnya pada tahun 2017. (mdk/tan)