Anggaran Terbatas, Dana Patungan Penanganan Dampak Perubahan Iklim Belum Terkumpul
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan komitmen negara maju mengumpulkan dana USD100 miliar per tahun untuk membantu pendanaan pencegahan perubahan iklim masih belum terpenuhi. Padahal tidak semua negara bisa menghadapi tantangan ini, baik dari sisi pembiayaan, teknologi, dan keahlian untuk mencapai transisi yang adil dan terjangkau bagi semua.
"Langkah konkret dari negara maju sangat dibutuhkan untuk membantu pendanaan aksi iklim termasuk melalui pemenuhan komitmen sebesar USD 100 miliar per tahun yang hingga saat ini masih belum terpenuhi," kata Sri Mulyani dalam keterangan resminya, dikutip Jakarta, Minggu (25/6).
Dia menuturkan saat ini, banyak negara berkembang memiliki keterbatasan dalam pendanaan perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan dukungan sistem keuangan global termasuk bank pembangunan multilateral dalam mengatasi kesenjangan pembiayaan (financing gap) terutama untuk negara berkembang.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Apa profesi Sri Mulyani saat ini? Hingga saat ini, Ia mesih menjabat sebagai menkeu selama dua periode kepemimpinan Jokowi di Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju.
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
-
Siapa orang tua Sri Mulyani? Ia adalah anak ketujuh dari pasangan Prof. Satmoko dan Prof. Retno Sriningsih Satmoko.
-
Kapan Sri Mulyani lahir? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
Di sisi lain, diperlukan antisipasi dampak perubahan iklim dengan intensitas lebih tinggi yang berbahaya dan mengakibatkan kehilangan dan kerusakan (loss and damage) baik pada alam maupun manusia. Berbagai upaya dan antisipasi yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan kapasitas bank pembangunan multilateral dan lembaga keuangan.
"Termasuk memprioritaskan fasilitas hibah dan concessional financing lainnya," kata dia.
Sebelumnya, dalam pembukaan pertemuan the Paris Summit for a New Financing Pact Presiden Emmanuel Macron menyampaikan dunia membutuhkan gebrakan keuangan publik (public finance shock) untuk menghadapi tantangan dari perubahan iklim. Mengingat sistem keuangan global saat ini dinilai belum dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk penanganan tantangan global.
Para pembuat kebijakan dan negara-negara diharapkan tidak mengembangkan kebijakan untuk mempertandingkan antara upaya mengentaskan kemiskinan dengan upaya melindungi planet. Sebab keduanya upaya tersebut seharusnya berjalan beriringan.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah menargetkan net zero emission (NZE) atau emisi nol bersih pada tahun 2060 mendatang.
Baca SelengkapnyaTanpa pendanaan dari negara maju, upaya mitigasi perubahan iklim oleh negara berkembang, termasuk Indonesia akan mengalami hambatan.
Baca SelengkapnyaPenyaluran KUR tersebut masih sangat rendah dan jauh dari target yang ditetapkan dalam APBN 2023 sebesar Rp297 triliun.
Baca SelengkapnyaHal ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim.
Baca SelengkapnyaPadahal mereka menjanjikan bantuan dana sebesar USD20 miliar, atau setara Rp 306 triliun
Baca SelengkapnyaSri Mulyani minta semua pihak mendorong Kementerian ESDM untuk terus menggenjot pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani bilang, kehilangan 10 persen PDB akan memberikan konsekuensi yang tidak hanya mempengaruhi ekonomi.
Baca SelengkapnyaKesenjangan pendanaan menjadi salah satu persoalan mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan (SDGs 14).
Baca SelengkapnyaPimpinan BKSAP DPR memaparkan isu Pembangunan Berkelanjutan saat menghadiri Inter-Parliamentary Union (IPU) Parliamentary Forum at The United Nation.
Baca SelengkapnyaPemerintah Indonesia terus menciptakan berbagai instrumen keuangan untuk mendukung transisi energi.
Baca SelengkapnyaBelanja untuk penanganan iklim setara 3,5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menyebut, saat ini belum ada pembahasan khusus terkait penggunaan anggaran untuk program makan siang gratis.
Baca Selengkapnya