Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggaran Terbatas, Dana Patungan Penanganan Dampak Perubahan Iklim Belum Terkumpul

Anggaran Terbatas, Dana Patungan Penanganan Dampak Perubahan Iklim Belum Terkumpul Menkeu Sri Mulyani. Tira Santia ©2023 Liputan6.com

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan komitmen negara maju mengumpulkan dana USD100 miliar per tahun untuk membantu pendanaan pencegahan perubahan iklim masih belum terpenuhi. Padahal tidak semua negara bisa menghadapi tantangan ini, baik dari sisi pembiayaan, teknologi, dan keahlian untuk mencapai transisi yang adil dan terjangkau bagi semua.

"Langkah konkret dari negara maju sangat dibutuhkan untuk membantu pendanaan aksi iklim termasuk melalui pemenuhan komitmen sebesar USD 100 miliar per tahun yang hingga saat ini masih belum terpenuhi," kata Sri Mulyani dalam keterangan resminya, dikutip Jakarta, Minggu (25/6).

Dia menuturkan saat ini, banyak negara berkembang memiliki keterbatasan dalam pendanaan perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan dukungan sistem keuangan global termasuk bank pembangunan multilateral dalam mengatasi kesenjangan pembiayaan (financing gap) terutama untuk negara berkembang.

Di sisi lain, diperlukan antisipasi dampak perubahan iklim dengan intensitas lebih tinggi yang berbahaya dan mengakibatkan kehilangan dan kerusakan (loss and damage) baik pada alam maupun manusia. Berbagai upaya dan antisipasi yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan kapasitas bank pembangunan multilateral dan lembaga keuangan.

"Termasuk memprioritaskan fasilitas hibah dan concessional financing lainnya," kata dia.

Sebelumnya, dalam pembukaan pertemuan the Paris Summit for a New Financing Pact Presiden Emmanuel Macron menyampaikan dunia membutuhkan gebrakan keuangan publik (public finance shock) untuk menghadapi tantangan dari perubahan iklim. Mengingat sistem keuangan global saat ini dinilai belum dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk penanganan tantangan global.

Para pembuat kebijakan dan negara-negara diharapkan tidak mengembangkan kebijakan untuk mempertandingkan antara upaya mengentaskan kemiskinan dengan upaya melindungi planet. Sebab keduanya upaya tersebut seharusnya berjalan beriringan.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Wamenkeu: Perubahan Iklim Tak Lepas dari Peranan Sektor Keuangan
Wamenkeu: Perubahan Iklim Tak Lepas dari Peranan Sektor Keuangan

Pemerintah menargetkan net zero emission (NZE) atau emisi nol bersih pada tahun 2060 mendatang.

Baca Selengkapnya
Di ISF 2024, Pemerintah Akui Butuh Dukungan Modal Negara Maju Atasi Dampak Perubahan Iklim
Di ISF 2024, Pemerintah Akui Butuh Dukungan Modal Negara Maju Atasi Dampak Perubahan Iklim

Tanpa pendanaan dari negara maju, upaya mitigasi perubahan iklim oleh negara berkembang, termasuk Indonesia akan mengalami hambatan.

Baca Selengkapnya
Realisasi KUR Baru Rp177 Triliun, Sri Mulyani Minta Perbankan Segera Cairkan untuk UMKM
Realisasi KUR Baru Rp177 Triliun, Sri Mulyani Minta Perbankan Segera Cairkan untuk UMKM

Penyaluran KUR tersebut masih sangat rendah dan jauh dari target yang ditetapkan dalam APBN 2023 sebesar Rp297 triliun.

Baca Selengkapnya
Negara Berkembang Butuh Rp15.152 Triliun untuk Transisi Energi Bersih, Uangnya dari Mana?
Negara Berkembang Butuh Rp15.152 Triliun untuk Transisi Energi Bersih, Uangnya dari Mana?

Hal ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim.

Baca Selengkapnya
Di ISF 2023, Mari Elka Singgung JEPT yang Tak Kunjung Cairkan Dana Pensiun Dini PLTU Batubara Rp306 Triliun
Di ISF 2023, Mari Elka Singgung JEPT yang Tak Kunjung Cairkan Dana Pensiun Dini PLTU Batubara Rp306 Triliun

Padahal mereka menjanjikan bantuan dana sebesar USD20 miliar, atau setara Rp 306 triliun

Baca Selengkapnya
Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di Indonesia Baru 0,5 Persen, Sri Mulyani: Ini Memalukan
Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di Indonesia Baru 0,5 Persen, Sri Mulyani: Ini Memalukan

Sri Mulyani minta semua pihak mendorong Kementerian ESDM untuk terus menggenjot pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Kasih Peringatan: PDB Bisa Turun 10 Persen Akibat Krisis Iklim
Sri Mulyani Kasih Peringatan: PDB Bisa Turun 10 Persen Akibat Krisis Iklim

Sri Mulyani bilang, kehilangan 10 persen PDB akan memberikan konsekuensi yang tidak hanya mempengaruhi ekonomi.

Baca Selengkapnya
Menteri KKP Ajak Dunia Dukung Pengelolaan Perairan Berkelanjutan
Menteri KKP Ajak Dunia Dukung Pengelolaan Perairan Berkelanjutan

Kesenjangan pendanaan menjadi salah satu persoalan mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan (SDGs 14).

Baca Selengkapnya
Sambangi PBB, Pimpinan BKSAP DPR Ingatkan Dana Perubahan Iklim 100 Miliar Dolar AS Wajib Ditepati
Sambangi PBB, Pimpinan BKSAP DPR Ingatkan Dana Perubahan Iklim 100 Miliar Dolar AS Wajib Ditepati

Pimpinan BKSAP DPR memaparkan isu Pembangunan Berkelanjutan saat menghadiri Inter-Parliamentary Union (IPU) Parliamentary Forum at The United Nation.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Blak-blakan Indonesia Butuh Dana Rp4.000 Triliun untuk Transisi Energi
Sri Mulyani Blak-blakan Indonesia Butuh Dana Rp4.000 Triliun untuk Transisi Energi

Pemerintah Indonesia terus menciptakan berbagai instrumen keuangan untuk mendukung transisi energi.

Baca Selengkapnya
Penanganan Iklim di Indonesia Ternyata Lebih Baik dari Negara Lain, Ini Buktinya
Penanganan Iklim di Indonesia Ternyata Lebih Baik dari Negara Lain, Ini Buktinya

Belanja untuk penanganan iklim setara 3,5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Selengkapnya
Benarkah Anggaran Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025? Sri Mulyani Beri Penjelasan Begini
Benarkah Anggaran Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025? Sri Mulyani Beri Penjelasan Begini

Sri Mulyani menyebut, saat ini belum ada pembahasan khusus terkait penggunaan anggaran untuk program makan siang gratis.

Baca Selengkapnya