ketentuan pengamanan zat adiktif dalam RPP Kesehatan akan merugikan industri rokok elektronik. Dari mulai aturan kemasan, bahan tambahan, pelarangan iklan dan lainnya.
Pemerintah telah mengesahkan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Salah satu substansinya terkait dengan zat adiktif berupa Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) terpisah.
Saat ini Kementerian Kesehatan tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kesehatan dalam bentuk omnibus yang juga akan mengatur mengenai Pengamanan Zat Adiktif di dalamnya.
Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Garindra Kartasasmita menial bahwa pasal-pasal terkait Pengamanan Zat Adiktif, yakni pasal 435 hingga pasal 460 di RPP Kesehatan bukan lagi bersifat mengatur. Melainkan berupa pelarangan yang sangat restriktif terhadap berbagai aktivitas industri dari hulu hingga hilir ekosistem pertembakauan.
"Perlu dipahami bahwa Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan industri yang legal, dan ini telah dibuktikan berkali-kali melalui keputusan MK. Industri ini telah memberi banyak manfaat dari sisi penerimaan negara, lapangan pekerjaan, pertanian, investasi dan banyak hal lainnya," ungkap Garindra.
"Membuat aturan yang restriktif kepada sebuah industri yang legal dan bermanfaat hanya akan menimbulkan banyak kerugian," tambah Garindra.
Garindra menyebut, ketentuan pengamanan zat adiktif dalam RPP Kesehatan akan merugikan industri rokok elektronik. Dari mulai aturan kemasan, bahan tambahan, pelarangan iklan, pelarangan penjualan melalui e-commerce dan website, pelarangan pemajangan produk dan aturan-aturan lainnya akan merugikan Industri Hasil Tembakau (IHT), khususnya rokok elektronik.
"Kami mengusulkan ekosistem IHT, khususnya rokok elektronik, sebagai zat adiktif harus diatur terpisah dengan RPP untuk kesehatan. Hal ini agar tidak berdampak negatif terhadap ekosistem industri rokok elektronik," kata Garindra.
Industri hasil tembakau merupakan industri yang sangat luas, dan memiliki dampak yang sangat besar bagi perekonomian negara, sehingga perlu diatur dengan lebih fokus dan komprehensif.
Peraturan terkait zat adiktif sangat berdampak besar pada sektor hulu seperti pertembakauan.
Kategorisasi produk rokok elektrik ini juga semakin diperhatikan oleh pemerintah di tahun 2023 ini.
Baca Selengkapnya
Rokok elektrik atau vape ditetapkan termasuk zat adiktif dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan terbaru.
Baca Selengkapnya
Vape atau rokok elektrik memiliki dampak berbeda dibanding rokok konvensional pada kesehatan gigi dan mulut.
Baca Selengkapnya
Banyak orang yang menganggap vape lebih aman daripada rokok tembakau. Padahal, kandungannya sendiri dapat memicu penyakit kronis.
Baca Selengkapnya
Sebagai pengganti rokok, bukan berarti vaping bebas dari bahaya. Justru zat kimia yang ada pada vape bisa sebabkan gangguan reproduksi dan kesuburan seseorang.
Baca Selengkapnya
Dengan idPreneur ini diharapkan dapat semakin memperkuat dan melebarkan distribusi idPods pada skala nasional, sebelum Go Internasional.
Baca Selengkapnya
GIIAS mendorong produktivitas Industri otomotif nasional, serta memberikan edukasi kepada publik tentang kemajuan teknologi otomotif.
Baca Selengkapnya
Kajian ilmiah yang komprehensif dan menyeluruh perlu segera dilakukan oleh pemerintah sebagai dasar pembuatan kebijakan.
Baca Selengkapnya
PT PLN (Persero) berkomitmen untuk terus mendukung ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang berkembang pesat di Indonesia
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi