Bangun Proyek 35.000 MW, PLN Terlilit Utang Rp500 Triliun

Merdeka.com - PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) terlilit utang hingga mencapai Rp500 triliun pada akhir 2019. Perusahaan pelat merah tersebut terbebani utang dalam jumlah super besar untuk membiayai proyek kelistrikan 35 ribu megawatt (MW).

Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini mengatakan, kenaikan utang sebesar Rp500 triliun tersebut terjadi dalam 5 tahun terakhir. Padahal, pada 2014 perseroan hanya berutang tidak sampai Rp50 triliun.

"Lima tahun terakhir PLN membiayai investasinya dengan utang. Tapi karena tiap tahun utang Rp100 triliun, ya maka utang PLN di 2019 kemarin mendekati Rp500 triliun," kata Zulkifli dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (25/6).

Menurut dia, PLN terpaksa mencari pinjaman dana untuk proyek pengadaan listrik 35 ribu MW lantaran benar-benar tidak mampu membiayainya secara mandiri.

"Karena memang kita enggak ada kemampuan investasi yang terkait dengan 35 MW ini. Dari investasi itu, pinjaman Rp100 triliun per tahun hampir enggak ada dana sendirinya dari PLN. Rp100 triliun itu 100 persen pinjaman," tutur dia.

"Sebagai bankir saya paham ini enggak sehat. Kalau ada debitur datang ke bank, mau investasi Rp100 triliun pasti saya tanya, dana sendirimu berapa? Saya minta 30 persen kan. Tapi case PLN, dana sendiri nol pinjaman 100 persen. Ini kondisinya," tandasnya.

Pemerintah Utang ke PLN

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero), Zulkifli Zaini mengaku telah dijanjikan oleh pemerintah untuk pembayaran kompensasi utang sebesar Rp45,42 triliun pada Juli mendatang. Menurutnya, proses pembayaran sedang dalam tahap penyempurnaan Peraturan Pemerintah (PP).

"Untuk kompensasi 2018 dan 2019 komitmen pemerintah sudah ada. Saat ini sedang proses PP. DIPA juga baru mencairkan. Informasi dari kami, akan dibayar bulan Juli," kata dia di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, Kamis (25/6).

Dia mengatakan, informasi pencairan proses pembayaran utang tersebut didapati langsung dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Setidaknya, itu menjadi angin segar bagi PLN untuk tetap menjalankan operasional bisnisnya sampai akhir tahun.

"Siapa yang ngomong? Tim nya pak Askolani (Dirjen Anggaran)," katanya.

Sebelumnya, Perseroan mencatat posisi utang kompensasi subsidi listrik 2018 dan 2019 pemerintah kepada PLN mencapai Rp45,42 triliun.

"Saat ini kompensasi tarif yang belum terbayar ke PLN adalah 45,42 triliun," kata dia.

Dia merincikan dari total utang tersebut terdiri dari nilai kompensasi pada 2018 mencapai sebesar Rp23,17 triliun, sementara di 2019 tercatat sebesar Rp22,25 triliun. "Kompensasi 2018 telah terdapat alokasi pembayaran sebesar Rp7,17 triliun namun belum terbayar," katanya.

Utang ini termasuk dalam utang pemerintah ke PLN sebesar Rp48 triliun, yakni Rp45 triliun berasal dari kompensasi tarif listrik 2018 dan 2019, dan Rp3 triliun berupa tambahan subsidi kebijakan diskon tarif rumah tangga.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com