Follow
Belanja IT pemerintah Rp 14 Triliun terbuang sia-sia
Merdeka.com - Program pemerintah menghubungkan sistem teknologi informasi yang terhubung dengan setiap kementerian dan lembaga negara, tidak berjalan efektif. Dana Rp 14 triliun yang digelontorkan membangun IT pemerintah dinilai terbuang sia-sia.
"Ini tidak ada budaya berbagi antara pusat dan daerah," kata Wakil menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Eko Prasojo dalam seminar Reformasi Birokrasi Summit di Jakarta, Selasa (9/9).
Saat ini, antar kementerian tidak terkoneksi secara optimal. Bandwidth yang besar, hanya digunakan sebesar 15 persen. KemenPANRB, telah membuat masterplan program e-goverment bertujuan mengontrol biaya IT. Program 3 tahun lalu ini, sudah diserahkan ke kementerian. "RUU itu enggak mungkin sekarang, maka diserahkan ke pemerintahan berikutnya," kata dia.
-
Kecepatan internet minimal apa yang ingin diterapkan Menkominfo untuk fixed internet broadband? 'Internet ini merupakan kebutuhan pokok, kenapa masih menjual 5 Mbps, 10 Mbps untuk fixed internet broadband? Kenapa tidak langsung menjual 100 Mbps? Makanya, saya akan buat kebijakan untuk mengharuskan mereka menjual fixed internet broadband dengan kecepatan 100 Mbps,'
-
Bagaimana tanggapan Telkomsel terkait rencana Menkominfo membuat regulasi kecepatan internet minimal 100 Mbps? 'Kita tinggal nunggu aturannya seperti apa, tapi itu kan dikembalikan ke pelanggan semoga economy of skill nya dapet lah,' Menurut Saki, dengan kecepatan minimal 100 Mbps sangat mungkin. Ia menyontohkan pelanggan IndiHome yang sudah memiliki opsi 100 Mbps. 'Intinya dari kami, tinggal tunggu dari pemerintah regilasinya sepetti apa,' ujar dia.
-
Dimana saja internet belum merata? Masalah pemerataan dan kecepatan itu ya memang harus dilakukan secara paralel gitu ya. Kalau pemerataan itu kan memang masih ada 20 persen dari wilayah 3T (Terluar, Tertinggal, Terdepan-red) yang belum mendapatkan internet dengan bagus gitu ya, bahkan juga masih blank spot.
-
Dimana kualitas jaringan telekomunikasi di Indonesia masih kurang? 'Penetrasi internet di masyarakat sudah 80% bisa kita bilang karena data terakhir APJII 2024, data menunjukkan 79,5%. Hanya saja, kita masih punya problem yang namanya digital divide, belum semua wilayah memiliki kualitas layanan telekomunikasi yang baik,' jelasnya.
-
Siapa yang mendapat paket internet murah? XL Axiata memberikan apresiasi kepada para Ibu dan menawarkan beragam paket Ramadan mulai dari Rp 3 Ribu sebagai bagian dari komitmen mereka untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia.
-
Satelit internet apa yang punya latensi rendah? “Kalau satelit yang ada saat ini rata-rata menggunakan GEO orbit. GEO orbit itu punya ketinggian 36.000 km dari Bumi. Kalau LEO ini 1.200 km dari Bumi jadi latensinya rendah,“
Selain e-goverment yang masuk dalam 9 program percepatan, ada RPP pensiun dini yang disiapkan untuk pemerintahan baru. Untuk syarat dari pensiun dini yakni PNS yang sudah bekerja selama 20 tahun atau minimal berusia 50 tahun.
"Mungkin dengan pemerintahan baru, punya visi perubahan jadi bisa diterima. Purna bakti ini belum jadi program, artinya apa-apa yang direncanakan MenPAN sendiri sudah berkomitmen menyiapkan dokumen terkait."
Yang ditetapkan tahun ini adalah simple salary sistem. Di mana, program ini sebagai efisiensi belanja pegawai. n"Sudah review belanja honor di Kementerian bersama BPKP," katanya. (mdk/arr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Prediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Didapati dana Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk manfaat rakyat.
Baca Selengkapnya
Tito tidak ingin para kepala daerah justru tertipu oleh para pejabat di bawahnya
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi BTS 4G ini merugikan keuangan negara mencapai Rp8,03 triliun.
Baca Selengkapnya
Angka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca Selengkapnya
Anang divonis usai terbukti secara sah dan meyakinkan korupsi proyek BTS 4G.
Baca Selengkapnya
Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca Selengkapnya
Anggaran belanja pemerintah dinilai belum berkualitas.
Baca Selengkapnya
Realisasi peredaran uang selama masa Pemilu 2024 hanya mencapai Rp67,14 triliun, atau lebih rendah dari perkiraan BI sebesar Rp68 triliun.
Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian menyayangkan bahwa ada program stunting di daerah dengan anggaran Rp10 miliar, tetapi sampai ke rakyat cuma Rp2 miliar.
Baca Selengkapnya
Hakim kesal saat mendengar kesaksian mantan Senior Manajer Implementasi BAKTI Kominfo Erwien Kurniawan.
Baca Selengkapnya