Biaya Haji 2025 Masih Bisa Turun hingga Rp11 Juta, Ini Penjelasan Lengkapnya

Biaya haji pada tahun 2025 diperkirakan akan menurun menjadi sekitar Rp11 juta berkat efisiensi anggaran yang tetap menjaga kualitas layanan.

Kementerian Agama (Kemenag) telah mengajukan permohonan untuk menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 menjadi Rp11 juta, dari angka awal yang diajukan sebesar Rp93,3 juta. Usulan ini tentunya menjadi kabar gembira bagi calon jemaah haji yang menginginkan biaya perjalanan ibadah yang lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas layanan yang diberikan.

Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i menyatakan bahwa efisiensi biaya akan difokuskan pada sektor transportasi dan akomodasi yang dinilai masih dapat dilakukan penghematan. Pemerintah juga telah melibatkan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) untuk menciptakan sistem yang lebih kompetitif dalam penetapan harga, sehingga biaya haji menjadi lebih rasional dan hemat.

Dengan dukungan Presiden Prabowo Subianto dalam menekan biaya avtur dan memperbaiki sistem logistik, harapan untuk penurunan biaya haji ini semakin mendekati kenyataan.

Artikel ini akan mengulas secara mendalam langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam merancang efisiensi biaya, proyeksi penurunan tarif, serta dampaknya bagi calon jemaah haji pada tahun 2025. Berikut adalah informasi yang dirangkum dari Merdeka.com, Selasa (31/12).

Pangkas Biaya Operasional hingga Avtur Pesawat

Kementerian Agama telah mengusulkan biaya haji untuk tahun 2025 sebesar Rp93.389.684,99. Angka ini lebih rendah dibandingkan biaya haji tahun sebelumnya yang mencapai Rp94.385.382,51. Meskipun demikian, pemerintah optimis bahwa biaya ini masih dapat ditekan lebih jauh.

Dengan target pengurangan hingga Rp11 juta, diharapkan biaya yang ditanggung oleh jemaah bisa mendekati Rp80 juta. Upaya efisiensi ini dilakukan dengan mempertimbangkan pengurangan biaya operasional, termasuk negosiasi harga tiket pesawat dan layanan akomodasi.

Presiden Prabowo Subianto juga menginstruksikan Pertamina untuk menyesuaikan tarif avtur demi mendukung penghematan ongkos penerbangan. Langkah ini diharapkan dapat menurunkan harga tiket pesawat secara signifikan. Selain itu, pengelolaan hotel dan fasilitas di Arab Saudi akan disesuaikan dengan standar baru yang lebih efisien.

Kementerian Agama bersama BP Haji sedang meninjau ulang kontrak layanan di lokasi-lokasi penting seperti Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) untuk memastikan biaya yang lebih rasional tanpa mengurangi kenyamanan jemaah.

"Kalau dari awal kita sudah kasih turun (biaya haji 2025), kayaknya DPR tinggal amin saja. Kita kan enggak enak juga itu, tapi kami yakin di sini bisa turun sampai Rp 11 juta gitu," kata wamen yang karib disapa Romo Syafi'i itu, dikutip dari News Liputan6.com.

Efisiensi Transportasi dan Akomodasi untuk Menekan Biaya

Salah satu perhatian utama dalam upaya menurunkan biaya haji 2025 adalah meningkatkan efisiensi transportasi udara, yang selama ini menjadi bagian terbesar dari anggaran. Pemerintah telah memulai pembicaraan dengan beberapa maskapai penerbangan, termasuk Garuda Indonesia, untuk menurunkan harga tiket melalui cara-cara seperti subsidi atau pengurangan margin keuntungan.

Di sisi akomodasi, Kementerian Agama berencana untuk menerapkan sistem lelang terbuka bagi penyedia layanan di Arab Saudi. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia layanan, sehingga harga yang ditawarkan menjadi lebih kompetitif tanpa mengorbankan kualitas fasilitas yang diterima oleh jemaah.

Selain itu, pengurangan biaya juga akan difokuskan pada optimalisasi layanan katering dan transportasi darat selama berada di Tanah Suci, dengan mempertimbangkan kebutuhan yang realistis dan meminimalkan pemborosan. Semua langkah ini diharapkan dapat menekan biaya secara bertahap tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan kepada jemaah.

Gunakan Teknologi Terbaru untuk Rampingkan Proses Administratif

Mulai tahun 2025, Badan Pengelola Haji (BP Haji) akan mengambil alih tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan ibadah haji. Meskipun proses transisi ini masih melibatkan Kementerian Agama, BP Haji diharapkan dapat berfungsi sebagai lembaga yang lebih mandiri, fleksibel, dan efisien dalam melaksanakan tugasnya.

BP Haji akan memprioritaskan evaluasi sistem kontrak layanan yang ada di Arab Saudi, termasuk bernegosiasi mengenai harga hotel dan katering yang sebelumnya ditangani oleh Kementerian Agama. Dengan pendekatan ini, diharapkan pengelolaan anggaran dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, BP Haji juga diharapkan mampu menyederhanakan proses administratif dengan memanfaatkan teknologi terkini untuk pendaftaran dan pemantauan jemaah, sehingga biaya operasional dapat ditekan lebih lanjut.

Kurs Rupiah dan Fluktuasi Dolar Jadi Tantangan

Salah satu elemen yang berpengaruh terhadap biaya haji adalah pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan Riyal Arab Saudi. Untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar, pemerintah telah menetapkan asumsi nilai tukar sebesar Rp16.000 per dolar AS sebagai acuan dalam perhitungan biaya haji tahun 2025.

Penyesuaian harga layanan di Arab Saudi juga menjadi tantangan tersendiri, terlebih dengan adanya peningkatan biaya akomodasi dan transportasi di negara tersebut. Namun, dengan adanya peningkatan persaingan di antara penyedia layanan di Tanah Suci, diharapkan harga yang lebih kompetitif dapat membantu menekan biaya secara signifikan.

Kementerian Agama bersama dengan BP Haji terus melakukan koordinasi dengan mitra di Arab Saudi untuk menjamin kestabilan harga serta ketersediaan layanan yang memadai bagi para jemaah haji Indonesia.

Tetap Utamakan Jaminan Kualitas Layanan di Tengah Penurunan Biaya

Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kualitas layanan haji meskipun fokus utama adalah pengurangan biaya. Langkah-langkah efisiensi yang diambil dirancang sedemikian rupa agar kenyamanan dan keamanan jemaah tidak terpengaruh selama pelaksanaan ibadah.

"Kita membicarakan banyak hal, kira-kira apa yang bisa membikin jemaah haji nanti kita ini lebih nyaman, lebih tenang, dan yang paling penting juga adalah lebih murah. Tapi murahnya bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan," ujar Nasaruddin Umar, Menteri Agama, setelah rapat dengan Menteri Sekretaris Negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 27 Desember 2024 dikutip dari News Liputan6.com.

Contohnya, untuk layanan transportasi udara, pemerintah tetap memilih maskapai yang memiliki standar keselamatan yang tinggi, meskipun upaya dilakukan untuk membuat tiket lebih terjangkau. Selain itu, dalam hal akomodasi, pemerintah menargetkan hotel-hotel yang berlokasi strategis dengan fasilitas yang memadai bagi jemaah.

Dengan pendekatan ini, diharapkan jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan tenang, sementara biaya yang lebih rendah membuat perjalanan haji semakin terjangkau untuk masyarakat luas.

1. Berapa perkiraan biaya haji 2025?

Pemerintah telah mengusulkan anggaran sebesar Rp93,3 juta untuk proyek ini. Namun, melalui efisiensi anggaran, biaya tersebut berpotensi turun menjadi Rp80 juta.

2. Apa faktor utama penurunan biaya haji?

Pemerintah menekankan pentingnya efisiensi dalam pengeluaran terkait tiket pesawat, akomodasi, dan katering.

3. Apakah kualitas layanan akan menurun?

Pemerintah menegaskan bahwa meskipun biaya yang dikeluarkan lebih rendah, kualitas tetap terjaga.