Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BP Batam catat terdapat 7.200 hektar lahan terbengkalai

BP Batam catat terdapat 7.200 hektar lahan terbengkalai bp batam. ©2016 google

Merdeka.com - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Hatanto Reksodipoetro mencatat saat ini terdapat 7.200 hektar (ha) tanah di Batam yang terbengkalai. Lahan terbengkalai ini dikelola oleh 2.900 perusahaan.

"Dulu kan saya pernah bilang, lahan yang terlantar itu kan 7.200 ha. Sekarang kita sudah dapat, 7.200 ha itu terdiri dari 2.600 atau 2.900 lahan. Jadi bisa dibayangkan, ada banyak sekali perusahaan yang punya lahan itu," kata Hatanto di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (2/3).

Dia menegaskan atas tindakan tersebut perusahaan akan ditindak dan dimintai pertanggungjawaban. Namun, BP Batam tidak bisa serta merta langsung mencabut izin pengelolaan lahan. Padahal, semestinya lahan tersebut harus digarap dalam jangka waktu sembilan bulan.

"Cara mencabutnya juga harus ada aturannya. Harus ada pemberitahuan pertama, kedua dan ketiga. Antara satu dan dua harus sekian minggu. Harus diselesaikan, dipanggil, diminta pertanggungjawabannya. Dalam arti, kalau enggak mau diteruskan ya harus diserahkan," jelasnya.

Dia menambahkan lahan yang terlantar sudah sampai 28 tahun tidak dimanfaatkan. Padahal, pengelolaan yang diberikan hanya sampai 30 tahun.

"Berarti tinggal dua tahun lagi habis. Dari mulai yang dua tahun, tiga tahun. Padahal, kan perjanjiannya harus sembilan bulan harus dibangun," ujarnya

Sementara itu, jika lahan tersebut dapat didapatkan kembali oleh BP Batam, maka pihaknya dapat mencari investor yang mampu berkomitmen menggarapnya. Namun, jika pihak perusahaan mau tetap mengelola pihaknya akan dorong perusahaan tersebut bekerja sama dengan investor lain untuk sokong kemampuan pengelolaannya.

"Misalkan, dia mau nerusin. Buktinya mana, punya kemampuan finansial enggak. Pokoknya lahan itu dimanfaatin bagaimana caranya. Dengan memanfaatkan itu kan nanti ada perkembangan multiplier effectnya, seperti PDB (Produk Domestik Bruto) naik, tenaga kerjanya terserap, dan seterusnya," tutupnya.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Blak-blakan Menteri Eks Panglima Sebut Warga Pulau Rempang Tak Miliki Sertifikat Tanah
VIDEO: Blak-blakan Menteri Eks Panglima Sebut Warga Pulau Rempang Tak Miliki Sertifikat Tanah

Hadi Tjahjanto mengungkapkan, lahan tinggal sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, tidak memiliki sertifikat.

Baca Selengkapnya
Hasilkan 7,2 Juta Ton Limbah Setiap Tahun, Pemprov Banten Bakal Sanksi Perusahaan Perusak Lingkungan
Hasilkan 7,2 Juta Ton Limbah Setiap Tahun, Pemprov Banten Bakal Sanksi Perusahaan Perusak Lingkungan

Mencegah pencemaran, pengawasan dan kontrol bakal terus digencarkan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Pengusaha Tambang Peduli Lingkungan
Jokowi Minta Pengusaha Tambang Peduli Lingkungan

Jokowi menegaskan, tanah bekas tambang juga harus segera direklamasi.

Baca Selengkapnya
Terungkap Dua Perusahaan Pencemar Udara di Jakarta
Terungkap Dua Perusahaan Pencemar Udara di Jakarta

Kedua perusahaan tersebut beroperasi di Jakarta Utara.

Baca Selengkapnya
FOTO: Kejagung dan BPKP Bongkar Kerugian Negara Akibat Korupsi Timah Capai Rp300 Triliun
FOTO: Kejagung dan BPKP Bongkar Kerugian Negara Akibat Korupsi Timah Capai Rp300 Triliun

Angka ini hasil koreksi dari perkiraan kerugian sebelumnya, yakni Rp271 triliun.

Baca Selengkapnya
Anies Kampanye di Samarinda, Singgung Soal Tanah
Anies Kampanye di Samarinda, Singgung Soal Tanah

Anies diketahui sempat menyindir kepemilikan tanah Prabowo Subianto dalam debat capres pada Minggu (7/1) lalu.

Baca Selengkapnya
6 Lokasi Karhutla di Sumsel Disegel, 5 di Antaranya Milik Perusahaan
6 Lokasi Karhutla di Sumsel Disegel, 5 di Antaranya Milik Perusahaan

Lahan milik perusahaan yang disegel luasnya mencapai ribuan hektare.

Baca Selengkapnya
KLHK Sanksi 11 Perusahaan Biang Kerok Polusi Udara di Jabodetabek
KLHK Sanksi 11 Perusahaan Biang Kerok Polusi Udara di Jabodetabek

11 Perusahaan ini disanksi setelah KLHK menggelar operasi.

Baca Selengkapnya
AHY Klaim Pemerintah Berhasil Selamatkan Kerugian Negara Rp5,7 Triliun dari Praktik Mafia Tanah
AHY Klaim Pemerintah Berhasil Selamatkan Kerugian Negara Rp5,7 Triliun dari Praktik Mafia Tanah

AHY menyampaikan komitmen untuk menjaga rasa adil terkait masalah tanah di masyarakat.

Baca Selengkapnya
Menteri ATR/BPN Minta Peran Aktif Pemda dalam Proses Sertifikasi Aset
Menteri ATR/BPN Minta Peran Aktif Pemda dalam Proses Sertifikasi Aset

Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertipikasi tanah aset

Baca Selengkapnya
Nusron Ungkap 6,4 Juta Hektare Tanah di Indonesia Bermasalah
Nusron Ungkap 6,4 Juta Hektare Tanah di Indonesia Bermasalah

Hampir seluruh konflik tanah yang terjadi di Indonesia bermuara pada persoalan 6,4 juta hektare lahan itu.

Baca Selengkapnya
Fakta Baru Diungkap Ombudsman: BP Batam Belum Kantongi Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Rempang
Fakta Baru Diungkap Ombudsman: BP Batam Belum Kantongi Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Rempang

Ombudsman mendesak pemerintah segera memperbaiki kesalahan prosedur yang terjadi.

Baca Selengkapnya